● Jokowi memberikan PSI keunggulan bergerak lebih awal menuju Pemilu 2029.
● PSI berpeluang merebut ceruk pemilih yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.
Browse Posts● PDIP dan Gerindra berpotensi menghadapi persaingan baru memperebutkan loyalis Jokowi.
Setelah bersafari politik di Lampung pada Juni 2026 dengan mengenakan seragam Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan lawatannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berada di NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 untuk menghadiri sejumlah agenda, termasuk rapat koordinasi daerah PSI.
Serangkaian kunjungan itu menunjukkan keterlibatan Jokowi yang mendalam kepada PSI. Ia mulai turun langsung ke daerah, sebuah langkah yang dapat dibaca sebagai upaya memanaskan mesin politik PSI jauh sebelum Pemilu Legislatif 2029.
Pertanyaannya kemudian: apakah langkah yang lebih awal ini memberi PSI keunggulan dibandingkan partai-partai lain?
Read more: Terjebak dinasti politik: apa dampaknya dan bagaimana partai bisa lepas dari jerat ini?
Bergerak lebih awal, menanam asosiasi lebih cepat
Dalam politik, Aktor yang bergerak lebih awal memiliki kesempatan membangun pengenalan, menguji pesan politik, dan mengembangkan jaringan sebelum pesaingnya melakukan hal yang sama.
Konsep first-mover advantage memang lebih sering digunakan dalam studi bisnis dan strategi. Namun, konsep ini juga relevan untuk membaca persaingan politik. Sebab semakin awal sebuah partai hadir di hadapan pemilih, semakin panjang waktu yang tersedia untuk membangun asosiasi dan menguji strategi.
Karena itu, safari Jokowi ini dapat memberikan PSI setidaknya tiga keuntungan.
Pertama: asosiasi. PSI memiliki lebih banyak waktu untuk membuat kehadiran Jokowi semakin identik dengan partai tersebut.
Kedua: penguasaan agenda. Ketika partai lain belum aktif berkampanye, PSI memiliki ruang lebih luas menentukan narasi dan posisi politiknya sendiri.
Ketiga: konsolidasi organisasi. Tiga tahun menuju 2029 memberi waktu bagi PSI untuk menguji mesin partai, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat jaringan daerah.
Kehadiran figur Jokowi di sini berfungsi sebagai akselerator, mempersingkat waktu yang biasanya dibutuhkan partai untuk membangun kedekatan dengan pemilih akar rumput.
First-mover advantage tidak mutlak menjamin kemenangan. Terkadang, late-mover juga bisa melakukan manuver tak terduga dalam beberapa hal. Misalnya late-mover oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menggandeng artis-artis atau figur selebritas di masa mendekati pencalonan guna menembus ambang batas parlemen.
Setidaknya, PSI akan memiliki waktu yang cukup untuk konsolidasi dan meperbaiki roda organisasi. Ketika partai lain belum benar-benar memanaskan mesinnya, PSI punya kesempatan untuk menciptakan sebuah momentum yang bisa saja menjadikan strukturnya lebih solid.
Read more: Mempertanyakan kembali netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024
Target utamanya adalah pemilih Jokowi
Lalu pemilih mana yang diperebutkan partai? Tentu saja pemilih Jokowi.
Exit poll Politika Research and Consulting (PRC) pada Pemilu 2024 mencatat, pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi dan mengidentifikasi diri sebagai loyalisnya banyak mengalir ke Gerindra dan PDIP. Gerindra memperoleh 27,1%, sedangkan PDIP 20%.
Angka tersebut penting bukan karena menunjukkan bahwa pemilih Jokowi otomatis milik kedua partai, melainkan karena angka ini memperlihatkan bahwa figur Jokowi pernah memberikan keuntungan elektoral kepada lebih dari satu kendaraan politik.
Gerindra memperoleh keuntungan paling nyata melalui pasangan Prabowo-Gibran. Sementara PDIP memiliki keuntungan dari hubungan historis, yakni bahwa Jokowi pernah menjadi kader dan figur utama partai tersebut selama bertahun-tahun.
