Studi Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) yang dirilis awal Juni lalu menemukan sebagian besar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari rumah tangga perokok. Rumah tangga ini cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pangan bergizi dan lebih banyak untuk mengonsumsi rokok serta makanan yang kurang sehat. Temuan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa konsumsi rokok berisiko “mencederai” manfaat program MBG.
Kesimpulannya tidak sepenuhnya salah. Rokok memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan belanja rokok menyerap porsi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan belanja telur, susu, buah, dan sayuran pada banyak keluarga miskin. Penelitian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bahkan mengeluarkan jutaan orang yang tampak berada di atas garis kemiskinan hanya karena pengeluaran mereka untuk rokok dihitung sebagai bagian dari konsumsi rumah tangga.
Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa jumlah perokok di Indonesia tetap sangat besar setelah puluhan tahun?
Menyebut rokok sebagai penyebab berkurangnya manfaat MBG jelas mudah. Tetapi menyalahkan keluarga miskin karena merokok tanpa membahas mengapa mereka menjadi perokok, ibarat menyalahkan lapar pada mulut yang makan.
Saat ini di Indonesia ada sekitar 70 juta perokok aktif. Di antara mereka terdapat jutaan anak dan remaja yang mulai merokok sejak usia sangat muda. Angka sebesar itu tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari lingkungan dan kebijakan pemerintah yang selama bertahun-tahun membiarkan rokok tetap murah, iklan tetap masif, sponsor tetap leluasa, dan akses anak-anak terhadap rokok tetap longgar.
Harga rokok di Indonesia masih termasuk yang termurah di dunia. Sebungkus rokok bisa dibeli dengan harga yang bahkan lebih murah dibandingkan satu porsi makanan bergizi di banyak daerah. Atau paket nasi warung tepi jalan seharga Rp 15.000 untuk menu nasi, sayur, telur, sambal dengan bonus minum gratis.
Sementara itu, di saat negara-negara lain menggunakan bea masuk tinggi sebagai instrumen kesehatan masyarakat, Indonesia masih terjebak pada dilema antara melindungi kesehatan masyarakat atau mempertahankan penerimaan negara dari bea cukai tembakau. Sementara di Australia, harga per bungkus rokok dipatok USD 26 atau setara dengan Rp 371.800-Rp 394.000. Di Singapura, harga sebungkus rokok sekitar USD 10-14 setara Rp 174.803,72.
Di sisi lain, promosi rokok telah menjadi bagian dari lanskap budaya Indonesia selama puluhan tahun. Apalagi ketika ruang iklan di televisi dan radio mulai dibatasi, promosi bergeser ke konser musik, kegiatan olahraga, media digital, hingga berbagai aktivitas yang dekat dengan anak muda.
Lewat promosi itu pula, rokok yang dijual bukan sekedar produk, namun sebagai simbol pergaulan, kebebasan, keberanian, dan gaya hidup. Tagline iklan produk rokok “Gak ada lo gak rame” berbau persahabatan dan persahabatan.
Jadi tak mengherankan jika banyak perokok dewasa hari ini sebenarnya adalah anak-anak yang berhasil direkrut industri sejak masa remaja.
Masalah lainnya adalah lemahnya menonton penjualan rokok kepada anak. Larangan menyebarkan rokok kepada anak sudah lama ada, tetapi penerapannya sering kali hanya hidup di atas kertas. Di banyak daerah, pelajar masih dapat membeli rokok secara bebas, baik dalam kemasan maupun secara eceran. Akibatnya, prevalensi perokok usia 10-18 tahun tetap tinggi.
Oleh karena itu, ketika rumah tangga miskin hari ini mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membeli rokok, kita tidak sedang melihat persoalan pilihan individu semata. Sebaliknya, kita sedang melihat konsekuensi dari sistem yang selama bertahun-tahun gagal melindungi masyarakat dari kecanduan nikotin.
Sepertinya pemerintah memang sejak awal tak pernah serius mengatasi wabah adiksi candu rokok. Sebab hingga detik ini pemerintah tak kunjung meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Di luar persoalan rokok, MBG sendiri juga menghadapi tantangan serius. Program ini berjalan di tengah tekanan ekonomi rumah tangga yang semakin berat akibat PHK, menurunnya pendapatan riil, tingginya biaya hidup, serta kerentanan pekerja sektor informal. Dalam kondisi seperti itu, banyak keluarga hidup dalam situasi serba terbatas dan harus membuat pilihan-pilihan yang tidak selalu rasional dari sudut pandang kesehatan.
Pada sebagian keluarga miskin misalnya, konsumsi rokok sering menjadi mekanisme pengungsian psikologis yang tidak sehat, tetapi nyata. Rokok jelas tidak menyelesaikan masalah ekonomi mereka, namun menawarkan jeda singkat dari tekanan hidup yang terus menumpuk. Masalah ini menjadi jauh lebih kompleks dari sekedar masalah kesadaran individu.
Oleh karena itu, menyalahkan perokok sebagai penyebab tidak optimalnya manfaat MBG sama saja dengan melihat gejala tanpa membongkar penyebabnya.
Jika negara gagal membuat rokok tidak terjangkau bagi anak-anak, gagal membatasi pemasaran industri tembakau, gagal menegakkan aturan penjualan, dan gagal menjadikan bea cukai sebagai instrumen kesehatan masyarakat, maka tingginya konsumsi rokok saat ini bukan semata-mata kesalahan rumah tangga. Itu juga merupakan produk dari kebijakan yang berjalan setengah hati.
Sementara itu, jika pemerintah tetap nekat memastikan manfaat program MBG bermasalah dirasakan secara maksimal, maka yang perlu dibenahi bukan hanya perilaku keluarga penerima manfaat. Yang juga wajib diperbaiki adalah tata kelola pengendalian tembakau yang selama ini terlalu lunak terhadap industri dan terlalu keras bagi mereka yang telah lebih dulu menjadi korbannya.
Kabar terakhir, desakan audit dan evaluasi menyeluruh program MBG terus disuarakan warga. Para pegiat dari Koalisi MBG Watch menyegel gedung Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG.
Sederet masalah yang terus disoal sudah berjibun. Mulai dari makanan beracun, masalah sertifikasi kelaikan, sarana pengolahan air limbah, hingga dugaan penipuan dan dugaan korupsi. Selepas penangkapan tiga petinggi BGN, ada juga ratusan kabar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak beroperasi karena dana belum cair. Sederet soal tadi mungkin lebih tepat jadi karena manfaat MBG cedera.
Irvan Imamsyah, sutradara film “Di Balik Ilusi Tembakau” dan anggota AJI Jakarta
Comments are closed.