Dalam sejarah moral, kita diajarkan tentang prinsip mulia bahwa diam adalah salah satu kebijaksanaan. Diam adalah emas. As-sukūt salāmah. Demikian adagium yang sering kita dengar. Diam dianggap tanda kedewasaan, bahkan sering dipuji sebagai bentuk kontrol diri yang paling tinggi. Tetapi dunia yang kita huni sekarang ini tidak lagi sesederhana untuk menerima prinsip ini. Kita hidup dalam ruang yang setiap detiknya dipenuhi aneka suara, bukan hanya suara yang benar, tetapi juga suara yang menyesatkan; bukan hanya informasi, tetapi juga manipulasi; bukan hanya opini, tetapi juga fitnah yang disamarkan sebagai fakta.
Dalam kebisingan seperti ini, diam tidak lagi netral, apalagi emas. Ia bisa menjadi jeda reflektif, tetapi juga bisa berubah menjadi ruang sunyi tempat kebohongan tumbuh leluasa tanpa gangguan. Maka, pertanyaan penting kita ajukan bukan lagi sekadar “kapan kita harus diam”, melainkan “kapan diam justru menjadi bentuk kelalaian dan pengkhianatan moral”.
Dalam ekosistem digital, satu hal yang pelan-pelan sedang hilang dari kehidupan adalah kemampuan membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Setiap hari, kita bangun tidur dengan tubuh yang belum sepenuhnya sadar, di telepon genggam telah mengalir ribuan informasi tiada henti: berita politik, ceramah agama, potongan video, opini publik, kemarahan sosial, hingga caci maki dan fitnah yang dibungkus sedemikian rupa seolah-olah fakta. Padahal, dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk menerima banjir informasi tanpa jeda. Dan dalam kondisi demikian, kata Daniel Kahneman, manusia bekerja dalam mode System 1—cepat, refleksif, dan emosional. Informasi tidak sempat diuji; ia langsung “terasa benar” atau “terasa salah”. Ekosistem media sosial memperkuat situasi ini, sehingga kebenaran sering kalah bukan oleh kebohongan, tetapi oleh kesan pertama yang emosional. Dalam bahasa para sufi, kondisi ini mirip dengan hati yang berdebu: tidak lagi jernih untuk membedakan cahaya dan bayangan. Hati yang menurut Imam Al-Ghazali, akan menjadi tempat singgah bagi lintasan-lintasan pikiran yang saling bertabrakan tanpa arah.
Makna akan mengalami defisit dan semakin sulit ditemukan. Semakin ramai ruang digital, semakin rapuh pula kualitas percakapan publik. Media sosial, pada awalnya dibayangkan sebagai ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi, perlahan berubah menjadi arena pertarungan emosi dan hasrat ego yang tak terkendali. Banyak orang tidak lagi berbicara untuk mencari pemahaman bersama dan menemukan kebenaran berdasarkan fakta, melainkan untuk memenangkan sentimen kelompok atau melampiaskan hasrat kuasa yang disembunyikan. Manusia tidak lagi mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran atas apa yang sudah diyakini dan dirancang. Mereka melakukan yang dalam psikologi sosial, disebut motivated reasoning.
Jonathan Haidt menunjukkan bahwa keputusan moral sering kali lahir dari intuisi sosial, bukan refleksi rasional. Maka, ruang digital menjadi ruang di mana emosi kolektif lebih dominan daripada penalaran. Dalam situasi demikian, kebohongan dan fitnah tidak lagi diproduksi secara sembunyi-sembunyi; ia justru dipertontonkan secara terbuka, dipoles dengan teknologi visual, diperkuat buzzer komunitas maupun politik, dan disebarkan oleh ribuan akun, identitas serta getaran suara dalam hitungan menit. Energi fitnah pada akhirnya menemukan ruang pasar bebas. Ia tidak hanya lahir dari lidah, tetapi juga dari nafsu yang ingin menang tanpa kebenaran.
