Konde.co menyajikan kamus feminis sebulan sekali. Kamus feminis berisi kata-kata feminis agar lebih mudah dipahami pembaca.
Belakangan ini, kita semakin sering menemukan satu jenis konten yang tampak sangat feminis di media sosial. Perempuan yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga dipuji karena “berani memilih jalan hidupnya sendiri”. Perempuan yang memilih bekerja dan membangun karier dipuji karena “mandiri”. Sementara perempuan yang rajin merawat kulit, membeli kosmetik, melakukan treatment, atau mengubah penampilan disebut sedang memilih untuk “mencintai diri sendiri”.
Pesannya hampir selalu sama: it’s her choice. Itu pilihan dan caranya mencintai diri sendiri, sebagai perempuan.
Fenomena ini juga muncul ketika pilihan personal seorang figur publik bertemu dengan ruang kekuasaan. Belakangan, misalnya, para penyiar siniar Pancatera mendapat kritik dari warganet. Pancatera yang terdiri dari Marissa Anita, Caroline Soerachmat, Karina Soeja, dan Karina Basrewan menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara.
Memang tidak hanya Pancatera; sejumlah selebritas lainnya seperti Nicholas Saputra juga diketahui hadir dalam acara tersebut. Tidak hanya itu, mereka mengunggah momen bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan anaknya, Didit Hediprasetyo.
Terang hal tersebut memicu kritik, terutama kepada Pancatera. Sebab segmen podcast mereka, In Her View, selama ini dikenal membawa percakapan tentang perempuan, emansipasi, dan pemberdayaan perempuan. Sebagian publik kemudian mempertanyakan ketika posisi tersebut berkelindan dengan keputusan untuk hadir di sebuah perayaan kenegaraan yang dipandang mewah. Sementara di luar ruang tersebut masih banyak perempuan dan kelompok marginal yang berhadapan dengan ketimpangan dan kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada mereka.
Baca Juga: Kamus Feminis: Sebut Penguasa “ODGJ” Itu Menyamakan Penderitaan Disabilitas dengan Pemerintah Problematik
Di sisi lain, ada pembelaan bahwa mereka berhak datang ke Istana, bertemu pejabat, menghadiri acara resmi, bahkan berfoto bersama presiden. Namun, persoalannya menjadi lebih rumit ketika pilihan personal diperlakukan seolah-olah selalu bebas dari konsekuensi politik.
Pertanyaannya bukan semata-mata “mengapa mereka datang ke Istana?”, melainkan “apa arti kehadiran mereka di sana, dalam konteks posisi publik yang selama ini mereka bangun?” Ketika seseorang memiliki platform yang secara eksplisit berbicara mengenai perempuan, emansipasi, dan pemberdayaan, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana pilihan personal tersebut berhubungan dengan nilai yang selama ini mereka komunikasikan.
Di sinilah perdebatan tentang choice feminism menjadi relevan.
Sepintas, tidak ada yang salah dengan gagasan bahwa perempuan bebas memilih. Bukankah feminisme memang memperjuangkan kebebasan perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri? Kita tentu tidak ingin kembali pada pola lama ketika perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dianggap tidak berdaya, perempuan yang menikmati pekerjaan domestik dianggap tidak progresif, perempuan yang menikah dianggap gagal menjadi feminis, atau perempuan yang menikmati riasan dan fesyen dianggap sedang “ditindas patriarki”.
Baca Juga: Kamus Feminis: Perkosaan, Cara Laki-laki Menakut-Nakuti Perempuan Agar Berada di Tempatnya
Feminisme memang harus mengakui perempuan sebagai subjek yang memiliki agensi. Tetapi agensi tidak sama dengan kebebasan absolut. Seorang perempuan dapat membuat keputusan secara sadar sekaligus membuat keputusan tersebut dalam kondisi yang dibatasi oleh struktur sosial. Ia bisa benar-benar ingin menjadi ibu rumah tangga, tetapi keinginannya tetap berlangsung dalam masyarakat yang membebankan sebagian besar kerja perawatan kepada perempuan. Perempuan bisa benar-benar ingin bekerja, tetapi keputusan bekerja dapat berlangsung di tengah upah yang rendah, diskriminasi gender, atau kebutuhan ekonomi. Ia bisa benar-benar menikmati skincare, tetapi kesenangan tersebut tidak membuat industri kecantikan dan standar tubuh yang melingkupinya menjadi bebas dari kritik.
