Masyarakat Mentawai tidak terbiasa makan jagung, maka dari itu tanaman ini tidak pernah tumbuh di wilayah kepulauan di Sumatra Barat ini. Namun, program “ketahanan pangan” era Prabowo Subianto memaksa masyarakat pulau menanam jagung. Tanaman pendatang baru itu muncul jadi problem baru di pulau, dari gagal panen, semprotan pestisida dan bahan kimia, hingga ketidakjelasan pembeli hasil panen.
***
YOHANES IRMAN menatap putus asa pada hamparan ladang jagung yang ia kelola. Semua batang jagung itu bukan tumbuh lurus, tapi bengkok membungkuk ke arah matahari terbit.
Ladang jagungnya berada di tepi Sungai Bojakan di Kecamatan Siberut Utara, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Awal September 2025, Sungai Bojakan meluap dan banjir menghantam ladang jagung itu selama dua hari. Dampak banjir cukup serius. Sebagian ladang tertimbun lumpur setinggi dua jengkal dan semua tanaman yang mulai memunculkan buah itu rebah. Sebagian lagi kembali berdiri dan berbuah meski batangnya bengkok.
Irman hampir putus asa. Sebagai anak muda, ia ingin membuktikan apa yang dikerjakannya berhasil.
Ladang jagung yang dikelolanya adalah bagian dari program ketahanan pangan dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dikerjakan Desa Bojakan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tirik Oinan. Irman (29) adalah Direktur BUMDes Tirik Oinan.
“Tidak ada harapan untuk tumbuh normal, semua harus dicabut dan mulai lagi menanamnya dari awal,” kata Irman yang ditemui di ladangnya pada 25 September 2025.
Tiga minggu setelah ladang jagung dilanda banjir, meski terlihat hijau dan subur dalam usia 70 hari, tetapi pucuk daunnya menggulung.
“Sebenarnya akan kami panen bulan depan dan kami sudah membayangkan hasil panennya akan bagus, tapi kini semua harapan kami hilang,” ujar Irman.
Irman menilai penanaman jagung di Desa Bojakan salah tempat. Sebagian besar wilayah Desa Bojakan terletak di dalam kawasan Taman Nasional Siberut dan sebagian lainnya berupa perbukitan.
Hanya sedikit lahan yang bisa dikelola warga untuk berladang. Untuk membuka lahan baru untuk program perkebunan jagung hanya tersisa di tepi Sungai Bojakan.
Ladang jagung Irman berada di tebing dengan ketinggian 5 meter dari permukaan sungai. Ketika hujan lebat dan terjadi banjir besar, sungai bakal meluap. Tanah di kiri dan kanan badan sungai bisa tergenang hingga dua hari.
Selain rawan banjir, area dekat ladang juga sehari-hari digunakan warga untuk melepaskan ternak babi warga. Saat banjir, pagar ladang jagung ikut rusak. Ternak babi warga menerobos masuk memakan batang jagung.
Selain di atas tebing, lahan jagung Irman juga berada di seberang sungai. Lahannya baru digarap dan ditanami kurang dari dua bulan. Kondisinya tidak berbeda jauh. Tanaman jagung yang baru sejengkal itu juga bekas disapu banjir. Sebagian terkubur lumpur dan sebagian lainnya patah.
“Harusnya program ketahanan pangan di sini bukan jagung, tapi mengembangkan sagu, seperti membuat tempat pengolahan tepung sagu, karena sagu tumbuh subur di sini,” ujar Irman, seraya menunjuk barisan tanaman sagu di seberang sungai.
Pemerintah desa mencatat kerugian akibat banjir yang menghancurkan tanaman jagung mencapai Rp36,5 juta. Kerugian ini sudah dilaporkan kepada Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Samaloisa.
Jagung untuk Pakan Ternak
Program penanaman jagung di Mentawai ini baru dimulai pada Juli 2025. Desa Bojakan termasuk satu dari 43 desa di Kepulauan Mentawai yang mendapat tugas menjalankan program. Dananya diambil dari 20 persen dana desa dan pengelolaannya diserahkan kepada BUMdes.
