Tidak terlalu banyak perempuan yang populer dikenang sebagai pahlawan. Jumlahnya mungkin hanya bisa dihitung jari di buku-buku sekolah dasar dan barangkali jauh tak lebih banyak ketimbang nama-nama jenderal. Tetapi, jika ada satu tokoh perempuan yang paling populer di Indonesia, Kartini adalah jawabannya.
“Ibu Kita Kartini”, sebagaimana dikenang melalui lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman yang hampir pasti dihafal anak-anak sekolah Indonesia, pada masa Orde Baru kian dikukuhkan sebagai sosok “ibu”.
Dalam kerangka itu, Kartini direduksi menjadi simbol perempuan yang patuh dan perawat stabilitas, alih-alih figur yang kritis, melawan, dan mendorong perubahan sosial.
Perayaan setiap 21 April pun akhirnya lebih menonjolkan citra domestik dan seremonial ketimbang mengingat buah pikir yang pernah ia suarakan. Dalam konteks ini, bagaimana rezim membentuk cara kita mengingat dan merayakannya: apa sebenarnya yang kita peringati setiap tanggal 21 April?
Setidaknya selama saya sekolah hingga kuliah, Hari Kartini dirayakan bak pekan mode. Sambil dihiasi pernak-pernik hingga bunga-bunga yang semerbak, dengan pakaian terbaik mengambil sebanyak-banyaknya foto untuk dipajang di beranda media sosial sambil mengucap “Selamat Hari Kartini!” yang kadang-kadang diucapkan dengan bahasa inggris.
Perempuan mesti berkebaya meski harus menyewa ratusan ribu rupiah hingga datang ke penata rias wajah sebelum matahari terbit. Sementara laki-laki cukup memakai pakaian adat atau minimal berseragam batik. Sebagai laki-laki cis-heteroseksual yang tergolong mampu membeli baju bermotif batik tak lebih dari lima puluh ribu rupiah, saya merasa tuntutan kepada perempuan di Hari Kartini lebih berat dan tidak seimbang.
Baca juga: Antara Kartini, Snouck Hurgronje, dan Etika Kebangsaan yang Bebas dari Patriarki
Seremoni hari kartini benar-benar semarak. Tetapi sejujurnya sebagai orang yang belasan tahun ada dalam perayaan-perayaan hari kartini, riuhnya terasa banal. Saya merasa tidak pernah benar-benar mengenal pemikiran Kartini dari perayaan sedemikian rupa.
Sosok yang meminta kita memanggilnya “Kartini saja” seakan tenggelam di bawah lapisan emas narasi yang sudah dipernis berkali-kali sampai tak lagi memantulkan cahaya sesungguhnya yang memancar sehabis gelap.
Sepertinya, untuk benar-benar merayakan Hari Kartini, kita perlu bersedia melakukan demistifikasi dan menanggalkan bingkai emasnya. Bukan berarti lantas meruntuhkan ketokohan figur Kartini, melainkan untuk melihat dan merayakan realitas manusia yang berbenturan di balik pemikirannya. Menjadikannya bukan sebagai “Ibu Kita Kartini” tetapi “Kawan Kita Kartini”.
“Kami berhak untuk tidak menjadi bodoh” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Panggil Aku Kartini Saja (hal. 46), mengutip surat Kartini kepada Estelle Zeehandelaar 15 Agustus 1903. Sebagaimana pesan Kartini, kita berhak untuk menolak dilenakan dengan banalitas atau pendangkalan sosok yang berhenti pada kanonisasi simbolik atas Kartini itu sendiri.
Oleh karenanya, mari coba merayakannya dengan mengkritisi kembali konstruksi Kartini.
Menimbang-Pikir Ulang Warisan Kartini
Selain dirayakan, kritik terhadap Kartini kerap jadi seruan jelang Hari Kartini. Komentarnya beragam, ada yang bilang ia tidak layak menjadi panutan atau pahlawan karena dianggap dekat dengan Belanda dan tidak mengangkat senjata. Surat-suratnya hanya dibilang “cuma”, hingga banyak yang membandingkan Kartini dengan tokoh perempuan yang dianggap lebih pantas dikenang, Keumalahayati, misalnya.
Ada pula anggapan bahwa surat-suratnya hanyalah keluhan “anak pingitan” yang istimewa. Namun, kritik yang lebih fundamental sebenarnya bukan sekadar pada sosok pribadinya, melainkan pada bagaimana negara dan kolonialisme melakukan “pabrikasi” terhadap mitos Kartini.
Menanggapi dua anggapan terakhir, kita perlu membaca surat-surat Kartini secara langsung. Sejauh ini terdapat dua gerbang tekstual yang membuat saya mengenal Kartini. Pertama dan yang paling dikenal, Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang), antologi korespondensi yang dikurasi oleh pejabat kolonial J.H. Abendanon pada 1911, tujuh tahun setelah Kartini wafat. Kedua, Panggil Aku Kartini Saja, studi biografi-kritis karya Pramoedya Ananta Toer yang terbit pada 1962, ditulis dengan pemahaman anatomi kekuasaan yang menindas.