Istilah choice feminism sendiri bukanlah satu teori feminis yang tunggal dan mapan. Ia lebih sering digunakan sebagai istilah kritis untuk menggambarkan kecenderungan dalam feminisme populer yang menempatkan pilihan individual sebagai pusat politik pembebasan perempuan. Dalam bentuk populernya, jika seorang perempuan merasa telah memilih sesuatu secara bebas, maka pilihan tersebut dianggap feminis—dan kritik terhadap pilihan itu justru dipandang sebagai bentuk penghakiman terhadap perempuan.
Baca Juga: Kamus Feminis: Piala Dunia 2026 Juga Isu Feminis, Ada Maskulinitas Hegemonik dalam Sepak Bola
Linda Hirshman, misalnya, mengkritik gagasan bahwa selama sebuah pilihan dibuat oleh perempuan, pilihan tersebut harus otomatis dianggap feminis. Kritik semacam ini mempertanyakan kecenderungan untuk menganggap semua keputusan personal sebagai setara secara politik, seolah-olah pilihan tidak pernah dibentuk oleh kelas, institusi, norma gender, maupun relasi kuasa. Nancy Fraser kemudian membantu memperluas kritik tersebut dengan menunjukkan bagaimana feminisme dapat terlepas dari kritik sistemik terhadap kapitalisme dan berubah menjadi bahasa individualisme yang mudah diserap oleh neoliberalisme.
Namun, kritik terhadap choice feminism tidak berarti kita harus kembali ke feminisme yang menentukan satu “jalan hidup perempuan yang benar”. Persoalannya bukan apakah menjadi ibu rumah tangga lebih feminis daripada menjadi perempuan karier, atau apakah menggunakan makeup berarti lebih tidak feminis dibandingkan menolak standar kecantikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: dalam kondisi seperti apa pilihan tersebut dibuat?
Sebab perempuan tidak memilih dari ruang hampa.
Pemikiran Nancy Fraser membantu kita melihat mengapa persoalan ini penting. Fraser mengkritik bagaimana sebagian agenda feminisme gelombang kedua yang awalnya bertujuan membongkar struktur subordinasi perempuan kemudian dapat diserap ke dalam logika neoliberal. Perjuangan perempuan untuk keluar dari ketergantungan ekonomi, misalnya, dapat bergeser menjadi tuntutan agar perempuan semakin menyesuaikan diri dengan pasar: menjadi pekerja yang fleksibel, kompetitif, produktif, dan mampu mengurus dirinya sendiri.
Masalahnya bukan perempuan bekerja. Tetapi ketika masuknya perempuan ke pasar kerja dianggap sebagai bukti otomatis bahwa perempuan telah terbebaskan, sementara struktur kerja, pengasuhan, upah, dan reproduksi sosial tidak berubah. Fraser menunjukkan bahwa kapitalisme membutuhkan kerja reproduktif—melahirkan, membesarkan anak, merawat orang sakit, mengurus rumah, memelihara hubungan sosial—tetapi kerja tersebut secara historis digenderkan dan sering kali tidak dihargai sebagaimana kerja berupah.
Baca Juga: Kamus Feminis: Feminisme Postmodern, Melawan Narasi Seksis dan Bias Gender di Media
Karena itu, ketika perempuan kelas menengah dapat “memilih” berkarier, kita perlu bertanya: siapa yang kemudian mengerjakan pekerjaan domestiknya? Sering kali jawabannya adalah perempuan lain. Pengasuh anak, pekerja rumah tangga, buruh katering, pekerja laundry, atau pekerja informal lainnya mengambil alih sebagian kerja reproduksi tersebut—sering dengan upah rendah dan perlindungan minim.