“Katanya itu program langsung dari presiden, hanya ada dua pilihan, padi atau jagung, dan untuk Kepulauan Mentawai diwajibkan menanam jagung. Kami tidak bisa memilih, kalau masih bisa memilih pasti kami akan memilih padi, karena masyarakat sudah terbiasa menanam padi,” kata Irman.
Menurut Irman masyarakat di Mentawai, termasuk di Bojakan, tidak terbiasa menanam jagung. Untuk pakan ternak seperti babi dan ayam tersedia banyak sagu.
“Saat masyarakat ditawari untuk menanam jagung juga banyak yang ragu, karena memikirkan siapa yang akan membeli jagung yang mereka tanam,” lanjutnya.
Dengan kewajiban mengalokasikan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan, Desa Bojakan harus menganggarkan Rp100 juta untuk program perkebunan jagung.
Paulus Ngauk, Kepala Desa Bojakan, awalnya mengira jagung yang ditanam untuk dikonsumsi warga. “Tapi ternyata jagungnya untuk pakan ternak dan dijual keluar Mentawai,” kata Paulus.
Selain banjir, kendala lain yang harus dihadapi petani jagung adalah lahannya yang jauh dari perkampungan. Untuk ke ladang jagung petani harus naik perahu dan butuh bensin untuk mesin perahu tempel.
Sementara petani terkendala dengan biaya untuk membeli bensin untuk mengunjungi ladang jagung mereka. Akibatnya mereka tidak bisa setiap hari ke ladang jagung.
“Selain itu mereka juga harus ke ladang mereka yang lain,” kata Paulus.
Bukan hanya itu, desa juga tidak yakin jagung bisa menguntungkan. Modal penanaman jagung besar, dimulai dari penyiapan lahan, pemagaran ladang, hingga biaya pembelian pupuk, pestisida, dan upah petani.
Hasil panen jagung warga dijanjikan bakal dibeli Badan Urusan Logistik (Bulog). Namun, Paulus khawatir dengan besarnya biaya pengangkutan dari Desa Bojakan ke gudang Bulog yang ada di Padang melalui perahu ke Dermaga Pokai di Siberut Utara lalu dilanjutkan kapal ke kota.
Paulus berharap program penanaman jagung di Mentawai dapat dievaluasi. Bila untuk program ketahanan pangan, maka di Mentawai sebaiknya berfokus pada komoditas yang menguntungkan masyarakat, seperti bantuan bibit babi, pengelolaan ikan air tawar, dan membuat tempat pengolahan sagu yang lebih besar.
“Potensi sagu di Bojakan sangat besar, sagu Bojakan terkenal dengan tepungnya yang putih, karena air untuk mengolahnya di sini jernih dan melimpah. Sagu ini yang ingin kami kembangkan untuk ketahanan pangan, kami bisa menjual sagu Bojakan ke seluruh Siberut, bahkan Mentawai,” kata Paulus.
Membabat Hutan dan Ditanam di Pesisir
Jika di Bojakan terpaksa menggunakan lahan yang rawan banjir, proyek penanaman jagung di desa-desa lain di Kepulauan Mentawai terpaksa membabat hutan alam. Beberapa lainnya bahkan membabat ladang sagu yang menjadi pangan pokok turun-temurun.
Warga melakukan ini karena tidak ada lagi lahan kosong yang bisa digunakan.
Di Desa Sotboyak, Siberut Utara, tunggul-tunggul pohon besar terlihat di antara tanaman jagung yang terletak di tepi jalan desa. Hamparan ladang jagung yang berumur dua bulan itu terlihat tumbuh dengan subur di atas tanah yang hitam dan gembur.
“Untuk ladang jagung ini memang semuanya dibuka dari lahan baru, memang terpaksa menebang hutan,” kata Jalimin Sirurui, Kepala Desa Sotboyak.
Lahan untuk perkebunan jagung itu mencapai 10 hektare (ha). Sebagian besar dari pembukaan hutan alam dan sebagian lainnya bekas kebun warga. Kebun jagung dikelola 40 warga, masing-masingnya mengelola lahan seluas 2.500 meter persegi.
