- Laporan Indeks Transisi Energi Desa 2026 oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Greenpeace menunjukkan kesiapan transisi energi desa melambat akibat ketergantungan tinggi pada energi fosil serta ketimpangan fiskal dan teknologi antarwilayah.
- Temuan utama mencatat penurunan signifikan inisiatif energi bersih di tingkat desa, termasuk berkurangnya desa pengguna tenaga surya rumah tangga dan akses pembiayaan energi, meski ada peningkatan pada penerangan jalan tenaga surya dan kapasitas tata kelola desa.
- Ketimpangan wilayah masih tajam: provinsi di Indonesia Barat dan daerah dengan investasi besar seperti Jakarta dan Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan, sementara kawasan Indonesia Timur tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur, kebijakan yang tidak inklusif, dan minimnya pelibatan masyarakat.
- Studi menyoroti “paradoks energi” Indonesia—komitmen energi bersih terus digaungkan, tetapi ketergantungan pada batubara dan energi fosil tetap dominan—serta merekomendasikan desentralisasi kebijakan, penguatan ekonomi desa, dan pengalihan subsidi energi fosil ke energi terbarukan guna mempercepat transisi berbasis komunitas.
Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Greenpeace merilis laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 belum lama ini di Bali. Hasilnya, Indeks Transisi Energi Desa (ITED) melambat karena masih tinggi ketergantungan pada energi fosil serta ketimpangan fiskal dan teknologi.
Studi ini mengukur kesiapan transisi energi desa dan kelurahan melalui tiga dimensi utama, yaitu, inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan desa, dengan menggunakan data Potensi Desa (Podes) 2021 dan 2024. Hasilnya, meski terdapat perbaikan dalam tata kelola desa, keberlanjutan inisiatif energi bersih dan kekuatan ekonomi lokal masih sangat tidak merata.
Temuan utama di antaranya ada penurunan 1.100 desa dan kelurahan yang secara dominan menggunakan tenaga surya di skala rumah tangga. Dari 4.176 pada 2021 menjadi 3.076 pada 2024. Namun begitu, jumlah desa yang menggunakan lampu penerangan jalan bertenaga surya meningkat.
Data lainnya adalah penurunan 217 desa dan kelurahan yang memiliki kredit ketahanan pangan dan energi, dari 1.862 pada 2021 menjadi 1.645 di 2024.
Secara nasional, kesiapan transisi energi desa dan kelurahan menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang 2021–2024. Sejumlah provinsi mencatat kemajuan, namun sebagian besar lainnya justru mengalami penurunan.
Ketimpangan terjadi antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Wilayah perkotaan dan provinsi dengan investasi besar, seperti Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim) meningkat pesat. Sementara kawasan timur dan pedesaan tertinggal jauh.
Media Wahyudi Askar, Direktur Fiskal Celios menjelaskan, desa seringkali terpinggirkan dalam konteks kebijakan energi. Padahal desa memiliki potensi yang sangat besar. Dia katakan, sejak 2021 hingga hari ini itu terjadi penurunan inisiatif energi bersih.
“Sebelumnya banyak desa-desa sudah punya inisiatif energi bersih baik itu pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan lainnya tapi justru mengalami penurunan dari segi jumlah,” katanya.
Studi ini menggunakan data sekunder, data pemetaan potensi desa 2021 dan 2024 yang dirilis secara rutin oleh BPS tiap tiga tahun. Beberapa daerah seperti Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kemajuan melalui penguatan UMKM dan ekonomi lokal. Sementara banyak wilayah lain, terutama di Indonesia Timur, jauh tertinggal.
Kaltim dan NTB memiliki inisiatif ekonomi bersih yang cukup baik. Hal itu berkaitan dengan beberapa prioritas program pemerintah dan banyaknya NGO-NGO lokal yang cukup progresif. Sedangkan di wilayah NTT dan daerah-daerah di Papua, transisi energi masih rendah karena faktor geografis, infrastruktur, dan lain-lain.
“Ini bukan sekedar persoalan infrastruktur. Tetapi juga soal desain dari kebijakan yang tidak evolutif dan pelibatan masyarakat sangat minim.”
Indonesia sejatinya memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama dari sumber daya perairan dan energi surya yang belum termanfaatkan secara optimal.
Selama ini,pemanfaatan energi surya lebih banyak terjadi di sektor publik, sementara adopsi rumah tangga masih rendah akibat biaya awal yang tinggi dan minimnya insentif.
Saat yang sama, dominasi energi fosil yang masih kuat membuat arah transisi energi belum mengalami perubahan signifikan. Desa dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi cenderung memiliki kesiapan transisi energi yang lebih baik.