Artinya, satu perempuan mungkin mendapatkan kebebasan untuk bekerja karena perempuan lain tidak memiliki kebebasan yang sama. Inilah salah satu alasan mengapa feminisme tidak cukup hanya berbicara tentang pilihan individual.
Persoalan yang sama terlihat dalam budaya kecantikan dan media sosial. Rosalind Gill menyebut postfeminist sensibility sebagai bentuk sensibilitas budaya yang mencampurkan bahasa pemberdayaan perempuan dengan individualisme, pilihan personal, pengawasan diri, kerja terhadap tubuh, seksualisasi, dan konsumsi. Perempuan digambarkan sebagai subjek yang bebas, percaya diri, dan mampu menentukan dirinya sendiri—tetapi pada saat yang sama terus didorong untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan memperbaiki tubuhnya.
Perempuan tidak lagi diperintah secara terang-terangan, “Kamu harus cantik agar disukai laki-laki.” Pesannya berubah menjadi, “Rawat dirimu karena kamu mencintai dirimu sendiri”, “Investasi pada dirimu”, atau “Jadilah versi terbaik dirimu”. Bahasanya lebih menyenangkan. Tetapi tuntutannya bisa tetap sama: tubuh perempuan harus terus diperbaiki.
Angela McRobbie juga menunjukkan bagaimana budaya postfeminist dapat mengubah bahasa feminisme menjadi semacam individualisme gaya hidup. Perempuan diberi kesan bahwa berbagai hambatan struktural sudah selesai karena mereka kini “bebas memilih”. Akibatnya, ketika perempuan gagal memenuhi standar tertentu, kegagalan tersebut dapat dikembalikan kepada dirinya sendiri: kurang bekerja keras, kurang percaya diri, salah memilih, atau tidak cukup merawat diri. Dengan demikian, “pilihan” dapat berubah menjadi bentuk baru dari disiplin.
Baca Juga: Kamus Feminis: Ada Komodifikasi Tubuh Perempuan di Balik Iklan Media Sosial Hari ini
Dulu perempuan dikontrol dengan larangan. Kini perempuan bisa dikontrol melalui kewajiban untuk memilih dengan benar.
Hal ini terlihat jelas dalam industri kecantikan. Menggunakan skincare, makeup, dan melakukan perawatan tubuh bukan masalah. Bahkan menikmati tubuh sendiri dan berdandan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan, kreatif, dan personal. Yang perlu dikritik adalah struktur ekonomi dan budaya yang membuat rasa tidak aman terhadap tubuh perempuan menjadi komoditas.
Sarah Banet-Weiser, dalam kajiannya mengenai popular feminism, menunjukkan bagaimana bahasa feminisme seperti kepercayaan diri, pemberdayaan, dan body positivity dapat hidup berdampingan dengan logika komersial dan budaya konsumsi. Feminisme populer dapat menjadi sangat terlihat di iklan dan media sosial, tetapi visibilitas tersebut tidak otomatis berarti perubahan struktural.
Maka ketika sebuah produk berkata, “Cintai dirimu sendiri,” kita boleh menikmati produknya. Tetapi kita juga boleh bertanya: mengapa cara mencintai diri sendiri selalu tersedia dalam bentuk barang yang harus dibeli? Mengapa “merawat diri” begitu sering berarti mengoreksi sesuatu dari tubuh? Dan mengapa perempuan harus terus mengeluarkan uang untuk terlihat lebih muda, lebih putih, lebih langsing, lebih halus, lebih wangi, lebih rapi, atau lebih feminin? Lantas, siapa yang memperoleh keuntungan dari rasa tidak pernah cukup itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi perempuan yang menggunakan produk kecantikan. Justru sebaliknya: kritik feminis seharusnya diarahkan pada struktur yang membentuk pilihan, bukan mempermalukan perempuan yang hidup di dalam struktur tersebut.
Di sinilah konsep hak (rights) dan akses (access) menjadi penting. Dalam kerangka hukum dan politik, hak biasanya berbicara mengenai klaim atau jaminan yang secara normatif dimiliki seseorang. Tetapi memiliki hak belum tentu berarti seseorang mampu menggunakan atau menikmati hak tersebut secara nyata.