Popularitas judul buku pertama bahkan melampaui isinya sendiri; “Habis Gelap Terbitlah Terang” menjelma jargon yang berulang tiap 21 April. Namun, surat-surat di dalamnya justru jarang dibacakan. Setidaknya, selama belasan tahun memakai batik di Hari Kartini, saya jarang mendengar isi surat-surat itu dibedah secara dialektis. Mungkin saya bias, atau pergaulan saya memang kurang luas.
Dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, ada surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar tertanggal 25 Mei 1899. Untuk ukuran seorang perempuan berusia dua puluh tahun yang terkurung di balik tembok kabupaten, Ia menulis begini:
Baca juga: Kita Bisa Belajar dari Kartini, Pemilu Bukan Soal Perolehan Suara dan Rebutan Kekuasaan
“Kami benar-benar tidak berharap dunia Eropa membuat kami lebih bahagia. Waktunya sudah lama berlalu ketika kita semua benar-benar percaya “masyarakat Eropa adalah satu-satunya kebenaran, yang terbaik dan yang tak tertandingi”. Maafkan kami karena mengatakannya. Tapi Anda sendiri, apakah menurut Anda masyarakat Eropa itu sempurna? Oh, kami akan menjadi yang terakhir yang tidak akan berterima kasih mengakui banyak hal baik di dunia Anda; tetapi apakah Anda akan menyangkal bahwa berbeda dengan yang sangat indah, hebat dan agung di masyarakat Anda, ada banyak yang sering membuat nama peradaban menjadi ejekan? ” (Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, Hal. 250).
Kartini mencoba meminjam nalar Barat untuk memukul balik mitos superioritas Barat, namun ia tetap terjebak dalam paradoks: ia menggugat kolonialisme sembari mendamba instrumen pendidikan yang disediakan oleh si penjajah.
Sering kali kita juga lupa bahwa emansipasi yang diperjuangkan Kartini memiliki batasan kelas yang sangat tebal. Sebagai putri bupati, ia bicara dari puncak hierarki priyayi. Visinya tentang pendidikan bagi perempuan pada akhirnya sering bermuara pada peran domestik yang “lebih tercerahkan”, sebagaimana ditulis Kartini pada 4 Oktober 1902:
Luar biasa bagi seorang pria jika dalam diri istrinya ia tidak hanya menemukan pengurus rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga seorang pasangan yang tertarik pada pekerjaannya dan mampu berempati dengannya. Hal ini tentu sangat berharga—setidaknya bagi mereka yang tidak berpikiran sempit—meski masih banyak yang justru terganggu oleh minat, rasa ingin tahu, dan keterlibatan istrinya.
Dari titik ini, saya perlahan memasuki pembahasan tentang emansipasi perempuan—sebuah isu yang telah lama ramai di Eropa dan akan semakin Anda perhatikan, terlebih kini Anda juga memiliki anak perempuan untuk dibesarkan.
Baca juga: Jangan Cuma Seremonial, Ini 5 Hal Penting Yang Dilakukan Kartini
Ketika kami menuntut pendidikan bagi anak-anak perempuan, itu bukan karena kami ingin menjadikan mereka pesaing laki-laki dalam perjuangan hidup. Sebaliknya, tuntutan ini lahir dari keyakinan bahwa perempuan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Agar perempuan dapat menjalankan peran yang selaras dengan tugas besar yang diberikan alam—sebagai ibu, sebagai pendidik pertama umat manusia.
Sebab, bukankah pendidikan paling awal justru diterima manusia dari perempuan? Dan dalam banyak hal, pendidikan awal itu menentukan arah kehidupan seseorang secara keseluruhan. – Kartini, 4 Oktober 1902.
Di situ, Kartini tidak sedang meruntuhkan struktur patriarki secara total, melainkan memperbaikinya agar lebih “modern” menurut standar kolonial. Ia menginginkan istri yang bisa menjadi teman bicara bagi pejabat, yang bisa dibilang cukup elitis dan sangat kontras dengan perlawanan fisik perempuan di akar rumput yang jauh dari akses surat-menyurat ke Belanda.
Memang, dalam kurasi Abendanon, tak dimungkiri memang pejabat kolonial ini lebih banyak memamerkan tulisan-tulisan Kartini yang meratapi kerinduan akan pendidikan Barat, atau narasi kekagumannya pada “kemajuan”. Semuanya dibingkai rapi tanpa pernah repot-repot mempertanyakan: kemajuan itu definisinya siapa, dan pada akhirnya didesain untuk melayani kelas yang mana?
Kisah yang paling laris dijual setiap perayaan 21 April memang selalu berkisar pada keindahan soal kebebasan dan sekolah. Meski penuh keterbatasan, Kartini memiliki ketajaman dalam membedah institusi di sekitarnya. Misalnya ia menggugat ortodoksi agama yang dijalankan tanpa nalar.
