- Tahun 2022, program food estate di Kabupaten Belu mengubah pola tanam petani dari sistem tumpang sari menuju komoditas tunggal, terutama jagung. Perubahan ini membuat petani kehilangan keragaman sumber pangan dan rentan saat gagal panen.
- Awalnya program ini menguntungkan, namun tidak lama. Pasalnya, banyak petani bergantung pada bantuan benih, pupuk, pestisida. Sejak 2024, bantuan berhenti, seluruh biaya ditanggung petani.
- Tak hanya itu, petani juga menghadapi biaya pengairan yang tinggi karena jaringan irigasi tidak menjangkau seluruh lahan. Kini mereka masih bergantung pada pompa yang membutuhkan bahan bakar dan sprinkler.
- Pemerintah mengakui produktivitas food estate belum mencapai target karena kendala iklim, hama, distribusi air dan pemanfaatan infrastruktur. Para akademisi dan pegiat lingkungan menilai sistem monokultur meningkatkan risiko kekeringan, serangan hama, penurunan kesuburan tanah, dan ketergantungan pada bantuan.
Sose Soares dan Frans da Cruz baru saja membajak kebunnya dengan traktor roda empat. Sejak 2022, kebun mereka menjadi kawasan proyek pengembangan pangan (food estate) Blok A, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dahulu, mereka bisa menanam beragam jenis pangan lokal, kini hanya tanam jagung.
“Dulu, kami tanam macam-macam, ada jagung, kacang hijau, labu, ubi, dan (jenis tanaman) pakan ternak. Sekarang semua diarahkan untuk tanam jagung,” kata Sose Soares, petani Desa Fatuketi, Sabtu (18/7/26).
Siang itu, Sose membersihkan akar-akar tanaman yang masih tertinggal. Sesekali dia memeriksa kelembaban tanah dan saluran sprinkle untuk mengairi kebun. Di depannya ada sekitar 600 meter lahan dengan jagung berumur tiga pekan di food estate Blok B. Di Blok C dan D masih penuh gulma dan ilalang. Total lahan food estate mreka kelola secara kelompok oleh belasan petani seluas dua hektar.
Pada 2022, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo meresmikan lokasi food estate, sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Dengan luas food estate di Fatuketi 53 hektar untuk perkebunan jagung dan 281 hektar untuk sawah.
“Kalau dulu orang di sini bisa ambil dari kebun untuk makan sehari-hari, sekarang semua tergantung jagung. Misalnya gagal, kami juga ikut susah karena harus beli makanan lagi,” ujar Sose.
Yuk, segera ikuti WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan artikel terbaru setiap harinya.
Dari asa ke kecewa
Awalnya, program ini memberi harapan bagi petani. Saat musim tanam pertama, pemerintah masih menyediakan benih, pupuk, pestisida, hingga alat pertanian. Namun dua tahun berlalu, sejak 2024, petani menanggung seluruh biaya produksi secara swadaya. Setidaknya untuk sekali tanam, butuh biaya Rp7 juta.
“Lahan sekarang butuh air terus. Bantuan sudah tidak ada. Semua biaya kami yang tanggung,” katanya.
Peralihan jenis tanaman, katanya mengubah cara mereka bertani. Yakni dari sistem tumpang sari yang menjadi penyangga pangan keluarga, kini perlahan hilang.
Berjarak 30 kilometer dari Fatuketi, masalah serupa terlihat di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur. Di halaman rumahnya, Ulrikus Siku bersama istrinya baru saja memanen dan mengupas buah asam.
“Awal 2023 kami dapat untung besar lewat food estate. Waktu itu harga tomat dan lombok (cabai) tinggi. Sekali panen bisa pegang uang belasan juta. Apalagi satu kali tanam bisa panen sampai delapan kali,” kata Ulrikus, Ketua Kelompok Tani Monu Jaya, Minggu (19/7/26).
Dia menjadi salah satu petani di kawasan food estate Haliwe. Bersama 64 anggota kelompok lain, dia mengelola lahan seluas lima hektar dengan menanam sayur-sayuran (hortikultura), seperti cabai, tomat, kacang panjang dan ragam lainnya.
Keuntungan tak berlangsung lama, kini mereka harus menanggung biaya produksi di tengah harga komoditas yang tak pasti.
“Kalau harga bagus satu keranjang bisa Rp500.000-Rp700.000. Tapi kalau panen bersamaan turun sampai Rp80.000, bahkan sekarang sudah Rp50.000. Akhirnya, tomat dengan kacang sampai busuk di kebun. Apalagi, sekarang sekali tanam hanya bisa panen empat kali,” katanya.
Tak hanya biaya produksi yang tinggi, baik Sose, Frans dan Ulrikus, juga menghadapi tantangan sistem pengairan. Di Desa Umaklaran, para petani harus membeli bahan bakar untuk menyalakan mesin pompa air dari Bendungan Haliwen. Banyak petani akhirnya mengurangi penggunaan sprinkler (penyiram air) dan patungan membeli pompa celup agar pengeluaran tidak membengkak.