Baca Juga: Kamus Feminis: Feminisme Bukan Hanya Tentang Perempuan ‘Barat’, Tapi Juga Milik Perempuan Asia dan Afrika
Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso memberikan perangkat analisis yang sangat berguna melalui A Theory of Access (2003). Ribot dan Peluso membedakan property, yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, dengan access, yang mereka definisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Karena itu, akses bukan sekadar “memiliki hak”, melainkan lebih dekat pada apa yang mereka sebut sebagai bundle of powers—sekumpulan kekuasaan atau kemampuan yang memungkinkan seseorang mendapatkan manfaat secara nyata.
Ini penting jika kita membicarakan “perempuan bebas memilih”. Bayangkan seorang perempuan secara hukum memiliki hak untuk bekerja. Secara formal, hak tersebut ada. Tetapi apakah ia memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendidikan yang diperlukan? Apakah transportasi menuju tempat kerja tersedia dan aman? Adakah akses terhadap pengasuhan anak? Bagaimana dengan jaringan sosial, kebebasan dari diskriminasi, kontrol atas pendapatan, waktu bekerja, hingga kuasa untuk bernegosiasi dengan pasangan atau keluarganya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hak hanyalah salah satu bagian dari kemungkinan untuk bertindak. Dalam teori Ribot dan Peluso, akses dibentuk oleh berbagai mekanisme dan relasi—termasuk modal, pasar, teknologi, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, hubungan sosial, dan identitas. Seseorang dapat memiliki hak tetapi tidak mempunyai kemampuan efektif untuk mendapatkan manfaat darinya.
Jika kerangka ini dibawa ke persoalan gender, kita dapat melihat bahwa “pilihan” perempuan bukan hanya persoalan kehendak individual. Ia adalah persoalan siapa yang memiliki kuasa untuk membuat pilihan itu menjadi mungkin.
Kimberlé Crenshaw memperkenalkan istilah intersectionality untuk menjelaskan bagaimana pengalaman diskriminasi perempuan kulit hitam tidak dapat dipahami hanya dengan melihat kategori “gender” atau “ras” secara terpisah. Dalam pengalaman tertentu, gender dan ras justru saling membentuk dan menghasilkan kerentanan yang khas. Patricia Hill Collins kemudian mengembangkan pemikiran ini melalui gagasan tentang matrix of domination: berbagai bentuk kekuasaan dan ketimpangan tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkelindan.
Baca Juga: Kamus Feminis: Operasi Plastik dan Patriarki yang Membuat Otonomi Tubuh Jadi Bersyarat
Maka ketika kita bicara tentang “perempuan”, kita perlu bertanya: perempuan yang mana? Perempuan kelas menengah perkotaan tidak memiliki ruang pilihan yang sama dengan perempuan miskin di pedesaan. Mereka dengan pekerjaan tetap tidak memiliki pilihan yang sama dengan pekerja informal. Perempuan tanpa tanggungan pengasuhan tidak memiliki pilihan yang sama dengan ibu tunggal. Begitu pula perempuan tanpa disabilitas tidak memiliki akses yang sama dengan perempuan dengan disabilitas.
Bahkan dua perempuan yang sama-sama memilih menjadi ibu rumah tangga dapat memiliki tingkat agensi yang berbeda jika satu memiliki aset, jaminan ekonomi, akses pendidikan, dan pasangan suportif, sementara yang lain tidak. Karena itu, feminisme interseksional mengingatkan kita bahwa tidak ada satu pengalaman “perempuan” yang universal.
Yang ada adalah pengalaman perempuan yang dibentuk oleh gender sekaligus kelas, ras atau etnisitas, disabilitas, seksualitas, usia, lokasi geografis, status kewarganegaraan, dan relasi kuasa lainnya.
