Arina.id—Hamas menyatakan telah menyetujui kesepakatan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Israel. Kesepakatan tersebut mencakup penyerahan seluruh persenjataan Hamas kepada komite pemerintahan Palestina serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas pengumuman tersebut. Namun, seorang sumber politik Israel kepada AFP mengatakan bahwa “tidak akan ada penarikan pasukan dari posisi saat ini” kecuali Hamas benar-benar melakukan pelucutan senjata secara menyeluruh.
Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok sayap kanan, Itamar Ben Gvir, mengecam kesepakatan itu dan menyebutnya “tidak dapat diterima”. Menurutnya, kesepakatan tersebut sama saja dengan memberi kesempatan kepada Hamas untuk mempersiapkan serangan berikutnya.
Persoalan persenjataan Hamas selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan gencatan senjata yang telah berlaku sejak Oktober. Pada Kamis (30/7/2026), Trump mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan mengenai “pelucutan senjata total” Hamas yang disebutnya sebagai langkah penting menuju pembentukan pemerintahan Palestina yang baru di Gaza.
Sumber Israel juga menyebut bahwa isu Gaza tidak dibahas dalam pertemuan pekan ini antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.
Sejumlah pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa komite yang dibentuk oleh Board of Peace untuk mengelola pemerintahan Gaza akan mengawasi proses penyimpanan seluruh senjata milik kelompok tersebut.
Hamas menyatakan berharap para mediator dan Board of Peace dapat memastikan Israel mematuhi seluruh isi kesepakatan, termasuk penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Selama ini Israel bersikeras bahwa pelucutan senjata Hamas secara penuh harus dilakukan sebelum pasukannya ditarik dari Gaza. Bahkan sebelum pengumuman tersebut, seorang sumber politik Israel menyatakan bahwa penghapusan seluruh persenjataan dan demiliterisasi penuh Jalur Gaza merupakan syarat utama bagi proses apa pun.
Anggota tim negosiasi Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kelompoknya mengambil berbagai konsesi demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza.
“Kami membuat konsesi demi rakyat kami di Jalur Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengusiran,” ujarnya dikutip Sabtu (1/8/2026).
Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan ikut campur dalam proses pelucutan senjata. “Israel tidak akan ikut campur dalam persoalan pelucutan senjata. Komite Nasional adalah lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut,” lanjut Hamad.
Komite yang dimaksud adalah National Committee for Administration of Gaza (NCAG).
Meski gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober, kekerasan masih terus terjadi di Jalur Gaza. Menurut otoritas kesehatan setempat, serangan udara Israel pada Kamis (30/7) menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk dua anak-anak.
Fokus Beralih ke Tahap Implementasi
Board of Peace melalui akun resminya di platform X mengonfirmasi bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan rinci untuk melaksanakan tahap berikutnya dari perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Organisasi tersebut menyatakan bahwa fokus utama kini adalah pelaksanaan kesepakatan. NCAG disebut akan segera memulai proses transisi secara bertahap menuju pengambilalihan kewenangan penuh atas pemerintahan Gaza.
Sebelumnya, Trump melalui media sosial menyatakan bahwa setelah Hamas dilucuti dari seluruh persenjataannya, pasukan Israel akan ditarik dari Gaza. Selanjutnya, Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru akan bertanggung jawab menjaga keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara di sekitarnya.
Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tahap pelaksanaan.
“Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih penting. Pelaksanaan dan mekanisme verifikasi harus benar-benar dijalankan.”
Ia menambahkan bahwa penarikan pasukan Israel harus berjalan seiring dengan proses pelucutan senjata Hamas.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyambut baik kesepakatan tersebut. Namun, ia menegaskan keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat.
Menurut Kallas, masih banyak hal yang harus dipenuhi agar kesepakatan dapat berjalan efektif. Verifikasi terhadap kepatuhan Hamas akan menjadi tantangan besar, sementara Israel juga pada akhirnya harus menarik pasukannya dari Jalur Gaza.
Mesir Akan Gelar Pertemuan Para Mediator
Media pemerintah Mesir, Al-Qahera News, melaporkan bahwa Kairo akan segera menjadi tuan rumah pertemuan para mediator gencatan senjata yang terdiri atas Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada pembahasan tahap kedua dari rencana gencatan senjata.
Sebelumnya, seorang sumber diplomatik kepada AFP mengatakan bahwa peta jalan tersebut menawarkan solusi yang seimbang dan realistis melalui pelucutan seluruh persenjataan serta pengalihan tanggung jawab secara bertahap kepada otoritas baru di Gaza.
Sumber yang enggan disebutkan namanya itu menegaskan bahwa tidak akan ada pengecualian terhadap jenis senjata maupun pihak tertentu.
Peta jalan tersebut juga mencakup proses penghancuran seluruh jaringan terowongan, gudang senjata, serta fasilitas produksi senjata di Jalur Gaza.
Selain itu, akan dibentuk mekanisme verifikasi untuk memastikan setiap pihak menjalankan seluruh kewajiban sesuai isi kesepakatan.
Sementara itu, seorang sumber Hamas yang mengetahui jalannya perundingan sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut masih menunggu tanggapan Israel atas sejumlah usulan perubahan yang telah disampaikan kepada para mediator.
Menurut sumber tersebut, perubahan itu berkaitan dengan dua pasal dalam peta jalan yang disusun Board of Peace. Terkait ketentuan mengenai persenjataan, beberapa poin dihapus dan diganti dengan alternatif usulan dari Hamas.
Comments are closed.