● Masalah MBG bukan hanya pada pengelolaan anggaran, tetapi juga penyebaran disinformasi demi melegitimasi kebijakan.
● Informasi didominasi narasi pemerintah, suara-suara kritis semakin sulit terdengar.
Browse Posts● Publik harus lebih kritis terhadap klaim-klaim yang disampaikan pejabat negara.
Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya oleh Kejaksaan Agung bukan hanya mengguncang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana persepsi publik selama ini dibentuk untuk memandang kebijakan tersebut?
Sebelum kasus ini mencuat, pemerintah secara konsisten menyampaikan berbagai klaim positif tentang MBG, meski banyak riset dan survey oleh lembaga independen yang menemukan sebaliknya.
Pemerintah mengklaim MBG mampu menurunkan stunting, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, hingga meningkatkan kualitas generasi masa depan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan bahwa kasus keracunan makanan dalam program tersebut hanya terjadi dalam jumlah yang sangat kecil.
Namun, setelah dugaan korupsi di tubuh BGN terungkap, berbagai klaim pemerintah tersebut layak untuk makin kita kritik. Sebab, persoalan MBG bukan hanya dari segi penyalahgunaan anggaran negara, tetapi juga bagaimana pemerintah menyebarkan disinformasi demi membenarkan sebuah kebijakan sambil meredupkan kritik publik.
Ketika negara jadi produsen disinformasi
Dalam kajian critical disinformation studies, disinformasi tidak selalu berasal dari aktor anonim atau media sosial. Negara juga bisa menjadi aktor yang secara aktif membangun narasi tertentu demi mempertahankan kepentingan politik maupun ekonomi.
Disinformasi yang disponsori negara (state-sponsored disinformation) dipahami sebagai upaya yang terkoordinasi untuk menyebarkan informasi menyesatkan atau tidak utuh sehingga membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan mengendalikan cara masyarakat memahami kenyataan.
Dalam konteks MBG, pola tersebut mulai terlihat dari dominasi narasi positif yang beredar di ruang digital.
Hasil pemantauan Drone Emprit pada Februari 2026 menunjukkan bahwa ruang digital dipenuhi pertarungan dua narasi besar, yakni pemerintah yang membingkai MBG sebagai investasi gizi sekaligus penggerak ekonomi, dan kelompok kritis yang menyoroti persoalan tata kelola, anggaran, serta kasus keracunan.
Di Instagram, misalnya, sentimen positif didominasi unggahan mengenai penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan gizi, yang banyak diamplifikasi oleh akun pemerintah, akun resmi Presiden, akun dapur SPPG, serta media daring.
Sebaliknya, mereka yang mengkritik bahkan tidak jarang mengalami tekanan. Salah satunya dialami mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang dilaporkan ke polisi setelah videonya yang mengkritik MBG viral di media sosial.
Membangun opini publik secara sistematis
Dominasi narasi tersebut tidak hanya terjadi secara organik. Dokumen rencana pengadaan pada situs Indonesia Procurement (INAPROC) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan adanya alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah untuk pengelolaan opini publik dan belanja iklan digital terkait MBG.
Selain itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki akun media sosial yang secara rutin mempublikasikan konten dengan pesan yang seragam, seperti menu MBG, testimoni penerima manfaat, dan keberhasilan program. Drone Emprit juga menemukan sejumlah akun anonim dengan pola aktivitas yang mengamplifikasi narasi serupa.
Temuan-temuan ini memang tidak otomatis membuktikan adanya operasi disinformasi yang terpusat. Namun, rangkaian fakta tersebut menunjukkan bagaimana sumber daya negara dapat digunakan untuk membangun lingkungan informasi yang didominasi narasi pemerintah, sementara suara-suara kritis tidak terdengar.
Statistik yang membentuk persepsi
Salah satu cara yang paling efektif membangun legitimasi adalah melalui statistik.
Angka sering dipersepsikan sebagai fakta yang objektif, padahal cara memilih dan menyajikan angka juga dapat memengaruhi cara publik memahami suatu persoalan.
Dalam kasus MBG, pemerintah berkali-kali menonjolkan besarnya jumlah penerima manfaat, lapangan kerja yang tercipta, maupun kecilnya angka keracunan makanan.
Contohnya adalah klaim bahwa kasus keracunan hanya mencapai 0,00017%. Secara matematis angka tersebut mungkin benar. Namun, penyajian statistik seperti ini berpotensi mengaburkan fakta bahwa setiap kasus keracunan tetap melibatkan keselamatan nyawa anak dan memerlukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program.
Ini merupakan bentuk disinformasi, karena disampaikan secara terencana dengan memilah angka-angka tertentu sambil menyembunyikan fakta lainnya.
Dengan kata lain, statistik tidak digunakan untuk memberikan gambaran yang utuh, melainkan untuk mengarahkan perhatian publik pada aspek tertentu dari sebuah kebijakan.
Pelajaran dari kasus MBG
Kasus MBG menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya muncul ketika informasi dipalsukan, tetapi juga ketika negara memiliki kapasitas besar untuk menentukan narasi mana yang mendominasi ruang publik.
Karena itu, publik perlu lebih kritis terhadap klaim-klaim yang disampaikan pejabat negara, terutama ketika klaim tersebut didukung kampanye komunikasi yang masif tetapi minim ruang bagi kritik dan evaluasi independen.
Dalam negara demokrasi, komunikasi publik seharusnya membantu warga memahami kebijakan secara utuh, bukan sekadar meyakinkan mereka bahwa suatu kebijakan berhasil.
Ketika fungsi komunikasi bergeser menjadi alat mempertahankan legitimasi kekuasaan, batas antara informasi publik dan disinformasi menjadi semakin kabur.
Comments are closed.