Gelombang banjir dan longsor hampir tanpa jeda menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir November 2025. Aliran sungai meluap, lereng-lereng runtuh, dan pemukiman hancur diterjang air bercampur lumpur. Lebih dari seribu nyawa melayang, ratusan lainnya hilang, dan sekitar 200.000-an warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Laju bencana begitu cepat di sejumlah tempat menyulitkan proses evakuasi. Seperti yang sudah-sudah, rangkaian bencana yang terjadi selalu mengambinghitamkan cuaca ekstrem. Intensitas hujan yang tinggi, anomali iklim, dan proses alamiah jadi penjelasan utama. Alasan itu terkesan logis, dan kerap publik terima tanpa kritik. Namun, kehancuran dan korban terus berulang dari tahun ke tahun. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar, “benarkah bencana ini semata-mata disebabkan faktor alam?” Berbagai data menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Dalam 10 tahun terakhir, frekuensi bencana ekologis di Indonesia, terutama banjir dan longsor, justru meningkat tajam. Catatan Walhi dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2024 menunjukkan, bencana sepanjang 2011-2024 meningkat dua kali lipat ketimbang dekade sebelumnya. Pada 2024 saja, terjadi 1.088 kejadian banjir dan 135 longsor, merenggut 489 nyawa dan berdampak pada lebih dari 6 juta orang. Lonjakan ini menandakan bencana telah berubah menjadi krisis yang berulang dan bersifat sistemik, bukan lagi kejadian sporadis. Ironisnya, banyak bencana justru terjadi di wilayah yang secara ekologis seharusnya memiliki daya lindung yang kuat. Sumatera, salah satunya, memiliki bentang hutan hujan tropis, pegunungan, serta jaringan daerah aliran sungai yang luas, semestinya mampu menahan dan mengatur limpasan air hujan. Ketika kawasan dengan karakteristik tersebut malah menjadi pusat bencana, maka menyalahkan cuaca jelas tidak lagi logis. Salah satu titik terdampak banjir dan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.