Pemerintah kadang salah kaprah dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk terkait krisis iklim. Program-program pemerintah tak tepat sasaran, bukan yang benar-benar masyarakat perlukan. Bahkan, kadang menciptakan masalah baru alih-alih mengatasi persoalan, seperti pembuatan bendungan dengan menggusur lahan-lahan masyarakat hingga mereka kehilangan ruang hidup. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dan melihat persoalan iklim dalam tataran lokal karena masing-masing wilayah atau daerah kemungkinan memiliki masalah berbeda dan penanganan tak sama pula. Eni Maryani, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, mengatakan, pemerintah kerap sepihak dalam membuat dan menjalankan program. Pemerintah tidak melibatkan pendapat-pendapat dari masyarakat tapak hingga informasi yang mereka dapat kurang akurat dan tak komprehensif menjawab masalah di lapangan. Solusi-solusi yang muncul, katanya, hanya berdasar inisiatif individu. Sedang adaptasi memerlukan kelembagaan lokal. Di tataran global dan nasional bila bicara krisis iklim, narasi yang mengemuka adalah tentang emisi karbon dan gas rumah kaca. Istilah-istilah itu, katanya, kurang masyarakat tapak pahami. Sedang di masyarakat tapak, krisis iklim adalah gagal panen, sungai keruh, abrasi, dan semacamnya. “Jadi di sini dikatakan ada mismatch, tidak kesesuaian antara narasi lokal dengan narasi nasional dan global yang seringkali itu justru jadi dasar kebijakan,” kata Maryani dalam seminar publik belum lama ini. Dia menegaskan, setiap komunitas dan individu punya pengalaman sendiri-sendiri tentang krisis iklim jadi dalam mengatasi masalah, jalan keluar bisa jadi berbeda. Untuk itu, perlu ada pemaknaan bagi pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Pengalaman eksternal seseorang atau kelompok mungkin sama, tetapi pengelaman internalnya akan berbeda. Maryani bilang, bila seseorang ingin memahami sikap perilaku orang lain, maka…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.