Tidak mudah mengajak warga mau menanam jagung, kata Jalimin. Keengganan warga lantaran pada awal tahun, saat penyusunan anggaran belanja desa, pemerintah desa menyampaikan bahwa kegiatan pangan warga akan berdasarkan usulan warga adalah bantuan bibit ternak babi, ayam, dan palawija untuk kelompok ibu-ibu.
“Tiba-tiba muncul aturan ketahanan pangan yang mewajibkan penanaman jagung, Rp217 juta anggaran ketahanan pangan dialihkan untuk penanaman jagung, banyak masyarakat yang protes, tapi ini program presiden, sampai polisi dan tentara juga ikut mensosialisasikannya,” kata Jalimin.
Terlebih, ketika akhirnya warga berkenan, perjalanan menanam jagung juga mendapat tantangan dari serbuan hama, dari belalang hingga ulat. Daun jagung berlubang dan pucuknya banyak yang rusak.
“Kami sudah kewalahan menangani ulat yang memakan pucuk daun ini, karena sudah disemprot dengan berbagai jenis pestisida tidak mempan,” katanya.
Karenanya Jalimin berharap pemerintah pusat harus melihat kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, “Bumdes harus bekerja keras agar modal dari jagung ini kembali, walaupun masyarakat sampai sekarang masih penuh keraguan, apa ini akan berhasil atau tidak, dan pemasarannya juga belum jelas.”
***
Di Desa Betumonga, Pulau Sipora, program penanaman jagung seluas 2 ha berada di tanah berawa yang tak jauh dari pesisir pantai di Dusun Taraet Borsa.
Kondisi tanah yang tidak ideal menyebabkan pohon-pohon jagung tumbuh kerdil. Sebagian berbuah, tapi satu batang hanya menghasilkan satu buah jagung yang ukurannya juga kecil.
Fransiskus Saverius, pengurus BUMDes yang mengelola lahan jagung mengatakan lahan berawa ini adalah bekas hutan alam yang baru dibuka. Ketika hujan turun, sebagian bibit jagung yang baru ditanam hanyut, kemudian tumbuh bergerombol di lokasi dibawa air. Kemudian bibit baru ditanam lagi, sehingga pertumbuhan jagung tidak tumbuh seragam.
“Kami juga tidak ada keahlian sama sekali menanam jagung, karena ini tanaman baru. Ada bibit yang ditanam lalu dimakan semut dan burung, gagal lagi. Kami juga buta sekali, apa pupuknya, kami tidak tahu, tidak ada pendampingan dari petugas penyuluh lapangan,” katanya.
Dusun Taraet yang hanya bisa dijangkau dengan perahu juga menjadi kendala saat membawa semua keperluan untuk penanaman jagung dari Tuapeijat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjarak sekitar 1,5 jam.
“Boat kami pernah hampir terbalik saat membawa pupuk dari Tuapeijat, karena saat itu sedang badai,” kata Fransiskus.
Dalam pengerjaan ladang jagung, BUMDes menganggarkan Rp125 ribu per hari untuk setiap warga yang terlibat. Dari awalnya hanya 20 warga, program ini kini dikerjakan 80 orang.
Fransiskus meyakini panen perdananya tidak akan maksimal dan tidak sebanding dengan modal menyewa lahan, membuka lahan, dan menanam jagung.
Bulog Padang menjanjikan mampu menampung hasil panen jagung warga sebanyak-banyaknya, termasuk jagung kering dengan harga jual Rp6.500 per kg. Kendati demikian, hasil panen perdana ini menurut estimasi Fransiskus tidak akan sampai 1 ton
Sementara, keseluruhan modal penanaman mencapai Rp90 juta. Belum lagi ongkos membawa jagung dari desa ke gudang Bulog di Padang. Adapun menghitung biaya angkut berkisar Rp1,5 juta.
“Tetapi kita terpaksa mengerjakannya, karena kalau program ini tidak dijalankan, anggaran desa bisa kena dampak, karena ini sudah langsung instruksi dari presiden,” ujarnya.
