Peringatan: Tulisan ini memuat deskripsi kekerasan yang bisa membuat Anda tidak nyaman.
Paman saya dulu bilang PKI itu persoalan di Jawa. Untuk konteks saat itu, memang Jawa terdengar relatif jauh. Namun, apa pun yang berasal dari Jawa itu nyatanya sanggup membuat konflik horizontal antarwarga termasuk di kampung saya.
“Kau PKI kah?”
Pertanyaan berbalut candaan itu kerap dilontarkan orang tua saya saat anak-anaknya tidak pergi ke gereja di hari Minggu. Tak hanya itu, cap PKI juga biasanya diberikan bila kami nakal atau melawan orang tua.
Saya pernah bertanya pada Ibu, “PKI itu apa?”
“Itu orang-orang tidak ada agama.”
Begitulah Partai Komunis Indonesia, atau PKI, diperkenalkan pada saya oleh keluarga dan lingkungan terdekat saat kecil.
Informasi lebih jauh soal PKI saya dapat lewat pelajaran sejarah di sekolah. Saat kelas 3 SMP, saya dan teman-teman sekelas belajar soal periode awal kemerdekaan Indonesia. Saat itulah saya mendengar tentang Musso, Gerwani, serta enam jenderal dan satu perwira TNI AD yang tewas dalam peristiwa 30 September 1965.
Ruang kelas jadi panas. Selama pelajaran, mata saya tidak berkedip. Musso, yang wajahnya terpampang di buku sejarah, tampak tersenyum. Saya membayangkan Lubang Buaya yang jadi tempat pembuangan jenazah ketujuh korban, serta upaya para tentara menjaga kesaktian Pancasila.
Imbas peristiwa tersebut, kata guru saya, PKI dibasmi sampai ke akar-akar.
“Sampai ke akar-akar.”
Kata-kata itu begitu terngiang di kepala.
Saat itu, saya tidak paham. Setelah beranjak dewasa, berbincang dengan banyak orang, dan membaca sejarah alternatif, barulah saya bisa memaknai lebih jauh kata-kata “sampai ke akar-akar”.
Kata-kata itu mengisyaratkan pembantaian atas nama “kestabilan politik”, yang menewaskan setidaknya 500.000 orang di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Sikka, NTT, tempat saya menetap sejak 2018, kata-kata itu menuntun kita pada ribuan orang yang dibunuh tanpa keadilan, istri-istri yang kehilangan suami, anak-anak yang kehilangan ayah, juga keluarga-keluarga yang memilih pergi demi menghindari stigma yang terus menghantui.
Hari-hari ini, saat saya bertanya apa itu PKI, banyak orang tetap menjawabnya dengan serangkaian cap, termasuk “tukang ambil istri orang”, “orang-orang yang mengambil anak gadis orang untuk dikawini”, “pemerkosa”, “pengkhianat”, dan “penjahat”. Sebagian lain merespons dengan stereotip seperti “milikmu adalah milik saya” dan “tidak ada agama”.
Di keluarga besar saya sendiri, pembicaraan soal ini jarang terjadi. Keluarga saya pernah saling membunuh pasca-tragedi 1965. Ada luka besar yang selalu disimpan rapat-rapat, dan trauma panjang yang tidak pernah usai.
Namun, saya justru tergerak mencari tahu. Saya ingin mengumpulkan kepingan-kepingan ceritanya dan menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi di Sikka enam dekade silam?
Jan Djong
Saat membahas pembantaian pasca-tragedi 1965 di Sikka, kita tidak bisa tidak membicarakan Jan Djong.
Djong adalah politikus asal Hewokloang, Sikka, yang ditangkap otoritas pada akhir Januari atau awal Februari 1966. Meski bukan anggota partai mana pun, ia berjejaring dengan kader-kader sayap kiri Partai Nasional Indonesia (PNI), yang dekat dengan PKI. Ia juga lama dikenal sebagai tokoh oposisi terhadap elite Katolik dan tatanan kekuasaan setempat.
Setelah ditangkap, Djong sempat dipukuli, dilucuti bajunya, lalu diarak keliling kota bersama tahanan lainnya. Ia berulang kali disiksa di penjara, sehingga kondisinya terus memburuk.
Saat merasa ajalnya sudah dekat, Djong minta bertemu pastor untuk pengakuan dosa. Permintaannya ditolak. Salah seorang sipir penjara justru mengencingi wajahnya. Djong kemudian meninggal pada 1 Maret 1966 di penjara dengan tubuh penuh luka.