Dinamika inilah yang ingin diubah oleh PSI.
Dari “Jokowi-PDIP” menuju “Jokowi-PSI”?
Perpindahan partai tidak otomatis memindahkan ingatan pemilih. Seorang pemilih bisa saja masih menghubungkan Jokowi dengan PDIP meski hubungan politik keduanya telah berakhir.
Dalam politik, ini disebut “lag effect” atau asosiasi politik yang tidak bisa langsung putus begitu saja, ia membutuhkan jeda untuk diterima oleh akar rumput.
Selama Jokowi konsisten mempromosikan PSI, memori kolektif tentang “Jokowi adalah PDI-P” bisa berubah menjadi “Jokowi adalah PSI”.
Penelitian mengenai endorsement politik memang menunjukkan bahwa dukungan seorang tokoh politik seperti mantan presiden dapat menjadi menggiring pemilih, terutama ketika informasi mengenai kandidat atau partai terbatas.
Hal ini diperkuat oleh studi bahwa dukungan elite politik dapat meningkatkan dukungan terhadap kandidat secara signifikan.
Namun, elektabilitas PSI takkan meroket karena Jokowi semata. Pemilih tetap mempertimbangkan kebijakan, identitas partai, reputasi kandidat, rekam jejak, dan pengalaman politik mereka.
Read more: PDI-P vs PSI: Bagaimana cara kedua partai ini memandang pemilih muda dan media sosial?
Risiko bagi PDIP dan Gerindra
Jika Jokowi semakin “PSI banget”, PDIP bakal dirugikan karena sebagian modal kejayaan politiknya sedekade silam berasal dari Jokowi.
Gerindra menghadapi persoalan berbeda. Partai ini menikmati efek Jokowi pada 2024 karena adanya Gibran. Sebagian ceruk pemilih yang sebelumnya menguntungkan Gerindra dapat berubah menjadi arena kompetisi baru.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah: jika Gibran suatu hari tidak lagi berada di sisi Prabowo, ke mana pemilih yang merasa puas terhadap era Jokowi akan bergerak?
Sulit memastikan seberapa besar efeknya bagi Gerindra. Toh, pemilih tidak selalu mengikuti tokoh secara otomatis. Bahkan penelitian tentang political endorsement menunjukkan bahwa pengaruh dukungan elite dapat berbeda tergantung pada konteks dan preferensi pemilih.
Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa PSI akan mengambil alih seluruh pemilih Jokowi.
Read more: Pilkada 2024: Kemenangan rakyat atau Jokowi-Prabowo?
Pertarungan 2029 dimulai sebelum kampanye
PSI belum tentu menembus ambang batas parlemen (apalagi memenangkannya) hanya karena bergerak lebih cepat. Partai lain masih memiliki waktu untuk merespons, memperkuat organisasi, menawarkan agenda baru, atau mempertahankan pemilih yang selama ini menjadi basis mereka.
Pelajaran penting bagi partai-partai lain adalah bahwa pertarungan elektoral tidak selalu dimulai ketika masa kampanye resmi dimulai. Kompetisi dimulai jauh sebelumnya–ketika pemilih mulai menentukan siapa yang mereka kenali, siapa yang mereka percaya, dan dengan siapa mereka mengasosiasikan seorang tokoh.
Jokowi kini sedang berusaha membuat asosiasi baru itu–dari “Jokowi-PDIP” atau “Jokowi-Prabowo” menjadi “Jokowi-PSI.”
Apakah asosiasi tersebut akan berhasil? Belum tentu.
Namun, jika PSI mampu mempertahankan momentum, membangun organisasi di daerah, dan mengubah popularitas Jokowi menjadi dukungan partai, maka keunggulan terbesarnya bukan sekadar karena bergerak lebih awal, tapi juga memiliki lebih banyak waktu untuk membuat pemilih terbiasa melihat Jokowi sebagai bagian dari PSI.
Read more: Masihkah pemilu menjadi tonggak demokrasi? Kuncinya ada di tangan pemilih yang kritis
Comments are closed.