Sama seperti warga di desa lainnya, ia berharap dukungan pemerintah benar-benar tepat sasaran dengan kebutuhan warga.
“Babi sangat dibutuhkan masyarakat, semua pesta adat pakai babi, mulai dari menikah, kelahiran, hingga pesta gereja, ini yang kami usulkan untuk dikembangkan untuk ketahanan pangan, tapi yang diminta itu harus jagung,” katanya.
Pestisida Masuk Desa
Sebanyak Rp194 juta anggaran dari dana desa sudah dipakai untuk mengelola 4 ha ladang jagung di Desa Saureinu, Pulau Sipora.
Tirjelius Taikatubutoinan, Kepala Desa Saureinu, mengatakan awalnya pemerintah pusat meminta tiap desa mengelola sedikitnya 20 ha, tetapi keterbatasan lahan di Saureinu membuat hal ini tidak mungkin dipenuhi.
Program ini terpaksa dilakukan perangkat desa, BUMDes, dan masyarakat, tanpa melibatkan kelompok tani.
“Program jagung ini seharusnya dikerjakan oleh kelompok tani, tapi karena ini sistem yang baru, jadi mau tidak mau kami yang melakukan,’ kata Tirjelius.
Di Desa Saureinu, menanam jagung tidak bisa langsung dikerjakan. Tingkat keasaman di lahan desa, yang didominasi gambut, kurang dari pH 5. Sementara, untuk tanaman jagung idealnya bisa tumbuh dengan pH 7.
Untuk mengatasinya, warga membuat parit untuk mengalirkan air hujan agar tanah tidak semakin asam. Selain itu juga penaburan kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Menurut Tirjelius butuh waktu 3 bulan untuk persiapan dengan biaya yang tidak sedikit bahkan melampaui anggaran.
Setelah jagung tumbuh, warga juga terpaksa menyemprotkan pestisida untuk mengusir hama dan pupuk kimia demi memacu pertumbuhan.
Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang intensif baru pertama kali dilakukan di desa. Sebelumnya, mereka hanya menggunakan pupuk organik untuk lahan-lahan sawah, kebun pisang, dan kelapa.
“Katanya program ini itu untuk mendukung makan gratis, teman saya sering membuat guyonan, kalau begitu ini bukan ketahanan pangan untuk masyarakat, tapi untuk ternak,” kata Tirjelius.
Tirjelius mengatakan desanya tidak bisa menolak program ini khawatir dana desa yang bersumber dari APBN bisa terganggu.
“Kalau ditolak otomatis program ketahanan pangan di desa ini nggak jalan, bisa di-blacklist kita, diberi rapot merah, bisa saja dana desa kita dikurangi pemerintah pusat, karena ini wajib kita lakukan,” katanya.
Ia mengatakan, ia tidak keberatan dengan program penanaman jagung, tapi kalau mau ditanam untuk skala besar menurutnya harus ada dukungan pelatihan, pemberdayaan, untuk masyarakat dan ada kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian.
“Kita ambil positif saja, ini kesempatan belajar ilmu baru, menanam jagung, saya juga minta pada anak muda pengelola BUMDes, ini jadi kesempatan mereka untuk belajar menanam jagung, manfaatkan sebaik-baiknya,” tukasnya.
***
Sementara di Desa Sipora Jaya, Sipora Utara, pemerintah desa harus membeli pompa air untuk membantu penyemprotan tanaman jagung yang kering saat musim kemarau.
Lutfianto, Kepala Desa Sipora Jaya bilang, mereka membuka kebun berbarengan dengan musim panas yang menyebabkan tanaman-tanaman jagung layu.
Upaya penyemprotan dengan mesin air itu tidak berjalan maksimal.
“Akhirnya, saya minta bantuan Damkar melalui Polres di Tuapeijat untuk menyiram kebun jagung kami, dan mereka menyiramnya dengan satu mobil kebakaran, tapi hanya kali itu kami minta bantuan, nggak mungkin terus menerus,” kata Lutfianto.
Dengan bantuan itu pun, kebun jagung seluas 1,5 ha itu tidak selamat. Tanaman tumbuh kerdil. BUMDes memutuskan untuk menanam ulang.