Saya pertama membaca kisah Djong kira-kira dua atau tiga tahun lalu dalam buku Gerry van Klinken berjudul Kewargaan Pascakolonial di Indonesia: Sebuah Sejarah Populer (2023). Ini membuat mata saya terbuka.
Kisah Djong adalah kisah seorang “pembangkang”. Ia memobilisasi massa untuk berdemonstrasi besar pada 1953 menentang raja Sikka yang feodal. Ia menggerakkan Kanilima, organisasi etnis yang berjuang agar urusan-urusan publik seperti keuangan dan pendidikan tidak lagi menjadi hak prerogatif aristokrat. Ia melawan gereja Katolik yang ia anggap sebagai bagian dari pemerintahan setempat.
Dan, di ujung hayatnya, ia menjadi titik temu kebencian banyak faksi.
Bisa dikatakan, kisah Djong mencerminkan bagaimana kekerasan pasca-tragedi 1965 tidak hanya menyasar para kader PKI, tapi siapa pun yang dianggap terkait partai tersebut dan membawa ancaman bagi struktur kekuasaan mapan.
Kematiannya seakan jadi lonceng pembuka bagi rangkaian pembantaian selanjutnya di Sikka.
Seperti dicatat van Klinken, setelah Djong meninggal, 800 hingga 1.500 orang lainnya dikumpulkan di sekitar Sikka. Truk-truk mengangkut mereka untuk dibunuh dan dikubur massal.
Mereka dihabisi tanpa interogasi.
Menggali Kuburan Sendiri
Alexius Akar ingat pembantaian itu berlangsung saat musim panen. Ia baru mengenyam pendidikan di kelas 2 Sekolah Rakyat.
Akar anak sulung dari empat bersaudara. Tiga adiknya perempuan. Keluarga Akar tinggal di dataran tinggi, di Desa Tua Bao.
Saat itu, bapaknya disuruh turun ke Talibura untuk melakukan kerja rodi. Semua laki-laki dewasa wajib ikut.
Kerja rodi ini bukan kali pertama. Sebelumnya, warga pernah kerja rodi pada masa penjajahan Jepang. Mereka membawa alat kerja berupa parang dan cangkul. Dari rumah, mereka juga diminta membawa tali dari sejenis tumbuhan liar.
Hari-hari berlalu. Sesekali, beberapa orang dari kelompok itu diutus kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan. Bapaknya belum kembali. Ibunya mulai gelisah.
“Bilangnya bakti besar, kok kenapa sampai sekarang belum pulang?”
Kabar buruk berdatangan. Sebagian orang pulang ke kampung dan memberitakan pembantaian.
Mereka yang diminta kerja rodi ternyata disuruh menggali lubang besar dan membangun sebuah rumah yang tidak jauh dari lubang besar itu. Usai menyelesaikan pekerjaan, para pekerja dibawa masuk ke rumah itu. Nama-nama dibacakan. Untuk yang tidak masuk dalam daftar, mereka disiapkan sebagai eksekutor. Beberapa di antaranya disuruh pulang.
Orang-orang yang masuk dalam daftar nama inilah yang akan dibantai. Tangan mereka diulurkan ke belakang. Dua ibu jari mereka diikat dengan tali.
“Kaki tangan mereka dipukul sampai patah. Setelah patah, baru diseret dekat lubang. Kepala menghadap langit. Lalu ditebas lehernya dengan parang sampai putus. Badannya dibanting ke lubang,” tutur Akar.
Akar bilang, ada sekitar 50 orang dari kampungnya yang dibantai. Dari penuturan lain, liang itu menampung hampir 200 orang.
Mendengar kabar itu, ibunya menangis tak henti-henti. “Karena apa ini sudah mati? Kenapa saya punya laki sudah begini?”
“Saya punya adik juga nangis hari-hari, cari dia punya bapak. Masih gendong satu itu, sudah tahu bapak, cari bapak, nangis. Kami juga susah. Mama juga tetap menangis.” kisah Akar.
“Kalau menurut saya, biar menangis juga tidak bisa. Sudah mati. Sudah lewat.”
Akar tak punya pilihan lain. Tidak mungkin menunggu Ibu yang sedang berduka untuk mencari makan di hutan atau kebun sementara pasokan makanan sudah habis.
