Kesekian kalinya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, menduduki jabatan strategis di negeri ini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menunjuk adiknya sendiri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Sebelumnya, Hashim telah menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Perubahan Iklim. Sejatinya ini sinyal rawan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Pada saat Presiden Prabowo Subianto menunjuk adiknya sebagai utusan khusus Presiden Indoenesia untuk perubahan iklim dan energi pun sebenarnya sudah banyak kritik bermunculan. Kritik itu berhasil diredam dengan narasi bahwa penunjukan adik Prabowo Subianto sebagai utusan khusus presiden akan dapat membawa harapan percepatan transisi energi. Narasi yang menormalisasi penunjukan Hashim sebagai utusan khusus Presiden Indonesia itu justru tidak terbukti. Alih-alih serius menjalankan agenda transisi energi, akhir 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengumumkan keputusan pemerintah membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Di tengah situasi sistem kelistrikan yang mengalami kelebihan pasokan, pengembangan energi terbarukan akan sulit terwujud tanpa terlebih dahulu pensiun dini PLTU. Ironisnya, hampir dalam waktu yang bersamaan beberapa media massa juga memberitakan perusahaan yang dikaitkan dengan Hashim justru mengakusisi blok migas. Pemberitaan itu tentu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang utusan khusus presiden untuk perubahan iklim dikaitkan dengan bisnis migas? Terkait dengan penunjukan kembali Hashim sebagai Ketua Satgas Taman Nasional, muncul pertanyaan baru, apakah ini murni kepentingan konservasi, ataukah sekadar pintu masuk bagi konsolidasi ekonomi hijau oleh segelintir elite? Owa jawa yang hidup nyaman di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Foto: Rahayu Oktaviani/Kiara Rentan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.