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika pilihan perempuan keluar dari ruang privat dan masuk ke ruang politik. Perempuan bukan hanya membuat pilihan tentang pekerjaan, pernikahan, tubuh, pakaian, atau gaya hidup. Perempuan juga membuat pilihan tentang di mana mereka berdiri ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Karena itu, polemik “pilihan” perempuan tidak berhenti pada soal kebebasan perempuan untuk menentukan pendirian politik mereka. Masalahnya adalah ketika kehadiran di ruang kekuasaan dipertanyakan dalam konteks posisi publik yang mereka bangun. Negara bukan sekadar tempat netral tempat semua orang berkumpul. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, mengatur kehidupan warga, serta menentukan siapa yang memperoleh perlindungan dan siapa yang justru mengalami marginalisasi.
Pancatera sendiri dapat menyatakan bahwa mereka independen dan tidak berafiliasi dengan pemerintah. Tetapi independensi formal tidak otomatis menghapus pertanyaan tentang akuntabilitas publik. Seseorang dapat secara formal tidak berafiliasi dengan pemerintah, tetapi tetap perlu mempertanggungjawabkan bagaimana kedekatan, akses, atau legitimasi yang diperoleh dari kekuasaan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap posisi mereka.
Baca Juga: Kamus Feminis: Interseksionalitas Ajarkan Membaca Ketidakadilan dari Gender, Kelas dan Relasi Kuasa
Ini bukan berarti perempuan feminis harus menjauhi kekuasaan. Justru feminisme harus masuk ke ruang kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan untuk mengkritik kekuasaan. Persoalannya bukan “mengapa mereka datang ke Istana?”, tetapi “apa yang mereka lakukan dengan akses yang mereka miliki?”
Di sinilah choice feminism kembali menjadi problematis. Jika logika “itu pilihan saya” diterapkan secara mutlak, maka kritik terhadap tindakan seseorang dapat dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan individual. Padahal dalam kehidupan publik, tidak semua pilihan berhenti pada diri orang yang membuatnya.
Seorang figur publik bebas menghadiri sebuah acara. Tetapi ketika ia membangun kredibilitas berdasarkan nilai tertentu—misalnya kesetaraan gender—publik berhak mengevaluasi apakah tindakan publiknya konsisten dengan nilai tersebut. Kebebasan memilih tidak berarti bebas dari konsekuensi politik pilihan.
Ini merupakan perbedaan penting antara agency dan accountability. Agensi berarti seseorang memiliki kapasitas untuk bertindak dan membuat keputusan. Akuntabilitas berarti keputusan tersebut dapat dipertanyakan ketika memiliki dampak terhadap orang lain atau ketika seseorang telah mengambil posisi tertentu di ruang publik. Karena itu, mengatakan “mereka berhak memilih untuk hadir di Istana” dan “publik berhak mengkritik pilihan tersebut” bukan dua pernyataan yang bertentangan. Keduanya dapat benar sekaligus.
Nancy Fraser membantu kita melihat persoalan ini dalam skala yang lebih besar. Dalam kritiknya terhadap progressive neoliberalism, bahasa emansipasi dapat berkoalisi—secara sadar ataupun tidak—dengan kepentingan ekonomi dan politik yang justru mempertahankan ketimpangan. Bahasa seperti empowerment, independence, choice, confidence, dan women can do anything dapat terdengar sangat progresif. Tetapi bahasa tersebut kehilangan daya kritis ketika tidak lagi mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan bekerja, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan.
Baca Juga: Kamus Feminis: Fatherless, Ketika Ayah ‘Absen’ dan Perempuan Memikul Beban Pengasuhannya
Sebab representasi perempuan tidak selalu berarti emansipasi perempuan. Seorang perempuan dapat duduk di dekat pusat kekuasaan, sementara perempuan lain tetap menjadi buruh dengan upah rendah, pekerja rumah tangga tanpa perlindungan, korban kekerasan yang sulit mendapatkan keadilan, atau kelompok marginal yang kebijakannya justru mengancam kehidupan mereka.
Jika kita kembali pada Theory of Access Ribot dan Peluso, persoalan ini menjadi semakin jelas. Tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bertemu pejabat negara, mengirim pesan kepada pengambil kebijakan, memiliki platform dengan jutaan pendengar, atau masuk ke ruang-ruang eksklusif tempat keputusan politik dibuat. Karena itu, ketika sebagian perempuan memperoleh akses ke ruang kekuasaan, kita perlu melihat akses tersebut bukan hanya sebagai pencapaian individual, tetapi juga sebagai privilege politik.
