Mubadalah.id – Kurang lebih 405 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1621 Masehi, Kepulauan Banda menjadi saksi salah satu genosida abad ke-17. Armada Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC) di bawah Jan Pieterszoon Coen membantai, menangkap, mengusir, dan menyebabkan kematian ribuan orang Banda.
Frank Dhont mencatat bahwa penghancuran tidak hanya berlangsung melalui kekerasan langsung, tetapi juga dengan memutus akses pangan hingga banyak penduduk mati kelaparan. Dhont menyebut akibatnya, dari kurang lebih 15.000 penduduk Banda sebelum penaklukan, hanya tersisa kurang lebih 1.000 orang di Kepulauan Banda.
Hubungan Belanda dan Banda pada mulanya berkembang melalui perdagangan dan perjanjian. Namun VOC kemudian berusaha memaksakan monopoli pala. Sementara masyarakat Banda tetap ingin berdagang dengan pihak lain dalam jaringan perdagangan yang telah lama berlangsung.
Pertentangan itu beriringan dengan tekanan militer dan pembangunan benteng untuk mengukuhkan penguasaan VOC atas perdagangan dan wilayah Banda. Masyarakat Banda tetap melawan hingga Laksamana Pieter Willemsz. Verhoeff terbunuh pada 1609. Kematian Verhoeff kemudian menjadi bagian penting dari narasi VOC untuk membenarkan perang dan pembalasan. Padahal konflik mengenai monopoli, pembangunan benteng, dan kehadiran militer VOC telah berlangsung sebelum pembunuhan tersebut.
Mengingat Palestina
Pada Februari 2026, UNICEF mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga 3 Februari 2026 sebanyak 71.803 warga Palestina terlaporkan tewas di Gaza, termasuk sedikitnya 21.289 anak. Komisi Penyelidik Internasional Independen PBB kemudian menyimpulkan adanya pola penargetan sengaja terhadap anak-anak Palestina oleh pasukan keamanan Israel.
Salah seorang dokter yang menjalankan misi medis di Gaza dan diwawancarai Komisi, setelah memperhatikan pola luka pada korban, menilai bahwa tentara Israel menjadikan remaja laki-laki sebagai target practice, dengan bagian tubuh yang berbeda menjadi sasaran pada hari yang berbeda.
“I assess that the Israeli soldiers have been deliberately shooting teenage boys in a game of target practice – a different body part being targeted on different days…”
Jika mengingat kembali kronologinya, penghancuran Gaza oleh Israel memiliki kemiripan tertentu dengan Genosida Banda. Serangan yang Hamas pimpin pada 7 Oktober 2023 terus berulang sebagai titik awal untuk menjelaskan kekerasan Israel sesudahnya. Dalam sejarah Banda, pembunuhan Verhoeff juga menjadi bagian dari pembenaran VOC untuk menyatakan perang dan melakukan pembalasan. Padahal, baik 7 Oktober 2023 maupun pembunuhan Verhoeff tidak terjadi dalam ruang hampa.
Rakyat Palestina telah lama mengalami pendudukan, blokade, pengusiran, penghancuran rumah, dan kematian. Bahkan ketika warga Gaza menempuh demonstrasi massal melalui Great March of Return, yang mayoritas pesertanya menurut OCHA berlangsung damai, pasukan Israel menembaki demonstran di sekitar pagar Gaza. Antara 30 Maret 2018 dan 22 Maret 2019, 195 warga Palestina, termasuk 41 anak, terbunuh dan 28.939 lainnya terluka. Menjadikan 7 Oktober 2023 sebagai titik awal untuk memahami kekerasan di Gaza berarti menghapus sejarah panjang yang mendahuluinya.
Pada 6 Juli 1621, orang Banda yang bertahan di pegunungan Lontor terlaporkan telah kehabisan mesiu, sumbu, dan timah peluru serta mengalami kelaparan. Ketika 372 pasukan VOC mendaki perbukitan Selamon, mereka tetap bertempur hampir satu jam dengan batu dan sage-sage atau tombak lempar.