Sisi lain, kapasitas pemerintahan desa disebut memang meningkat, tetapi tidak selalu diikuti oleh penguatan inisiatif energi bersih. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan implementasi kebijakan energi terbarukan di tingkat desa.
Paradoks energi
Studi ini juga menyoroti adanya paradoks dalam transisi energi Indonesia. Di satu sisi, komitmen terhadap energi bersih terus digaungkan. Namun, di sisi lain ketergantungan pada energi fosil masih dipertahankan. Bahkan hingga 2025, lebih dari 10.000 lokasi belum teraliri listrik PLN, menunjukkan bahwa persoalan akses energi dasar masih belum terselesaikan.
Jaya Darmawan, Peneliti Celios menekankan pentingnya kebijakan energi nasional lebih berpihak pada desa sebagai aktor utama transisi. “Selama kebijakan energi masih terpusat dan fokus pada skala besar, desa hanya akan menjadi objek, bukan pelaku utama,” ujarnya.
Celios dan Greenpeace merekomendasikan agar pemerintah mengintegrasikan agenda transisi energi dengan pembangunan ekonomi desa. Termasuk melalui penguatan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) dan sektor produktif lokal, pengalihan subsidi energi fosil ke energi terbarukan, peningkatan kapasitas pembiayaan dan kelembagaan desa, dan optimalisasi energi terbarukan seperti PLTS dan PLTMH.
Selain itu, desentralisasi kebijakan energi perlu diperkuat agar desa memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah transisi energi berbasis komunitas sesuai dengan kebutuhan lokal.
Wahyudi mengingatkan ancaman krisis energi yang berdampak pada negara-negara importir termasuk Indonesia. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, katanya, mencoba mengontrol energi dunia. Sejumlah negara produsen minyak mengalami konflik atau diintervensi Trump seperti Venezuela, Arab Saudi, dan Iran.
”Jadi ketika harga minyak dunia naik ya hari ini dan transisi energi di Indonesia juga berjalan lambat, maka kita akan mendalami konsekuensi yang sangat berat, studi ini adalah refleksi soal lambatnya transisi energi di Indonesia,” ingatnya.
Dia meyakini, jika saja transisi energi yang kuat sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu, saat ini Indonesia tidak akan pontang-panting ketika harga minyak global naik.
Ketahanan ekonomi
Aulia Liana, Peneliti Celios menambahkan, dalam konteks transisi energi di pedesaan yang perlu perhatian adalah ketahanan ekonomi hilir dan kelurahan. Data tahun 2021-2024 menunjukkan adanya temuan beragam di antara provinsi. Jakarta menjadi provinsi dengan ketahanan ekonomi cukup baik yang beriringan dengan inisiasi energi bersih.
Di Bali, salah satu desa, yakni Desa Keliki di Kabupaten Gianyar mampu wujudkan transisi energi beriringan dengan pertanian berkelanjutan. Desa ini manfaatkan energi surya untuk perekonomian, seperti pengelolaan sampah, hingga pariwisata. Salah satu faktor kunci keberhasilan ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan kolaborasi antara sektor swasta, termasuk perusahaan.
Selain ketahanan ekonomi yang tidak kalah penting adalah kapasitas pemerintah desa dan kelurahan untuk kesiapan transisi energi. Temuannya juga beragam. Sebagian besar provinsi mengalami peningkatan seperti Bali, yang indesknya bertambah dari 50 menjadi 81 pada 2024.
Untuk indeks kapasitas pemerintah tahun 2000-2024, Aceh memiliki indeks kapasitas pemerintah tertinggi dengan capaian 74 meningkat jadi 89 pada 2024. Salah satu pendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Aceh adalah 92,8% desa di sana memiliki sistem finansial dan diperbaharui. Ada juga daerah dengan indeks ekonomi tinggi atau finansial baik tapi inisiatif transisinya kurang.
Aulia juga menyebut, Indonesia masih bergantung pada pembangkit listrik kotor yang bersumber dari batubara yaitu berkisar 40% pada 2020-2024. Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan dalam mewujudkan transisi energi.
Sedangkan energi terbarukan baru mencakup 10% dalam 5 tahun terakhir. Proyeksi pada 2034 menunjukkan bahwa Indonesia masih akan bergantung pada sektor energi kotor dengan sumber batubara yaitu sekitar 47%.
Dia bilang, tantangan transisi energi juga berkaitan dengan belum meratanya akses listrik di Indonesia. Masih ada sekitar 1,2 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik. Butuh sekitar Rp42,2 triliun untuk elektrifikasi seluruhnya.
*****
Kredit
Comments are closed.