Ibn ‘Athaillah al-Sakandari mengingatkan bahwa salah satu tanda jiwa yang tidak terlatih adalah kegelisahan untuk selalu terlihat benar di hadapan manusia. Kita hidup di tengah banjir hoaks, kekerasan verbal, manipulasi agama, propaganda politik, hasrat sektarian, pelampiasan ego, dan penghinaan terhadap martabat manusia yang terus berulang di ruang digital yang abai atas kebenaran dan kearifan. Sekali di sini, diam tidak selalu mencerminkan kebijaksanaan, tapi justru menjadi bentuk pembiaran terhadap kerusakan sosial dan percakapan publik yang menjauh dari kenyataan.
Kitab suci telah memperingatkan bahaya informasi yang datang tanpa diverifikasi. “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal” (Surah al-Ḥujurāt : 6).
Ayat ini lahir jauh sebelum teknologi digital berkembang, tetapi spirit etiknya terasa sangat relevan pada era sekarang. Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah agar manusia tidak tergesa-gesa menerima dan menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Ayat ini menegur kita yang sering terjebak pada budaya share before thinking yang kini menjadi kebiasaan masyarakat digital. Pada bagian akhir ayat tersebut, Al-Qur’an juga mengingatkan akibat dari kecerobohan informasi, yaitu lahirnya penyesalan sosial akibat tindakan yang dibangun di atas ketidaktahuan.
Ekosistem Digital dan Industri Kebisingan
Peringatan Al-Qur’an di atas menjadi penting karena dalam ekosistem digital, yang bekerja sering kali bukan logika kebenaran, melainkan logika atensi, sensasi dan kecepatan. Platform media sosial memperoleh keuntungan dari durasi perhatian pengguna. Karena itu, algoritma lebih menyukai konten yang memancing emosi seperti kemarahan, ketakutan, kebencian, sensasi, dan konflik. Konten yang tenang, reflektif, dan argumentatif sering kalah cepat dibandingkan narasi yang provokatif dan sensasional.
Pemikir media Marshall McLuhan mengingatkan bahwa media bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga pembentuk cara manusia berpikir, merespon dan bertindak. Dalam masyarakat digital, manusia akhirnya tidak hanya menggunakan media, tetapi juga perilakunya dibentuk oleh watak media itu sendiri: serba cepat, instan, reaktif, dan dangkal. Di sinilah terjadi proses mediatisasi: manusia hidup di dalam karakter dan habitus media yang membentuk cara bertindak dan melihat dunia.
Proses mediatisasi ini tampak jelas misalnya dalam budaya respons spontan yang lahir di media sosial. Orang merasa harus segera berkomentar sebelum memahami persoalan secara utuh. Verifikasi dianggap kalah penting dibandingkan kecepatan. Akibatnya, ruang publik dipenuhi opini yang lahir dari kemarahan sesaat atau hasrat kuasa, bukan dari pengetahuan yang matang.
Berbagai kasus sosial-politik memperlihatkan kenyataan tersebut. Potongan video ceramah agama yang dipotong keluar konteks sering memicu gelombang kebencian massal sebelum klarifikasi hadir. Foto lama bencana alam disebarkan ulang sebagai peristiwa baru demi memancing kepanikan publik. Isu penculikan anak, penistaan agama, hingga tuduhan politik tertentu berulang kali viral meskipun kemudian terbukti tidak benar.
Dalam kepentingan politik, praktik semacam ini bahkan diproduksi secara massif dan sistematis. Ia dirawat sebagai momentum. Polarisasi sosial sengaja dibangun melalui narasi “kami versus mereka”. Lawan politik tidak lagi diperdebatkan gagasannya, melainkan dihancurkan reputasinya dengan berbagai cara. Dengan demikian, hoaks bukan lagi sekadar kesalahan informasi, tetapi telah berubah menjadi instrumen kepentingan dan kekuasaan sebagai bagian strategi untuk merusak karakter liyan.
Filsuf Prancis Jean Baudrillard menyebut gejala ini sebagai hiperrealitas, yaitu keadaan ketika manusia lebih percaya pada citra ketimbang kenyataan. Dalam dunia hiperrealitas, fakta tidak lagi penting karena yang menentukan adalah seberapa sering sebuah narasi diulang-ulang dan seberapa kuat ia memengaruhi emosi publik. Kebohongan yang diproduksi terus-menerus akhirnya bisa terasa lebih nyata daripada fakta itu sendiri. Di sinilah opini kemudian berubah menjadi senjata untuk menghancurkan prestasi dan reputasi seseorang.