Akar mengambil alih tanggung jawab mengurus keluarga. Ia bergegas mengumpulkan ubi hutan, lalu ke pantai. Direndamnya ubi-ubi itu di laut untuk menghilangkan racun untuk beberapa waktu, baru dibawa ke rumah untuk diolah lagi dan disantap sekeluarga. Pada masa berduka itu, Akar memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi.
Pembantaian belum surut. “Sisa PKI” di kampung dijemput paksa di rumahnya. Beberapa di antaranya langsung dibunuh di jalan dan mayatnya dibuang di hutan atau ditenggelamkan di laut.
“Bapak saya namanya Sai,” kata Akar.
Akar masih bertanya-tanya, mengapa ayahnya yang tidak tahu apa-apa dibunuh tanpa diadili.
Usai kami mengobrol, Akar bertanya pada saya, “PKI ei apa na?”
“PKI itu apa?”
Ikan Pahit
Selain Desa Tua Bao di Kecamatan Waiblama, Desa Iantena di Kecamatan Kewapante merupakan desa dengan jumlah korban pembantaian terbanyak pasca-tragedi 1965.
Markus, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari sekian banyak laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang ditangkap. Saat itu, Markus berumur 25 tahun. Dusunnya ada di dataran yang lebih tinggi dari pada kampung besar. Waktu itu, belum ada desa secara administratif.
Markus tak tahu pasti sejak kapan operasi pembantaian itu mulai di kampungnya. Tahu-tahu, seluruh kampung sudah dikepung. Ada juga pos-pos jaga yang dibuat dadakan. Yang ia dengar, di hari-hari pertama operasi, Komando Operasi (KOMOP) dan para algojo langsung membunuh warga tanpa bertanya terlebih dahulu.
KOMOP adalah organisasi ad hoc militer-sipil yang dibentuk setelah 1 Oktober 1965 untuk menjalankan operasi anti-komunis.
Ketika mendapat kabar itu, semua orang di kampung atas segera melarikan diri pada malam hari. Mereka bersembunyi di kebun, hutan, atau gua. Kampung kosong. Markus sendiri membawa keluarganya kabur ke arah gunung, termasuk paman, sepupu, saudara perempuan, dan adik bungsu berusia dua tahun.
Markus mengira operasi itu hanya dilakukan di kampung. Saat merasa sudah aman, mereka turun ke kebun dan duduk di sebuah pondok.
Menjelang sore hari, adiknya yang bungsu menangis. Lapar. Mereka semua belum makan apa pun sejak bersembunyi. Mereka menemukan satu pohon pisang dengan tandan yang sudah ranum. Ini bisa untuk bertahan dua hari. Markus membuat api dan mulai membakar beberapa buah pisang.
Belum juga masak pisangnya, satu kelompok ronda berjumlah delapan orang datang ke pondok mereka. Beberapa dari mereka dikenal Markus, sesama warga kampung. Satu di antaranya adalah kepala kampung.
“Dia [kepala kampung] bilang semua orang PKI,” kata Markus.
“Banyak orang yang mati karena dia.”
Di tangan mereka ada parang, pentungan, dan senjata lainnya. Mustahil bagi Markus dan keluarganya kabur. Kelompok ronda menangkap Markus dan pamannya. Keduanya pasrah. Sampai di ujung kampung, mereka dijemput dengan truk. Dalam perjalanan, ia dan pamannya dihajar sampai bonyok.
“Kami tidak lari. Tapi dalam perjalanan, kami dibuat seperti binatang,” kata Markus.
Ia tertegun. Lama. Selama menceritakan kelanjutannya, ia sesekali berhenti bicara, menahan napas dan mengusap mata. Lukanya yang lama dibuka satu per satu.
Ia dan pamannya dibawa ke sebuah rumah di Geliting. Ada sebuah gudang hasil bumi yang digunakan KOMOP untuk mengumpulkan korban PKI sebelum dibawa ke penjara di Kota Maumere.
Markus kira di situ penyiksaan akan berakhir, rupanya neraka itu baru saja dimulai.
Markus saat itu menggunakan sarung, yang kemudian disuruh dilepas. Tali celana dalamnya ditarik. Tangannya diikat. Dengan tangan terikat itu, para tahanan lain berupaya menahan celana dalam mereka agar tidak melorot. Markus dan tahanan lainnya jadi bulan-bulanan. Para tahanan dipaksa menyanyi dan menari.