Baca juga: Edisi Kartini: Suara Perempuan Muda Adat Talang Mamak
Ambil contoh korespondensinya pada 1899. Di sana, Kartini membedah institusi agama dengan mempertanyakan apakah tafsir agama yang dipraktikkan oleh masyarakat di sekitarnya itu benar-benar mengangkat martabat manusia, atau justru telah dibajak menjadi instrumen untuk menundukkan mereka. Kartini tidak lantas anti-agama; kerangka berpikirnya terlalu dialektis untuk jatuh pada penolakan simplistik semacam itu. Namun, ia menolak tunduk secara taklid pada otoritas keagamaan yang nir-nalar.
Bagaimana saya bisa mencintai kulit saya jika saya tidak tahu—bahkan tidak boleh tahu? Al-Qur’an dianggap terlalu suci untuk diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun. Di sini tidak ada yang memahami bahasa Arab. Orang-orang diajarkan membaca Al-Qur’an, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya pikir itu gila: mengajarkan seseorang membaca tanpa membiarkannya memahami isi bacaannya. Seolah-olah saya diajari membaca buku berbahasa Inggris, harus menghafalnya sepenuh hati, tanpa diberi tahu arti satu kata pun di dalamnya. Jika saya ingin tahu dan mengerti, saya justru harus pergi ke Arab untuk belajar bahasanya. Dan keadaan seperti itu dianggap “baik”.
Agama seharusnya menjadi berkah bagi umat manusia—membentuk ikatan di antara semua makhluk Tuhan. Kita semua adalah saudara dan saudari, bukan karena memiliki orang tua manusia yang sama, melainkan karena kita semua adalah anak-anak dari satu Bapa, Dia yang bertakhta di surga. Saudara seharusnya saling mencintai, membantu, menguatkan, dan mendukung.
Namun, kadang saya berharap tidak ada agama. Sebab sesuatu yang seharusnya menyatukan justru sering menjadi sumber konflik dan perpecahan, bahkan melahirkan kekerasan yang paling berdarah sepanjang masa. Orang-orang yang berasal dari Tuhan yang sama saling mengancam hanya karena perbedaan cara menyembah-Nya. Mereka yang seharusnya terikat oleh kasih justru saling berpaling dengan getir. Perbedaan tempat ibadah—padahal Tuhan yang diseru tetap sama—membangun tembok pemisah di antara dua hati.
Baca juga: Edisi Kartini: Pergi ke Morowali, Kutemui Para Perempuan Muda Pekerja Tambang
Apakah agama benar-benar memberkati umat manusia? Saya sering bertanya-tanya. Sebab agama, yang seharusnya menjauhkan kita dari dosa, justru kerap menjadi alasan bagi begitu banyak dosa yang dilakukan atas namanya. – Kartini, 1899.
Inti dari argumennya sangat tajam: ia percaya kepada Tuhan, tetapi ia menolak segala bentuk penindasan manusia atas manusia lain yang menggunakan nama Tuhan sebagai stempel kebenarannya.
Argumen ini tajam, namun sekaligus menunjukkan posisi “Liyan” Kartini terhadap tradisi rakyatnya sendiri. Ia melihat dari luar, melalui kacamata pencerahan Barat yang ia serap.
Saya belum pada kesimpulan melihat argumen-argumen Kartini sebagai hipokrisi. Alih-alih stempel hipokrit, saya mencoba melihatnya dari sudut pandang perempuan yang bertahan hidup di tengah ekosistem kolonial.
Meminjam pisau analisis Pramoedya: untuk memahami isi kepala Kartini yang sesungguhnya, kita tidak bisa hanya membaca apa yang tertulis, tetapi harus membedah bagaimana dan mengapa kalimat itu dirumuskan dengan gaya tertentu.
Lalu ada satu dimensi lagi yang secara sistematis dipinggirkan, adalah keberpihakan pada isu agraria. Kartini juga merekam kemiskinan sebagai realitas Kepada Stella, ia menceritakan betapa menyakitkannya melihat para petani yang diperintah ayahnya hidup dalam kondisi miskin, sembari membedah bagaimana rezim pajak dan kerja paksa kolonial menghisap habis sisa kehidupan mereka.
Kartini secara sadar menghubungkan penderitaan agraria tersebut langsung dengan kebijakan eksploitatif di level ekonomi politik.
“Di musim timur, tanah yang kehausan terus memudar, dan di musim barat semuanya mengapung di atas air. Tidak, Stella, Pemerintah menjaga kesejahteraan rakyat Jawa, tetapi sayangnya, ini membebani dengan pajak yang besar.” Kartini kepada Stella, 12 Januari 1990.
Baca juga: Jadi Kartini Masa Kini? Berani Bermimpi dan Tentukan Hidup Sendiri
Tentu saja, analisis ekonomi politik ini nyaris selalu dilenyapkan dari memori publik. Narasi perlawanan kelas ini tidak memiliki tempat dalam etalase “pelopor emansipasi perempuan” versi resmi negara yang harus selalu terlihat anggun dan tidak mengancam. Fakta tersebut membuktikan bahwa pemahaman Kartini tentang penindasan yang berkelindan dengan konflik kelas.