Al-Qur’an menggambarkan bahaya manipulasi semacam ini dalam Surah an-Nur: 15: Ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian mengatakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun, dan kalian menganggapnya remeh padahal di sisi Allah ia sangat besar.”
Ayat ini turun terkait peristiwa hadits al-ifk, yakni fitnah besar terhadap Aisyah binti Abu Bakar. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyebaran rumor dan fitnah bukan hanya persoalan informasi, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Fakhr al-Din al-Razi, seorang penafsir terkemuka, menjelaskan bahwa dosa terbesar yang dimaksud dalam konteks ayat tersebut bukan sekadar berbohong, melainkan memperlakukan kebohongan sebagai sesuatu yang biasa.
Hari ini kita menyaksikan gejala serupa. Fitnah berubah menjadi hiburan publik. Video penghinaan menjadi tontonan. Orang menertawakan kehancuran reputasi orang lain tanpa merasa bersalah. Berita bohong sengaja dinarasikan untuk menghantam lawan atau melampiaskan hasrat dan kehendak ego sebagai kebenaran. Ruang digital dengan habitusnya mempercepat penularan emosi. Konten yang memicu amarah lebih cepat viral dibandingkan informasi yang netral. Kemarahan membuat orang terdorong membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang.
Di sinilah bahaya datang. Ketika seseorang terus-menerus menerima informasi yang seragam dan hanya dari satu arah, ia perlahan kehilangan kemampuan mendengar pihak lain secara jernih dan terbuka. Perbedaan tidak lagi dipahami sebagai kenyataan sosial, melainkan dianggap ancaman yang harus dimusuhi. Fenomena semacam ini tampak jelas dalam berbagai isu politik dan agama kontemporer. Perbedaan pandangan fikih, tafsir, atau pilihan politik keagamaan dengan mudah berubah menjadi saling tuduh sesat, kafir, atau munafik di media sosial. Padahal dalam tradisi intelektual Islam, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika ilmu pengetahuan. Pun demikian dalam politik; kepentingan dijadikan maenstream, padahal sesungguhnya hanya hasrat personal yang abai atas kemaslahatan masyarakat.
Diam dan Banalitas Kejahatan
Dalam kondisi demikian, pertanyaan utama kita ajukan adalah: apakah kita masih dapat berlindung di balik adagium “diam adalah emas” atau sikap “lebih baik diam”? Tentu tidak. Kebohongan dan kejahatan akan terus berulang ketika orang-orang yang memahami kebenaran justru memilih jalan diam. Kejahatan, kata Hannah Arendt, bukan hanya lahir dari manusia jahat, tetapi juga dari orang-orang yang memilih diam terhadap ketidakbenaran dan pengkhiatan atas fakta. Ketika masyarakat terlalu lelah untuk peduli terhadap kebohongan dan penyimpangan, maka kejahatan memperoleh ruang tumbuh tanpa hambatan. Terjadi banalitas kejahatan.
Gejala macam itu tampak nyata di ruang kehidupan. Banyak orang sebenarnya tahu sebuah informasi palsu, menyaksikan penyelewengan, atau melihat perundungan terjadi, tetapi memilih tidak meluruskan karena takut diserang, dibungkam, atau takut kehilangan jabatan dan kekuasaan. Banyak pula yang menyaksikan kekerasan verbal di media sosial, tetapi memilih diam agar tidak ikut menjadi sasaran. Akibatnya, ruang publik perlahan dikuasai mereka yang paling agresif dan manipulatif atas fakta dan kebenaran.