“Hasilnya tidak maksimal, harusnya dalam 1 ha ladang jagung itu kalau jagungnya tumbuh subur dan batangnya besar-besar bisa menghasilkan 8 ton per ha,” katanya.
Ia mengatakan butuh kerja ekstra untuk berladang jagung di desanya yang memiliki kontur perbukitan dan sulit air. Meski begitu, pihaknya masih akan mencoba menanam jagung di atas lahan seluas 6 ha yang sebagiannya adalah masih berupa hutan.
“Selama instruksi masih menanam jagung, kami akan lakukan,” katanya.
Belum Ada Kepastian Pembeli
Di Dusun Nang-Nang, Siberut Utara, jagung sudah mulai bisa dipanen. Kendati demikian, Yosia Sikaraajaa, ketua kelompok tani di dusun mengatakan pihaknya masih belum mendapat kepastian dari pemerintah kabupaten terkait ke mana hasil panen akan dijual.
‘Kami sudah panen tapi tidak jelas mau dijual ke mana, setiap hari saya harus menjemur jagung yang sudah dipanen agar tidak berjamur,” kata Yosia, akhir Oktober.
Ia mengatakan ia dan anggota kelompok taninya sudah memanen jagung dan memipil secara manual dengan tangan. Hasil panen sempat ditawarkan ke BUMDes tetapi ditolak karena belum ada kesepakatan penjualan dengan Bulog.
“Akhirnya jagung yang masih ada di batang sekarang kami biarkan saja.”
Yosia sebenarnya bersemangat menanam jagung setelah kebun pisang miliknya diserang hama. Ia membuka 1 ha hutan di dekat ladangnya, dan jagung yang ia tanam tumbuh dengan subur walau sempat diserbu babi dan monyet dari hutan.
“Saya setuju saja dengan program penanaman jagung ini, asal ada yang menampung penjualannya, ada dampingan penyuluh dan pupuknya disubsidi, hanya 4 bulan sudah panen,” katanya.
Tirjelius dari Desa Saureinu mengatakan Bulog menawarkan harga beli sebesar Rp5.500 per kg jagung.
“Tetapi Bulog sampai saat ini belum ada MOU-nya dengan kami pemerintah desa,” kata Tirjelius. Hasil panen yang sudah kering akhirnya dijual secara mandiri untuk pakan ternak di desanya.
Rinto Wardana, Bupati Kepulauan Mentawai, tidak menjawab ketika ditanyakan perihal distribusi hasil panen jagung warga.
Melalui aplikasi pesan singkat, ia hanya merespons perihal berbagai tantangan penanaman jagung di Mentawai. Ia menganggap hal itu terjadi karena pola penanaman masih merujuk cara-cara lama.
“Padahal harapan kita, sekali panen jagung itu hasilnya puluhan bahkan ribuan ton tapi metodenya masih sama seperti cara-cara lama, hal ini dapat dipahami bahwa pembiayaan program ini bertumpu pada dana desa yang terbatas,” katanya.
Pihaknya menyebut saat ini pemerintah tengah mengupayakan konsentrasi lahan penanaman jagung di satu tempat agar biaya dapat diminimalisir, tanpa menyebut lebih jauh di mana lokasi yang dituju.
Rifai Lubis, ketua lembaga nonprofit Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, berharap pemerintah mengevaluasi relevansi ladang jagung sebab komoditas ini bukan sumber pangan utama masyarakat Mentawai.
Menurutnya, masyarakat hingga saat ini masih mengonsumsi sagu dan keladi meski sebagiannya sudah mulai memakan beras yang didatangkan dari luar pulau. Dengan kata lain, sekalipun program penanaman ini berhasil, maka masyarakat akan tetap memakai uang itu untuk membeli bahan pangan yang terlanjur hilang karena lahannya diubah ke jagung. Kondisi ini hanya akan memperburuk status kerawanan pangan.
“Maka perlu dipertanyakan kembali, siapa sebenarnya yang direncanakan oleh pemerintah sebagai target penerima manfaat dari proyek ini?” tukasnya.
Comments are closed.