Patut diingat bahwa dalam konteks kehidupannya, Kartini memproduksi pemikirannya dari dalam sebuah aparatus pendisiplinan bernama pingitan. Praktik ini adalah kerangkeng kekuasaan untuk mendikte kognisi dan mobilitas perempuan. Pingitan mengajarkan bahwa ruang publik adalah privilese maskulin, dan nilai perempuan direduksi pada kepatuhannya untuk diam. Namun, pingitan tidak bisa dibaca sekadar sebagai residu tradisi Jawa yang kuno, tetapi juga mesti dibaca sebagai produk perselingkuhan antara feodalisme priyayi dan desain kolonialisme Belanda.
Pemerintah kolonial secara sengaja mempertahankan struktur kelas priyayi sebagai perpanjangan tangan administratif yang murah dan loyal. Untuk menjaga legitimasi kelas elite lokal ini di mata rakyat, kontrol atas tubuh perempuan dijadikan lokus pameran moralitas dan status sosial.
Perempuan priyayi yang “terjaga” di dalam tembok kabupaten adalah penanda bahwa keluarga tersebut tunduk pada hierarki yang disepakati. Ayah Kartini, seorang bupati yang menyekolahkan putrinya, nyatanya tetaplah sekrup dari mesin kolonial yang sama, yang mengurung mereka berdua dalam peran struktural masing-masing.
Baca juga: Cek Fakta Kartini: 3 Informasi Hoax, Disebut Pemuas Seks Belanda
Dari dalam kondisi sosiologis itulah Kartini menulis. Surat-suratnya kepada Stella Zeehandelaar maupun keluarga Abendanon adalah jendela diskursif yang ia retakkan sendiri. Dari situ ia membongkar kesadaran bahwa ketertindasannya adalah konstruksi sosial yang bisa diretas, bukannya nasib teologis seperti yang diglorifikasi pada masanya.
Menghargai Kartini bukan berarti menyembahnya sebagai nabi emansipasi tunggal. Menjadikan Kartini sebagai “satu-satunya” pahlawan perempuan adalah upaya negara untuk menjinakkan gerakan perempuan agar tetap terlihat “anggun” dan “terpelajar” dalam bingkai kebaya.
Kita perlu mengakui Kartini sebagai individu yang cerdas dengan segala keterbatasannya sebagai perempuan yang terjajah pula.
Selayaknya membaca feminisme, membaca Kartini hari ini berarti berani mengkritik batas-batas pemikirannya, sembari mengakui keberaniannya menggugat tatanan dari balik tembok pingitan.
Dekonstruksi Habis Gelap Terbitlah Terang dalam Panggil Aku Kartini Saja
Habis Gelap Terbitlah Terang memang berisi surat-surat Kartini, tetapi buku itu tidak diterbitkan dan dikurasinya sendiri, buku tersebut—bahkan judulnya—terbit dari tangan dan sosok kolonial; Abendanon itu sendiri.
Pada titik inilah Pramoedya masuk dengan kritik yang matang terhadap Kartini versi kurasi Abendanon. Baginya, itu bukan Kartini yang utuh, melainkan Kartini yang telah melalui proses sterilisasi politik.
Meski merupakan salah satu teman pena Kartini, Abendanon juga menjabat sebagai Direktur Departemen Pendidikan kolonial. Dari posisi itu, ia menyeleksi surat-surat Kartini untuk membangun narasi tertentu, menempatkannya sebagai simbol harmoni antara “pencerahan Barat” dan perempuan pribumi. Tak heran jika dalam terjemahan bahasa Indonesia, surat-surat itu menyusut menjadi hanya 87 buah.
Di mata publik Belanda awal abad ke-20 yang memang menjadi target pasarnya, “kegelapan” itu jelas bukan sekadar kiasan puitis soal penderitaan domestik perempuan Jawa. “Kegelapan” di situ adalah stempel untuk dunia pribumi yang dianggap masih udik karena belum tersentuh “kemajuan” Eropa.
Lalu “cahaya” yang dimaksud, terlepas dari seberapa tulus simpati Abendanon secara personal pada Kartini, tidak bisa dilepaskan dari bias bahwa pencerahan itu hanya dimonopoli oleh satu arah peradaban. Lebih spesifik lagi, peradaban bangsa yang saat itu sedang mengeksploitasi tanah tumpah darah tempat Kartini dilahirkan dan dikuburkan.
Pramoedya membaca konstruksi diskursif ini dengan menolak tunduk pada ilusi bahwa Abendanon hanyalah seorang editor budiman yang berniat mulia melestarikan warisan intelektual perempuan. Abendanon adalah bagian dari mesin kekuasaan; dia adalah pejabat senior kolonial yang ikut mendesain kebijakan untuk mengatur dan mendisiplinkan pribumi Hindia Belanda. Campur tangannya atas surat-surat Kartini mustahil steril dari posisi strukturalnya tersebut.
Baca juga: 5 Hal Yang Harus Kamu Ingat Dari Kartini: Surat-Surat dan Pemikirannya
Habis Gelap Terbitlah Terang mesti dibaca dengan kritis. Di satu level, ini adalah mahakarya pemikiran yang jauh melampaui zamannya, ditulis dengan kecerdasan emosional yang luar biasa. Namun di level lain, kita harus sadar bahwa kita sedang membaca sebuah teks yang telah disterilisasi.