“Bagaimana bisa menari, menyanyi? Kita pikir kita punya orang banyak yang sudah mati dibunuh, bukan sebagai manusia tetapi sebagai binatang.”
Markus tak bisa menolak. Kalau menolak akan kena pukul. Mereka diberi makan singkong kering sebesar dua jari orang dewasa.
Tak lama kemudian, masuklah seorang tentara ke dalam ruangan. Ia bersenjata lengkap. Ia menghitung jumlah tahanan dengan memukul kepala setiap tahanan dengan pentungan berujung besi. Bila ada tahanan yang baru datang, penghitungan diulangi. Setiap kali menghitung, kepala para tahanan kena pukul lagi.
Markus ingat, ada dua perempuan dari kampungnya yang ditangkap karena menolak membiarkan suami mereka ditahan.
Mereka semua ditanyai satu per satu, “Kau PKI atau bukan?”
Saat tiba gilirannya, Markus bilang ia anggota Partai Katolik Indonesia.
“Betul?”
“Betul, Pak.”
“Apa buktinya?”
“Saya sekretaris partai. Kami punya ketua itu Markus Moa. Saya kenal dia.”
Moa adalah pejabat di kantor camat Kangae. Ia juga pengurus Partai Katolik Indonesia.
KOMOP lalu menghadirkan Moa untuk mengecek pengakuan Markus. Markus gemetar.
“Ini kalau dia menyangkal, saya habis, saya pasti sudah mati di tempat,” ujar Markus.
“Iya, saya kenal orang ini,” kata Moa.
Markus lega. Ikatan pada kedua tangannya dilepas. Ia dimasukkan ke dalam sebuah bilik dan diberikan sarung untuk dipakai. Selama di ruangan, sesekali Markus mendengar suara tahanan yang baru dimasukkan ke gudang.
Pengakuan Moa tak membuat Markus serta merta bebas. Markus tetap ditahan karena tidak bisa menunjukkan kartu anggota partai. Selama tiga hari dua malam mereka dikurung di gudang sebelum dipindahkan ke rumah tahanan.
Di penjara, yang dihadapi tak jauh berbeda. Hanya saja, para korban dipisahkan dalam sel-sel. Markus dan pamannya ditaruh di sel yang sama bersama seorang tahanan. Setiap malam, para tahanan dipanggil namanya satu per satu, dibawa keluar sel, dimuat dengan truk menuju lokasi pembantaian untuk dieksekusi.
Markus berdoa dengan pasrah sambil menunggu giliran. Sekitar satu minggu kemudian, sebuah kabar datang bahwa operasi anti-komunis harus dihentikan. Markus dan pamannya selamat. Beberapa tahanan yang tidak sempat dibantai dipulangkan.
Markus dicatat masuk golongan C untuk simpatisan PKI. Lain halnya dengan golongan A dan B untuk pengurus inti dan kader PKI. Imbasnya, ia wajib melapor ke Polres Sikka setiap tiga bulan. Ini berlangsung hingga rezim Soeharto tumbang.
Sebelum pulang, salah seorang pengurus di penjara mengatakan ini kepada para tahanan.
“Kalian ini ikan pahit. Jadi kami buang. Ikan manisnya sudah kami makan habis.”
Markus termenung. Manusia disamakan dengan ikan. Pahit pula!
Markus terluka.
“Saya benci Soeharto!” kata Markus.
“Kalau masyarakat benci pemerintah, itu tidak apa-apa. Masyarakat hanya bisa marah. Tapi kalau pemerintah benci masyarakat, habis sudah. 1965 itu seperti ini.”
Setelah kembali ke kampung, Markus tak pernah dapat jabatan sekecil apa pun di masyarakat, bahkan hanya sebagai ketua RT. Ia tetap tertarik dengan politik. Namun, stigma PKI terlampau kuat dan usianya sudah tidak muda lagi.
Beberapa tahanan pulang ke rumah dengan tubuh penuh luka dan cedera. Markus tak banyak cedera. Namun ia membawa trauma hingga masa tuanya.
Tidak ada kata maaf atau santunan dari negara hingga hari ini.
Generasi Kedua dan Ketiga
Di generasi yang lahir setelah 1965 seperti saya dan kedua orang tua, kami hanya mendapat cerita soal apa yang terjadi enam dekade silam dari orang-orang tua yang bersedia terbuka.