“Awalnya kami minta orang kementerian biar food estate kembangkan (menanam) di sawah. Supaya bisa pakai jaringan irigasi dan aktivitas bisa produktif sesudah panen padi. Tapi mereka bilang tidak bisa. Akhirnya, kami serahkan kebun-kebun dan mulai bergantung ke sprinkler.”
Sedangkan di Desa Fatuketi, para petani bergantung pada Bendungan Rotiklot karena lahan yang belum terhubung maksimal dengan jaringan irigasi. Jadi, mereka hanya andalkan sprinkler dari pompa air dengan biaya operasional besar. Padahal, kebun dekat bendungan, tetapi air tak menjangkau seluruh titik.
Konsekuensi perkebunan monokultur
Metty Fransisca Nahak, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu membenarkan tantangan petani di lahan food estate. Dia menyebutkan, ketersediaan air saat musim kemarau menjadi tantangan terbesar food estate.
“Terkait distribusi air atau kondisi produksi memang masih jadi tantangan yang sedang dibenahi bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata Metty.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyebutkan, kawasan food estate di Kabupaten Belu mencapai 559 hektar, antara lain, 148 hektar dengan komoditas jagung (tersebar di Desa Fatuketi, Leosama dan Umaklaran) dan 411 hektar padi (di Desa Fatuketi, Leosama dan kawasan Haekrit).
Secara umum, kata Metty, target produktivitas masih belum tercapai karena pengaruh iklim, hama, distribusi air dan pemanfaatan infrastruktur yang belum berjalan optimal.
“Perbaikan sistem pengairan terus kami koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai NTT. Karena keberhasilan food estate tidak cukup diukur dari luas lahan atau besaran produksi, tapi dari kemampuan program ini berdampak positif bagi petani secara berkelanjutan.”
Damianus Adar, Guru Besar Fakultas Pertanian di Universitas Nusa Cendana (Undana), menilai, tantangan food estate di Belu tidak semata-mata pengaruh perubahan iklim tetapi produktivitasnya rendah. Hal ini karena pengelolaan air, pendampingan, dan penerapan teknologi budidaya yang belum berjalan optimal.
“Produktivitas jagung rata-rata masih sekitar tiga ton per hektar, padahal potensinya bisa lampaui itu bila dikelola dengan baik,” kata Damianus, mantan Dekan Fakultas Pertanian Undana, Rabu (29/7/26).
Dia menyebutkan, fasilitas sumber air dari bendungan, di Rotiklot, misal, tersedia, namun tak ada dukungan tata kelola irigasi dan pendamping kelembagaan kelompok petani yang kuat. Selain itu, tak ada dukungan teknologi untuk pertanian lahan kering seperti pertanian konservasi, rotasi tanaman, hingga integrasi tanaman.
“Kalau ini berjalan, target belasan ton per hektar itu sebenarnya bisa tercapai,” kata mantan Kepala Lembaga Pembinaan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LKPPM) Undana ini.
Dia mengingatkan, risiko perkebunan monokultur juga meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan, hama, dan fluktuasi harga, sistem tersebut mempercepat penurunan kesuburan lahan apabila tidak diimbangi rotasi tanaman.
“Jadi yang perlu didorong itu diversifikasi melalui rotasi jagung dengan kacang-kacangan, ubi, atau labu yang dipadu dengan peternakan. Sistem pertanian konservasi jauh lebih cocok untuk lahan kering karena mampu hemat air, menjaga kesuburan tanah, maupun mengurangi risiko gagal panen”.
Sejalan dengan temuan FIAN Indonesia, mereka melihat persoalan food estate tidak berhenti pada rendahnya produksi tetapi menyangkut model pembangunan pertanian yang bertumpu pada komoditas tunggal dan ketergantungan terhadap input dari luar.
Seperti proyek food estate di Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sumatera Utara, dalam implementasi menunjukkan kecenderungan sama dengan di NTT. Mereka tergantung pada benih, pupuk, dan pestisida subsidi, serta makin besarnya keterlibatan korporasi dalam rantai produksi pangan.
“Masyarakat perlahan kehilangan kontrol atas lahan. Bahkan ketika program tidak berjalan sesuai harapan, tidak ada kepastian kapan mereka bisa kembali mengelolanya,” kata Mufida Kusumaningtyas, peneliti FIAN Indonesia, Selasa (21/7/26).
Dia memandang, persoalan serupa mulai terlihat di Belu meski dalam skala yang berbeda. Meski, petani mengelola lahan sendiri, tetapi masih bergantung pada dukungan dari luar. Saat itu hilang, menjadi beban produksi yang sepenuhnya petani tanggung.
“Persoalan utama food estate tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi, tapi harus memastikan petani berdaulat atas lahannya, bebas menentukan komoditas yang ditanam, dan mengendalikan sistem produksi yang mereka jalankan.”
*****
Kredit
Comments are closed.