Sejarah telah memberikan pelajaran bahwa kebencian yang terus dibiarkan dapat berubah menjadi kekerasan sosial nyata. Konflik antarkelompok, ujaran kebencian berbasis agama, bahkan diskriminasi sosial sering kali bermula dari propaganda dan normalisasi bahasa kasar di ruang publik. Sikap membiarkan kemungkaran ini dalam Islam memperoleh kritik yang sangat keras. Nabi Muhammad dengan lugas mengatakan: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Imam Muslim)
Hadis ini memperlihatkan bahwa keberpihakan terhadap kebenaran merupakan bagian dari iman sosial. Dalam konteks digital, “mengubah dengan lisan” dapat dimaknai sebagai keberanian meluruskan kebohongan, menolak fitnah, dan menghadirkan penjelasan yang jernih di tengah kekacauan informasi. Karena itu, kesaksian dan tanggung jawab etik atas kebenaran harus diberikan. Al-Qur’an menegaskan dalam Surah an-Nisa’ ayat 135, agar manusia menjadi penegak keadilan dan saksi kebenaran, sekalipun terhadap dirinya sendiri. Dalam tradisi agama, kesaksian berarti keberanian menghadirkan kebenaran meskipun berisiko tidak populer dan dimarginalkan.
Dalam konteks digital, kesaksian dapat berbentuk sederhana tetapi penting: meluruskan informasi palsu, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati, menolak fitnah, atau membela korban perundungan digital. Di sinilah doktrin amar ma’ruf nahi munkar menemukan relevansinya. Jalaluddin Rumi mengingatkan: kata-kata seharusnya menjadi cahaya bagi kehidupan, bukan alat melukai sesama manusia.
Dari pesan Rumi ini, kita membutuhkan suara-suara yang menenangkan tanpa kehilangan keberanian moral. Bersuara tidak berarti ikut tenggelam dalam kebisingan. Yang dibutuhkan bukan kemarahan baru, melainkan kejernihan; bukan cacian balasan, melainkan argumentasi yang sehat; bukan fanatisme buta, melainkan keberanian menjaga martabat manusia. Dan karena itu, perlawanan atas hoaks, fitnah dan kekerasan digital pada akhirnya bukan hanya tugas negara atau platform media sosial. Ia merupakan pekerjaan kebudayaan yang dilakukan bersama-sama. Masing-masing orang perlu membangun kembali etika komunikasi publik yang sehat. Pertama, membangun budaya verifikasi. Masyarakat harus kembali diajarkan bahwa membaca secara utuh lebih penting daripada sekadar melihat judul. Membagikan informasi harus disertai tanggung jawab moral.
Kedua, membangun literasi digital berbasis etika. Pendidikan digital selama ini terlalu teknis, tetapi miskin penguatan dimensi moral. Orang diajarkan menggunakan teknologi, tetapi tidak cukup kokoh diajarkan bagaimana menjaga kemanusiaan di dalam ekosistem digital.
Ketiga, merawat bahasa publik. Bahasa yang kasar dan penuh penghinaan tidak boleh dinormalisasi atas nama kebebasan berekspresi. Sebab, bahasa membentuk watak sosial masyarakat. Ketika bahasa dipenuhi kekerasan, caci maki, dan kepalsuan, masyarakat perlahan kehilangan kepekaan kemanusiaannya. Al-Qur’an dalam Surah Qaf: 18 mengingatkan bahwa setiap ucapan manusia berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban moral. Kesadaran spiritual semacam ini penting dihadirkan kembali di tengah budaya digital yang sering memperlakukan kata-kata seolah tanpa konsekuensi.
Keempat, memperkuat solidaritas sosial. Banyak korban kekerasan digital mengalami tekanan psikologis serius karena merasa sendirian menghadapi serangan publik. Dukungan moral dan keberanian kolektif menjadi bagian penting dari perlawanan terhadap brutalitas digital.
Ancaman terbesar dunia digital saat ini bukan hanya teknologi itu sendiri, melainkan hilangnya kejernihan manusia dalam menggunakannya. Ketika kebohongan terus diproduksi, ketika agama diperalat demi kepentingan politik, ketika manusia saling menghina demi algoritma, popularitas, kuasa, dan ketika perundungan seksual menjadi kebiasaan, maka sesungguhnya yang sedang terancam bukan sekadar kualitas informasi, tetapi juga kualitas peradaban manusia.[]
Comments are closed.