Sejak saya kecil, salah satu yang sering saya dengar dari orang tua adalah cerita soal Yoseph, kakek saya yang lahir pada 1890.
Yoseph disebut begitu disegani karena keberaniannya di masa muda. Ia diangkat oleh Jepang semasa penjajahan sebagai kepala kampung. Posisi itu pun tetap ia pegang setelah Indonesia merdeka.
Saat operasi pembantaian, ia dipanggil bersama dua orang jagoan kampung lainnya. Beberapa orang lain dari kampung pun direkrut sebagai algojo.
Yoseph ditugaskan memberi obat kebal kepada para eksekutor, biar tidak mabuk darah atau tidak terluka kalau korban melawan dan menyerang dengan parang.
“Kami lihat manusia itu sudah seperti binatang,” kata salah seorang algojo yang bertugas mencari orang-orang PKI.
“Hilang satu [orang], ganti lima [orang baru].”
Yoseph sudah tahu akan ada pembantaian besar. Karena khawatir orang-orang dari kampungnya menjadi korban, Yoseph bilang kepada KOMOP, “Tidak ada orang PKI di sini.” Mereka percaya.
Kepada orang kampung, ia mengimbau agar jangan pergi kalau ada pengumuman kerja rodi di luar kampung. Alhasil, tidak ada korban di kampung Yoseph. Beberapa cerita menyebut, Yoseph menghapus nama-nama calon korban dari kampungnya di daftar nama yang ada dengan sihir.
Selama pembantaian, orang-orang dilarang keluar kampung. Meski Yoseph berhasil melindungi warga kampungnya, adik laki-laki Yoseph tak selamat. Ia ikut dibantai di lokasi lain.
Konon, orang-orang yang dieksekusi itu memaki tak ada henti sampai tanah menutupi liang kubur meski kepala mereka sudah terpisah dari tubuh. Pada malam harinya, makian itu berganti menjadi tangisan. Warga sekitar mendengar mereka meraung-raung dari dalam kubur, menangisi tubuh dan kepala yang terpisah, hingga beberapa malam. Tak ada yang berani lewat di jalan sekitar kuburan massal.
Setelah pembantaian, para eksekutor tetap memiliki pengaruh besar. Mereka kerap “mengadili” warga kampung yang melanggar norma sosial seperti mencuri, mengawini anak perempuan atau istri orang, atau beristri dua. Yang dianggap bersalah bisa dibunuh secara terang-terangan di pasar.
Posisi kakek saya sebagai orang yang memberi ilmu kebal pada algojo di masa lalu mulanya membuat saya khawatir saat akan berbincang dengan keturunan penyintas tragedi 1965. Namun, saya tetap maju.
Perbincangan terjadi, salah satunya, dengan Sergius Moa. Ia baru berumur tiga tahun saat pembantaian berlangsung di Maumere, Sikka, pada Maret 1966. Ia mendengar cerita itu dari pamannya. Banyak dari keluarga Sergius yang mati.
Pada 1980an, Sergius sempat menonton Pengkhianatan G-30S PKI, film propaganda Orde Baru yang menyajikan versi resmi pemerintah tentang peristiwa 30 September 1965 dengan menempatkan PKI sebagai dalang utama.
Setelah menonton, Sergius bingung, juga marah. Namun, ia tidak tahu kemarahan ini pantas ditujukan pada siapa.
Kepada saya, ia bilang, “Orang yang jadi algojo juga pasti tidak punya pilihan lain.”
Saya juga menjumpai Agusto Simor, cucu dari korban pembantaian di masa lalu.
Semasa kecil, ia mendapat cerita dari neneknya, bahwa kakeknya adalah seorang pejabat di Kecamatan Bola. Kakeknya diculik dan dibunuh, kemungkinan karena sikap kritisnya dan posisinya sebagai oposisi politik saat itu. Jasadnya dikuburkan secara massal dengan korban lainnya.
“Bisa dibilang, kakek saya itu salah satu orang pintar karena waktu itu dia satu-satunya orang yang bisa menulis dan membaca,” kenang Agusto, 32 tahun.
Agusto juga diajarkan bahwa PKI itu tidak baik, PKI mengajarkan untuk menjadi pemberontak dan tidak percaya agama.
Saat menginjak usia sekolah dan belajar tentang sejarah Indonesia dan PKI, ia terkejut.
