Ratusan petani dan warga Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) memenuhi halaman Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Rabu (6/5/26). Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas pada dua anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP), Suwarno dan Sagidin, yang kena gugat PT Bumi Sari Maju Sukses (BMS) secara perdata. Sebelumnya perusahaan perkebunan ini juga menggugat Harun, petani Desa Pakel, miliaran rupiah. Melalui perkara nomor 306/Pdt.G/2025/PN Byw, BMS menggugat Suwarno membayar ganti rugi Rp500 juta. Sedangkan Sagidin, perusahaan menuntut bayar Rp528 juta, sebagaimana perkara nomor: 305/Pdt.G/2025/PN Byw. Perusahan juga meminta pengadilan menyita harta benda kedua tergugat. Bagi warga Pakel, gugatan itu bukan sekadar perkara hukum biasa. “Kalau petani dituntut ratusan juta sampai rumahnya mau disita, ini bukan lagi soal hukum biasa. Ini cara membuat warga takut,” teriak seorang petani yang ikut dalam aksi solidaritas di depan pengadilan. Dalam aksi solidaritas itu juga hadir kelompok tani dari Kaligedang, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Mereka datang karena merasa mengalami nasib serupa yaitu konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah, dan ancaman kriminalisasi. Dalam gugatannya, BMS menuduh Suwarno dan Sagidin melakukan perbuatan melawan hukum karena memasuki area yang diklaim sebagai hak guna usaha (HGU) dan merusak tanaman kopi maupun cengkih mereka. Tm pendamping hukum warga membantah tudingan itu. Ahmad Taufiq dari Tim Advokasi Untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda) menilai, konstruksi hukum gugatan perusahaan rapuh dan problematik sejak awal. “Perusahaan tidak memiliki legal standing yang kuat. Warga mengelola lahan untuk mempertahankan ruang hidup yang dirampas,” katanya kepada Mongabay. Menurut Taufiq, gugatan perusahaan justru mengabaikan fakta sejarah penguasaan tanah warga Pakel yang berlangsung jauh…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.