Surat-surat yang dipilih Abendanon untuk dicetak, serta cara ia menyusun alurnya, sengaja memproduksi satu versi Kartini yang sangat melayani narasi kolonialisme etis saat itu. Ia menciptakan narasi bahwa rezim penjajah yang “baik hati” bisa menjadi agen kemajuan bagi pribumi yang mau terbuka.
Pram menduga Abendanon memangkas kritik-kritik struktural yang membahayakan kekuasaan, menghasilkan teks yang nyaman dikonsumsi oleh kelompok liberal Belanda tanpa memaksa mereka menggugat privilese dari sistem penjajahan yang sedang mereka nikmati.
Kelompok liberal ini banyak disinggung pula oleh Pramoedya dalam Panggil Aku Kartini Saja—yang sebaliknya—mendekati Kartini dengan pisau analisis materialisme historis. Ia menolak Kartini sebagai ornamen sejarah.
Pram meletakkan Kartini sebagai manusia konkret yang tengah digiling oleh persilangan kekuatan-kekuatan raksasa: kolonialisme Eropa, feodalisme priyayi, dan tatanan patriarki yang berjalan saling menopang. Bagi Pramoedya, kontradiksi dalam pemikiran Kartini bukanlah sebuah kecacatan, melainkan dialektika dari subjek yang sungguh-sungguh berpikir.
Karena itu, Pramoedya juga mengkritik upaya penyederhanaan Kartini menjadi simbol emansipasi yang ideal dan rapi, sebagaimana terus direproduksi hingga hari ini.
Narasi kebangsaan kita cenderung memilih versi Kartini yang telah dipermudah menjadi simbol semata. Padahal, surat-suratnya justru memperlihatkan pergulatan batin, ketegangan, dan kompleksitas sosial yang tak mungkin diringkus dalam slogan.
“Panggil Aku Kartini Saja” Sebab Ia Kawan Kita, Bukan Ibu Kita
Periode 1962 bukan masa yang santai buat Pramoedya Ananta Toer. Hidupnya selalu bergesekan dengan represi kekuasaan. Dia tahu persis rasanya punya pikiran yang merdeka tapi terjebak di dalam tubuh dan ruang yang tidak bebas, walau Pram tidak pernah memamerkannya secara eksplisit di permukaan teks.
Makanya, buku Panggil Aku Kartini Saja tidak bisa dibaca pakai kacamata biografi konvensional. Pram tidak peduli dengan urutan tahun yang rapi atau daftar kejadian yang kronologis. Dia melompat, mundur, maju, menyisipkan analisis sosial di tengah-tengah bedah surat, lalu mendadak berhenti buat menggugat metode berpikirnya sendiri.
Gaya itu barangkali jadi cara Pram menolak mentah-mentah format “biografi pahlawan” yang sudah terlanjur mengkristal pada sosok Kartini. Logikanya begini: kalau kita menulis sejarah pahlawan pakai template resmi negara, kita sudah kalah sebelum mengetik. Template-nya sendiri yang bakal memaksa kita membuat narasi pemujaan yang ujungnya cuma menghasilkan patung mati.
Pram memilih jalur yang lebih terjal. Dia membaca Kartini sebagai sebuah gejala sejarah. Buat Pram, Kartini adalah episentrum tempat bertabrakannya arus besar: nasionalisme yang baru lahir, kolonialisme yang sedang cemas mempertahankan diri, feodalisme Jawa yang sibuk bernegosiasi, dan modernitas yang masuk membawa agenda terselubung.
Membaca Kartini dengan benar berarti membaca semua pusaran arus itu sekaligus, bukan sekadar menyoroti seorang perempuan yang kebetulan cerdas dan lahir di waktu yang pas.
Satu pukulan analitis paling telak dari Pram di buku ini adalah soal kelas sosial. Dia tidak membiarkan kita terlena dengan dongeng Kartini sebagai pahlawan super yang melawan dunia dari nol.
Baca juga: Feminis Seperti Apakah Saya? Berjuang Meneruskan Cita-Cita Kartini
Kartini itu priyayi. Dan fakta material ini harus selalu jadi landasan tiap kali kita membedah pikirannya. Akses ke buku-buku Eropa, korespondensi lintas benua, sampai kemewahan punya waktu luang untuk merenung dan menulis, itu semua adalah produk dari privilese kelas yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh perempuan Jawa di akar rumput.
Pram menyodorkan fakta ini bukan buat merendahkan atau mendiskreditkan Kartini. Justru dia ingin menempatkannya secara apa adanya, bahwa perjuangan Kartini adalah perjuangan perempuan dengan privilese intelektual dan sumber daya raksasa, namun dengan modal sebesar itu pun ia tetap gagal menjebol sangkar yang mengurungnya.
Implikasi dari fakta ini sungguh menggelisahkan: kalau Kartini yang punya segalanya saja tetap tidak bisa bebas, lalu apa kabar perempuan-perempuan yang tidak punya apa-apa di luar sana?
Pram juga membongkar satu realitas yang sering sengaja dilewati oleh pembaca Kartini yang terlalu romantis: relasi kuasa.