“Ternyata yang dibunuh itu para pelaku, makanya mereka disingkirkan karena melawan ideologi bangsa,” pikirnya saat itu.
Saat itu, ia tidak berani untuk bilang bahwa ia adalah keturunan korban. Ia takut kena cap dan stigma.
Berbeda dengan saya yang tak bisa lepas dari istilah “sampai ke akar-akar”, ingatan Agusto sejak kecil lekat dengan kosakata seperti “pembantaian massal”, “dikuburkan dalam satu lubang”, “kepala dipenggal”, “diculik”, dan “diasingkan”.
Setelah kematian kakek, aset keluarga mereka terbengkalai, sampai akhirnya dicaplok negara. Sang nenek dan anak-anaknya yang semuanya perempuan juga mendapat stigma sebagai “orang PKI”.
Hingga kini, suara mereka tidak didengar di musyawarah adat dan organisasi warga lainnya meski mereka punya pendidikan tinggi. Bahkan untuk menjadi kepala dapur saat ada acara hajatan di kampung pun tidak pernah meski para tantenya pandai memasak. Perasaan terasing itu terus ada.
Nenek Agusto menguburkan beberapa benda milik sang kakek. Kuburan itu kemudian menjadi simbol peristirahatan kakeknya. Setiap hari, nenek Agusto nyekar ke sana.
Nenek Agusto dan anak-anaknya kerap menitipkan intensi misa di gereja Katolik, dengan nama lengkap sang kakek tertulis di balik amplop. Namun, intensi itu hanya dua kali dibacakan.
“Padahal, tidak ada embel-embel PKI di belakang nama kakek saya,” kata Agusto.
Setelah membaca buku-buku sejarah alternatif, dan menemukan narasi yang berbanding terbalik dengan yang diajarkan di sekolah, Agusto bingung.
“Saya seperti tidak punya tumpuan,” kata Agusto.
“Kenapa kakek saya dibunuh? Waktu saya kecil, saya juga pengin punya sosok kakek.”
‘Kita Sama-sama Korban’
Selama puluhan tahun, warga Desa Tua Bao menolak membicarakan 1965 karena ketakutan dan trauma yang tak berkesudahan.
Namun, semua perlahan berubah setelah dilakukan ritual adat Gren Tana, Gren Nuba, dan Gren Mahe pada 2017-2018, yang difasilitasi Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH NUSRA). Ritual ini berlangsung tertutup. Dalam prosesnya, keluarga eksekutor dan penyintas bertemu dan saling memaafkan.
Upaya rekonsiliasi pun terjadi dalam pertemuan-pertemuan saya dengan keturunan korban 1965.
Saat berjumpa Agusto, kami berhadapan sebagai sesama generasi ketiga dengan penggalan sejarah yang terputus.
Agusto sebelumnya marah kepada para eksekutor yang membunuh kakeknya. Sementara itu, saya datang dengan ketakutan sebagai keturunan “orang pintar” yang terpaksa terlibat membantu eksekutor.
“Setelah dengar kau cerita, saya jadi mengerti bahwa kita sama-sama korban,” kata Agusto pada saya.
Saya cukup lega.
Paman saya dulu bilang PKI itu persoalan di Jawa. Untuk konteks saat itu, memang Jawa terdengar relatif jauh. Namun, apa pun yang berasal dari Jawa itu nyatanya sanggup membuat konflik horizontal antarwarga termasuk di kampung saya.
Saya sempat berencana mendokumentasikan nama-nama mereka yang mati tanpa keadilan. Namun, akhirnya saya mengurungkan niat itu.
Ketakutan dan trauma pada generasi pertama masih melekat kuat, dan sebagian dari mereka memilih menyimpannya rapat-rapat, menolak menceritakannya. Sebagian bersedia berbagi, tapi juga sambil dihantui ketakutan.
Dan untuk generasi ketiga seperti saya dan Agusto, yang kami dapat hanya warisan ketakutan dan setumpuk pertanyaan. Namun, semua berubah setelah kami bertemu.
Saya sempat bertanya pada Agusto.
“Bagaimana kalau kita bakar lilin bersama untuk mengenang para korban?”
“Sulit,” kata Agusto. “Tapi kalau kita berbicara dari hati ke hati seperti ini, kayaknya lebih mudah.”
Carlin Karmadina adalah penulis dan jurnalis lepas yang menetap di Maumere, Sikka, NTT.
Comments are closed.