Kisah TPA Cikundul Sukabumi hari ini adalah peringatan keras bahwa metode “kumpul-angkut-buang” telah usang.
Di Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, truk-truk sampah itu masih setia mengantre, merayap perlahan membawa sisa-sisa peradaban kota yang tak kunjung henti. Namun, di balik rutinitas mesin diesel yang menderu setiap pagi, tersembunyi sebuah kenyataan genting yang nyaris tak lagi memiliki ruang untuk disembunyikan.
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cikundul, sebuah lahan seluas 10,7 hektare yang telah beroperasi sejak 1995, kini berdiri di garis batas kemampuannya. Gunungan sampah di sana bukan sekadar tumpukan material sisa; ia adalah monumen dari krisis yang terlambat disadari. Kondisi ini digambarkan bagaikan napas terakhir TPA Cikundul dan bom waktu krisis sampah di Kota Sukabumi yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi bencana lingkungan dan sosial.
Upaya penataan satu hektare lahan oleh Kementerian PUPR pada 2022 sempat memberikan “napas buatan”, namun itu tak ubahnya seperti menahan banjir bandang dengan ember bocor. Ruang tersisa kian menyempit, sementara arus sampah harian tak menunjukkan tanda melambat.
Krisis ini bukan tanpa angka. Data pertengahan tahun 2025 menyingkap fakta mengejutkan tentang pola konsumsi warga. Kecamatan Cikole muncul sebagai penyumbang terbesar—sebuah ironi di mana Cikole menjadi ‘juara’ dalam kondisi darurat TPA Cikundul ini dengan menyetor 33,6 ton sampah per hari.
Tidak ada satu pun dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi yang menghasilkan kurang dari 20 ton sampah setiap harinya. Total timbulan sampah menembus angka 185 ton per hari, di mana mayoritasnya berakhir begitu saja di Cikundul. Dari jumlah masif tersebut, hanya segelintir—sekitar 26,8 persen—yang berhasil dikelola melalui pendekatan reduce, reuse, dan recycle. Sisanya? Menumpuk, membusuk, dan menunggu waktu.
Kebijakan “Setengah Hati”
Situasi runyam di Sukabumi hanyalah mikrokosmos dari carut-marut pengelolaan sampah di tingkat provinsi. Jawa Barat, dengan segala kemajuan ekonominya, masih gagap mengurus residu pembangunannya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat melihat fenomena ini sebagai kegagalan struktural.
Sukabumi kini berada di garis krisis sampah Jawa Barat, memicu Walhi melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dinilai setengah hati. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, Siti Hannah Alaydrus, menyoroti bahwa pemerintah provinsi terlalu sibuk dengan solusi hilir seperti Waste to Energy (WTE) atau Refuse-Derived Fuel (RDF), namun lupa membenahi hulunya.
“Masalah sampah tidak pernah dihadapi secara menyeluruh dan serius,” ujar Hannah tegas.
Menurutnya, kebijakan yang ada lebih sering terjebak dalam pendekatan proyek yang tidak menyentuh akar masalah. Target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan 70 persen yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2025 terasa jauh panggang dari api. Realitasnya, timbulan sampah harian di Jabar mencapai 35 ribu ton—jauh di atas proyeksi pemerintah—dengan penanganan riil yang baru menyentuh angka 40 persen.
Secercah cahaya dari saku warga
Namun, jurnalisme konstruktif tidak berhenti pada pemaparan masalah yang membuat putus asa. Di tengah kepungan “bom waktu” Cikundul dan keterbatasan armada pemerintah, solusi justru tumbuh dari inisiatif warga dan pemanfaatan teknologi.
Jauh sebelum krisis ini memuncak di ujung 2025, benih solusi telah disemai oleh putra daerah Sukabumi melalui inovasi digital. Sebuah startup bernama Pointtrash hadir mencoba mengubah paradigma masyarakat: bahwa sampah bukan masalah, melainkan rupiah.
Inisiatif ini membuktikan bahwa lewat aplikasi Pointtrash, warga Sukabumi bisa menukar sampah menjadi rupiah, sebuah pendekatan ekonomi sirkular yang nyata di tingkat tapak. Rangga Harya Wira Bumi, CEO Pointtrash, membangun sistem di mana sampah anorganik—mulai dari minyak jelantah, botol plastik, kertas, hingga barang elektronik rusak—dapat ditukar menjadi saldo dompet digital, pulsa, atau token listrik.
“Prinsipnya, kami ingin mengedukasi masyarakat secara luas untuk melakukan pemilahan sampah non organik di lingkungan terdekatnya,” kata Rangga.
Alih-alih menunggu truk dinas kebersihan yang jumlahnya terbatas (hanya 51 unit untuk melayani puluhan kecamatan), Pointtrash memberdayakan mitra lokal untuk menjemput sampah langsung dari rumah warga.
“Target kami membentuk lima orang mitra per desa di Kabupaten Sukabumi,” tambah Rangga, menekankan visinya untuk menciptakan lapangan kerja hijau sekaligus mengurangi beban TPA.
Denis Eriska, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan DLH Kabupaten Sukabumi saat aplikasi ini mulai diperkenalkan, mengakui bahwa inovasi semacam ini adalah angin segar di tengah keterbatasan pemerintah. “Aplikasi ini harus secepatnya melesat dan kami tidak akan tinggal diam. Ini sangat membantu kinerja kami di segala keterbatasan yang ada,” ungkapnya.
Jalan keluar dari kebuntuan
Kisah TPA Cikundul hari ini adalah peringatan keras bahwa metode “kumpul-angkut-buang” telah usang. Kritik tajam Walhi mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan yang menyentuh hulu, sementara kehadiran inovasi seperti Pointtrash menunjukkan bahwa masyarakat siap berubah jika diberi alat dan insentif yang tepat.
Krisis sampah Sukabumi tidak akan selesai hanya dengan memperluas lahan TPA atau menambah armada truk semata. Ia membutuhkan kolaborasi radikal: ketegasan pemerintah dalam membatasi timbulan sampah dari sumbernya, serta dukungan masif terhadap inisiatif-inisiatif digital berbasis komunitas yang mengubah sampah menjadi berkah, bukan musibah.
Sebelum napas terakhir TPA Cikundul benar-benar habis, masih ada waktu untuk berbenah—bukan dengan solusi setengah hati, melainkan dengan aksi kolaboratif yang sepenuh hati.
Reportase kolaboratif Ekuatorial dengan SukabumiUpdate
Comments are closed.