Sekian abad kemudian, rakyat Palestina melempar batu seadanya ketika berhadapan dengan kekuatan militer Israel yang jauh lebih besar. Sekian abad berlalu, dunia ternyata tetap belum mampu menghentikan kejahatan perang meski kekerasannya dipertontonkan sedemikian nyata.
Ironi Negara Merdeka
Pada tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, Indonesia menjadi anggota Board of Peace (BoP), badan internasional yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos. Meski keterlibatan tersebut diprotes sejumlah tokoh, Pemerintah Indonesia menyatakan keikutsertaan Indonesia ditujukan untuk mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Presiden berulang kali menegaskan dukungan terhadap two-state solution dan menyatakan Indonesia siap mengakui Israel apabila Israel mengakui kenegaraan Palestina. Pada September 2025, sebuah billboard kampanye Abraham Shield di Tel Aviv menampilkan foto Presiden Prabowo bersama Benjamin Netanyahu dan sejumlah pemimpin lain. Billboard tersebut nampaknya bukan inisiatif Pemerintah Indonesia, tetapi materi kampanye itu seolah berupaya menempatkan Indonesia dalam narasi perluasan Abraham Accords.
Sayangnya, berbulan-bulan setelah pembentukan BoP, belum tampak tanda Israel akan menerima kemerdekaan Palestina. Warga Gaza dan Tepi Barat masih menghadapi kekerasan oleh militer Israel dan pemukim ilegal Israel (Israel illegal settler).
Human Rights Watch pada Agustus 2026 mencatat bahwa kekerasan pemukim Israel setidaknya telah mengusir 107 komunitas yang terdiri atas sekitar 5.900 warga Palestina sejak Januari 2023. Kehadiran Indonesia dalam BoP terasa belum mampu mengubah kenyataan di lapangan. Ironinya, Indonesia yang dulu bangsanya pernah digenosida pada abad ke-17, kini seakan berkawan mesra dengan tertuduh pelaku genosida abad ke-21.
Memperjuangkan Kemerdekaan
Pada 30 Juli 2026, BoP menawarkan Roadmap yang menghubungkan penghentian operasi militer, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel secara bertahap, pemerintahan Palestina, serta rekonstruksi Gaza. Roadmap tersebut diterima faksi-faksi Palestina, sementara Pemerintah Israel menolak mekanisme yang mereka tawarkan.
Penolakan ini bukanlah yang pertama. Pada Mei 2024, Hamas menerima proposal gencatan senjata dari mediator Mesir dan Qatar. Sementara Israel menyatakan ketentuan tersebut tidak memenuhi tuntutannya dan tetap melanjutkan operasi di Rafah.
Penolakan berulang ini kian mengkhawatirkan jika terbaca berdampingan dengan temuan Komisi Penyelidik Independen PBB bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel memiliki dan terus memiliki niat genosidal untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, warga Palestina di Gaza.
Indonesia bersama Pakistan, Türkiye, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengecam penolakan Israel dan meminta keterlibatan aktif Amerika Serikat untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap Roadmap. Artinya, kekerasan terhadap penduduk Palestina masih terjadi ketika negara-negara tersebut sedang berupaya memberikan tekanan politik terhadap Israel. Sulit membayangkan apa yang terjadi apabila tekanan itu justru berhenti.
Sebagai negara yang wilayahnya menyimpan sejarah genosida terhadap masyarakat Banda, Indonesia harus menegaskan diri selalu berada di pihak Palestina. Sebagai bangsa yang pernah merasakan derita penjajahan, Indonesia harus tegas berdiri di samping bangsa yang terjajah.
Tindakan kepala negara, pejabat, hingga rakyatnya seharusnya mencerminkan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Jangan biarkan Palestina, atau negeri lainnya, menjadi wilayah jajahan yang tak pernah merasakan kemerdekaan. Sebab kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus terhapuskan. []
Comments are closed.