Hubungan Kartini dengan sahabat-sahabat penanya dari Belanda itu tidak pernah benar-benar setara. Stella Zeehandelaar, Ovink-Soer, keluarga Abendanon, mereka memang kelihatan tulus dan simpatik. Tetapi simpati personal tidak bisa menghapus ketidaksetaraan struktural. Mereka tetaplah representasi dari bangsa yang sedang menjajah bangsanya Kartini.
Waktu Kartini menulis ke mereka, menggunakan bahasa Belanda dan meminjam konsep berpikir Eropa, suka tidak suka ada nuansa di mana subjek terjajah sedang meminta afirmasi dari mereka yang posisinya lebih tinggi di hierarki kolonial. Pram menulis ini bukan untuk mempermalukan Kartini. Dia cuma mau kita sadar, relasi timpang inilah yang membuat surat-surat Kartini punya nada tertentu. Ada kelembutan yang disengaja, ada argumen yang dibingkai hati-hati, dan ada hal-hal yang terpaksa tidak pernah diucapkan secara telanjang.
Baca juga: Menjadi Kartini: Aku dan Kamu Bisa Melakukannya Hari Ini
Di bagian lain, Pram membedah cara Kartini mengonsumsi literatur Eropa—mulai dari ide emansipasi, sosialisme awal, sampai humanisme liberal. Di sini Pram memakai kacamata ganda. Sementara di satu sisi, dia kagum pada kapasitas Kartini menyerap ide-ide progresif yang realitasnya berjarak ribuan kilometer dari Jepara. Tapi di sisi lain, Pram juga menggarisbawahi bahwa buku-buku itu datang dengan membawa bias kolonial.
Konsep tentang siapa yang dianggap “terbelakang” dan arah mana yang harus dituju supaya dianggap “beradab” sudah menempel di sana. Kartini tidak selalu berhasil lolos dari jebakan asumsi ini. Kadang dia mereproduksinya sambil di saat yang sama mengkritiknya. Buat Pram, ketegangan ini justru merupakan tanda kejujuran intelektual Kartini, bukan sebuah inkonsistensi.
Pada akhirnya, yang membuat Panggil Aku Kartini Saja tetap tajam dan relevan sampai hari ini bukanlah kesimpulan akhir Pram soal Kartini—karena itu selalu bisa diperdebatkan—bagi saya, yang abadi adalah metodenya.
Pram mengajarkan kita bahwa menghormati tokoh sejarah secara serius berarti kita berani menatap kontradiksi-kontradiksinya sebagai data empiris, bukan sebagai aib yang harus disensor. Kartini yang kebingungan, penuh tegangan, dan diselimuti ambiguitas itu jauh lebih berguna buat nalar kita daripada Kartini yang sudah dihaluskan menjadi ikon tanpa celah.
Justru karena Pram bersedia melihat Kartini sebagai manusia yang utuh—lengkap dengan batasannya, kegagalannya, dan momen-momen saat ia terpaksa bertekuk lutut pada sistem—ia memberi kita warisan yang jauh lebih mahal dari sekadar biografi yang kita pelajari di sekolah.
Pram memberi kita cara untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana sebuah perubahan itu bisa lahir, atau justru digagalkan, di dalam realitas kekuasaan yang tidak pernah netral.
Emansipasi Untuk Siapa?
Apabila kolonialisme beroperasi sebagai satu dimensi penindasan yang mendikte realitas material Kartini, maka patriarki bertindak sebagai lapis pengunci yang merekatkan seluruh arsitektur kekuasaan tersebut. Keduanya tidak bekerja secara otonom, melainkan berjalin kelindan membentuk sebuah ekosistem represi yang sangat efisien. Menyerang salah satunya tanpa membongkar yang lain niscaya hanya akan menghasilkan pembebasan yang artifisial.
Dalam tata bahasa sosial priyayi Jawa, perempuan tidak memiliki kepemilikan atas tubuhnya sendiri. Mereka difungsikan sebagai penjaga moralitas keluarga, komoditas dalam aliansi politik antar-klan, dan instrumen reproduksi pewaris kelas sosial.
Kartini tidak menanggung beban ini sekadar sebagai perempuan biasa; ia memikulnya sebagai aristokrat. Di ranah ini, taruhan kehormatan jauh lebih tinggi dan pengawasan beroperasi jauh lebih menyeluruh.
Poligami, yang dilegalkan secara institusional dan dinormalisasi secara kultural di lingkungannya, bukanlah sekadar anomali moral. Sebagaimana yang disaksikan Kartini pada nasib ibu kandungnya yang tersingkir di dalam rumah tangganya sendiri, poligami adalah pelembagaan kontrol mutlak laki-laki atas seksualitas dan tenaga reproduksi perempuan. Dalam surat-suratnya, Kartini mendiagnosis poligami secara klinis sebagai sistem yang niscaya menghancurkan martabat perempuan.
Namun, titik nadir dari tragedi struktural Kartini meledak tepat di persimpangan ini: pada akhirnya, ia mesti menerima pinangan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang yang telah memiliki tiga istri.