Privilege tidak selalu berarti seseorang melakukan sesuatu yang salah. Privilege berarti seseorang memiliki kemungkinan bertindak yang tidak tersedia secara setara bagi orang lain. Akses ke kekuasaan dapat digunakan untuk membuka pintu bagi kelompok yang selama ini tidak terdengar. Tetapi akses yang sama juga dapat membuat seseorang semakin nyaman berada di dalam ruang kekuasaan—hingga jarak dengan mereka yang berada di luar ruang tersebut semakin lebar.
Maka, kritik terhadap Pancatera juga perlu keluar dari logika good feminist/bad feminist. Perempuan tidak perlu menjadi sempurna untuk berbicara tentang feminisme. Seorang feminis boleh kontradiktif, boleh salah, boleh berubah pikiran, boleh menikmati kemewahan, dan boleh memasuki ruang yang penuh privilege. Yang penting adalah kemampuan untuk merefleksikan posisi tersebut dan mempertanggungjawabkannya secara publik.
Baca Juga: Kamus Feminis: Solidaritas Laki-Laki Sekutu, Menjadi Ally Jangan Hanya Performatif
Pada akhirnya, perdebatan tentang choice feminism memberi kita kesempatan untuk menggeser pertanyaan. Bukan hanya, “Apa yang kamu pilih?”, tetapi “Pilihan apa saja yang tersedia bagimu?” Dan lebih jauh: “Siapa yang membuat pilihan-pilihan itu tersedia atau tidak tersedia?”
Inilah titik temu antara feminisme interseksional dan Theory of Access. Kebebasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hak formal, tetapi juga oleh kemampuan nyata untuk mengakses sumber daya, keamanan, jaringan, pengetahuan, dan kekuasaan yang memungkinkan seseorang menjalani hidup yang dipilihnya.
Perempuan mungkin memiliki hak untuk bekerja, tetapi tanpa transportasi, pengasuhan, pendidikan, keamanan, dan pekerjaan layak, hak tersebut tidak otomatis menghasilkan kebebasan substantif. Perempuan mungkin memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi jika standar kecantikan, stigma, kemiskinan, dan industri komersial terus menentukan nilai tubuhnya, maka “pilihan” terhadap tubuh tersebut berlangsung dalam medan kuasa yang tidak netral.
Jadi, mungkin slogan feminis yang lebih tepat bukan sekadar, “Perempuan bebas memilih.” Melainkan: “Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya, keamanan, dan kekuasaan yang membuat pilihan itu benar-benar mungkin.”
Sebab ada perbedaan besar antara memiliki hak untuk memilih dan memiliki kuasa untuk menjalankan pilihan. Dan di antara keduanya, terdapat seluruh persoalan tentang kelas, kerja, tubuh, kapitalisme, pengasuhan, diskriminasi, norma gender, dan relasi kuasa.
Baca Juga: Kamus Feminis: Anarkisme dan Anarko-Feminisme (Tidak) Sama Dengan Kekacauan
Di sanalah feminisme seharusnya bekerja. Bukan untuk menentukan pilihan mana yang paling feminis, atau siapa yang paling layak disebut feminis. Tetapi untuk memastikan bahwa semakin banyak perempuan memiliki kuasa nyata untuk menentukan bagaimana mereka ingin hidup—tanpa pilihan tersebut dibatasi oleh kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, atau ketimpangan struktural.
Sebab pilihan perempuan tetap penting. Agensi perempuan tetap penting. Tetapi begitu seseorang memiliki platform, privilege, dan akses terhadap kekuasaan, pilihan tersebut tidak lagi semata-mata milik dirinya. Ia menjadi bagian dari percakapan publik.
Dan feminisme yang serius bukan hanya memberi perempuan kebebasan untuk memilih. Ia juga meminta kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan kebebasan, privilege, dan akses yang kita miliki.
Comments are closed.