Historiografi arus utama yang berkepentingan menjaga mitos kesucian pahlawan kerap meromantisasi keputusan ini sebagai sebuah martirisme heroik. Narasinya dikemas bahwa ia rela mengorbankan idealisme demi mendapatkan dukungan finansial dan proteksi politik dari sang suami untuk mendirikan sekolah.
Baca juga: Ingat Pesan Kartini: Buka Akses Pendidikan Perempuan
Pembacaan kompromistis semacam ini menyembunyikan sebuah realitas sosiologis yang jauh lebih brutal: bahwa di bawah himpitan struktur yang tumpang tindih, perempuan dengan kapasitas intelektual setajam Kartini sekalipun pada akhirnya tidak memiliki ruang agensi yang memadai untuk menolak.
Keputusan Kartini tidak bisa dibaca sebagai manifestasi pilihan bebas, melainkan demonstrasi seberapa efisien sebuah tatanan hegemonik mampu memaksa subjek yang paling melawan untuk akhirnya berlutut. Pramoedya dalam Panggil Aku Kartini Saja, menangkap kepedihan ini tanpa tendensi penghakiman. Ia menolak menutupi luka tersebut dengan riasan heroisme, dan justru dari sana kita menyadari betapa mengerikannya penjara yang mengurung Kartini.
Reduksi terhadap Kartini menjadi figur emansipasi yang bersih, ideal, dan tanpa konflik sebagaimana terus direproduksi hingga hari ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah. Ia merupakan produk dari rekayasa ingatan kolektif yang dengan sengaja menghapus kerumitan, kontradiksi, serta terutama potensi kritis dalam pemikirannya.
Maka, terjadilah proses penjinakan. Sisi-sisi radikal dari pemikirannya dipinggirkan melalui marjinalisasi pedagogis atau pengajaran. Institusi pendidikan hanya mereproduksi narasi yang aman: bahwa Kartini sebagai putri priyayi santun pemrakarsa emansipasi perempuan, emansipasi pendidikan!
Pertanyaan esensialnya adalah: emansipasi macam apa yang hendak dipromosikan oleh negara melalui sosok Kartini? Jika emansipasi direduksi sekadar pada afirmasi akses perempuan ke institusi formal tanpa keberanian untuk membongkar anatomi kekuasaan yang mendesain institusi tersebut, maka ini adalah emansipasi yang telah dikebiri sejak dalam kandungan. Model emansipasi ini hanya memungkinkan perempuan dari kelas sosial tertentu untuk berintegrasi ke dalam sistem eksploitatif yang ada, tanpa pernah mempertanyakan siapa yang sesungguhnya terusir dan diuntungkan dari arsitektur sistem tersebut.
Indonesia yang Berwatak Kolonial Belanda: Jika Kartini Hidup Hari Ini
Kartini tidak sempat mencecap gaung merdeka saat proklamasi dibacakan Sukarno. Pun jika ia merayakannya bahkan hidup hari ini, struktur penindasan kolonial yang dibangun selama berabad-abad tidak hilang begitu saja saat bendera dikibarkan. Ia hanya berubah bentuk, menyelinap ke dalam kebijakan ekonomi dan politik bak bunglon yang menyesuaikan zaman, bahkan menyesap menjadi watak aparatus negara.
Jika dulu kolonialisme bekerja lewat tanam paksa, hari ini ia hadir dalam bentuk dalam bentuk kapitalisme global yang eksploitatif. Negara-negara kolonial yang mengampanyekan lingkungan hidup justru memindahkan industri perusaknya ke negara pasca-kolonial. Tak pelak juga “elite-elite Jakarta” yang banyak ikut bermain lewat kolonialisme energi dengan industri ekstraktifnya.
Ya, hal ini memang sudah terjadi bahkan sejak Kartini hidup, dan kian gamang lewat seabad berikutnya.
Pada gilirannya semangat modern di negeri induk penjajah berasal dari berkembangnya industri, ditemukannya berbagai sumber tenaga bagi mesin, menjadi intensifnya kapitalisme, dan kemudian pun membuat intensifnya penjajahan menjadi imperialisme modern. Alat-alat penghisapan atas kekayaan negeri-negeri jajahan harus dirombak sama sekali, digantikan dengan yang baru. Dan hal demikian menimbulkan syarat-syarat baru pula, yaitu alat-alat pemerintahan yang lebih dinamik dan berpengetahuan. – Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja (Hal. 34)
Dalam pendudukan ini, perempuan di akar rumputlah yang paling menderita; mereka kehilangan tanah atau terpaksa menjadi buruh migran tanpa perlindungan. Sementara itu, perempuan dari kelas atas bisa meraih jabatan tinggi asalkan mereka memilih diam terhadap ketidakadilan yang terjadi. Kartini pasti akan mengenali pola ini: penghisapan manusia tetap ada, hanya bahasanya saja yang berubah dari “misi peradaban” menjadi “pembangunan berkelanjutan”.
Baca juga: Perjuangan Perempuan yang Dimulai Dari Kartini Belum Selesai Diperjuangkan Hingga Kini
Wajah Hindia Belanda, terutama Jawa, di masa ini sama sekali berubah daripada sebelumnya. Hindia Belanda merupakan negeri jajahan besar yang ikut menentukan perekonomian dunia dengan hasil buminya. Tetapi rakyatnya tetap miskin, pertanian tambah miskin, menjadi petani tanpa tanah, menjadi kuli, akhirnya menjadi kuli kontrak. Di tempat-tempat yang terpencil, sebagian dari petani-petani ini menjadi buruh tetap di perkebunan-perkebunan kina dan teh.
Sebagian lagi turun ke kota-kota, jadi gelandangan. Yang beruntung dapat memperoleh pekerjaan di rumah tuan-tuan Belanda atau orang-orang kaya lainnya, hiduplah sebagai pesuruh, tukang kebun, dan sebagainya, pekerjaan yang sama sekali tidak berarti bagi sanak-saudara, orangtua, serta anak-anaknya sendiri.
Sebagian lagi beruntung dapat menjual tenaga di pabrik-pabrik. Tapi semua mereka hidup miskin, dan bertambah miskin dengan setiap kelahiran anak mereka. Satu dua di antara mereka mendapatkan keberuntungan dan kekayaan dalam perdagangan. Tetapi keberuntungan dan kekayaan itu pun tiadalah berarti bagi hampir seluruh saudara sebangsanya yang melarat. – Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja (Hal. 34)
Membayangkan Kartini menulis surat di era digital hari ini memaksa kita melihat wajah baru penindasan. Kartini yang mengamati pemerintahan saat ini akan melihat ironi bahwa meski teori tentang kesetaraan gender sudah sangat maju, ruang bagi masyarakat untuk bersuara justru semakin menyempit.
Represi sekarang tak jauh berbeda liciknya dengan Belanda, bahkan dengan instrumen yang lebih presisi seperti UU ITE untuk membungkam kritik. Ia akan melihat bagaimana opini publik dimanipulasi oleh pendengung berbayar.
Kartini akan dengan mudah mencium aroma kekuasaan lama dalam wajah baru. Ia akan melihat rezim yang bicara soal persatuan, namun justru merangkul tokoh-tokoh dengan masa lalu kelam, di mana pelanggaran HAM berat seolah bukan masalah besar.
Lebih jauh, ia akan melihat kembalinya pengaruh militer dalam jabatan sipil yang dilakukan secara perlahan dengan alasan stabilitas. Bagi Kartini yang pernah hidup di bawah kendali penjajah, kata “stabilitas” berarti perintah untuk bungkam.
Baca juga: Melihat Tulisan Kartini Dalam Mengkonsep Gerakan Perempuan Indonesia
Jika suratnya ditulis sekarang—tentu dengan kondisi tanpa dipingit—isinya mungkin berisi tentang penderitaan rakyat. Ia akan menulis tentang peti mati buruh migran yang pulang tanpa keadilan, atau buruh pabrik perempuan yang hak biologisnya dikalahkan oleh target produksi mode global, atau perempuan-perempuan di lingkar ekstraktif yang cara melawannya adalah bertahan.
Surat itu tidak akan dikirimkan kepada kaum elite di luar negeri, melainkan kepada buruh di Karawang yang jam kerjanya tidak manusiawi, petani perempuan yang berjuang mempertahankan tanahnya, dan perempuan-perempuan dengan lapis lainnya. Kartini tidak akan lagi meminta izin untuk merdeka; ia sadar bahwa menunggu pemberian dari penindas adalah sebuah kekeliruan.
Menghadapi kenyataan ini, kita harus menentukan di mana posisi Kartini bagi kita sekarang. Kita harus menghindari dua kesalahan: menganggapnya hanya sebagai simbol mati yang dirayakan setiap tahun, atau membuangnya begitu saja karena dianggap kurang radikal.
Cara terbaik adalah membaca pemikiran Kartini dengan memahami keterbatasan zamannya. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, Kartini adalah perempuan yang mencoba mendobrak tembok tebal tatanan sosial di saat tidak ada ruang untuk melawan.
“Coba lihat konteksnya perlawanan Kartini di masa itu, bagaimana Kartini berani menuliskan pemikiran-pemikiran besar di masanya. Jika ia tidak berhasil menolak poligami, itu karena ia punya keterbatasan yang sangat mencengkram hidupnya. Tak semua perlawanan orang-orang bisa berhasil, karena sulitnya untuk melawan di masa itu,” kata Pramoedya Ananta Toer pada Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana Ariyanti.
Kartini mesti dijadikan pengingat yang terus menggugat. Apakah negara benar-benar membebaskan rakyatnya, atau hanya menjadikan isu gender sebagai acara seremoni tahunan? Pertanyaan Kartini menuntut kita memeriksa apakah logika penjajahan dan penindasan terhadap perempuan sudah benar-benar runtuh atau hanya berganti sistem yang lebih cagak.
Selama peringatan Kartini hanya sebatas memakai kebaya dan rutinitas kantor tanpa keberanian membongkar ketidakadilan, kita sebenarnya tidak sedang menghormatinya. Kita hanya sedang membius diri agar kritik perempuan tidak mengganggu mereka yang sedang berkuasa.
Comments are closed.