Jakarta, NU Online
Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengumumkan Daftar Peserta Tetap (DPT) Muktamar lebih awal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan administrasi menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026.
Menurut Gus Ipul, pengumuman DPT lebih awal juga bertujuan memberikan kepastian kepada seluruh pihak mengenai status kepesertaan masing-masing.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai mengikuti Rapat Gabungan Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).
“Dengan demikian, seluruh cabang dan wilayah dapat mengetahui secara pasti siapa yang berstatus sebagai peserta, siapa yang memiliki hak suara, dan siapa yang menjadi peninjau,” katanya kepada NU Online.
Ia menjelaskan, peserta yang memiliki hak suara adalah pengurus yang surat keputusan (SK) kepengurusannya telah ditandatangani oleh empat pimpinan PBNU, yakni Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf.
Lebih lanjut, Gus Ipul berharap tim yang dipimpin Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh dapat segera menuntaskan seluruh persoalan SK kepengurusan yang masih tertunda.
“Diharapkan proses tersebut rampung pada pertengahan atau paling lambat akhir Juli, sehingga pada awal atau pertengahan Agustus seluruh peserta Muktamar yang berhak memberikan suara sudah dapat dipastikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni mengatakan penyusunan Daftar Peserta Sementara (DPS) Muktamar ke-35 NU berbasis SK kepengurusan telah memasuki tahap finalisasi.
Menurutnya, sekitar 594 peserta yang berasal dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) telah masuk dalam DPS dan masih menjalani proses verifikasi.
“Total peserta yang masuk dalam daftar, baik cabang, wilayah, maupun PCI (Pengurus Cabang Istimewa), sekitar 594, kalau tidak salah. Itu semua harus diverifikasi ulang,” katanya kepada NU Online usai Rapat Harian Tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Amin menjelaskan, persoalan SK kepengurusan yang sebelumnya sempat tertunda pada dasarnya telah terselesaikan. Saat ini, proses yang masih berlangsung berkaitan dengan sejumlah kepengurusan NU yang masa berlaku SK-nya telah berakhir.
“Tinggal cabang-cabang yang masa berlakunya telah habis dan belum melaksanakan konferensi sehingga dibentuk karateker, atau cabang yang masih dalam proses perpanjangan, maupun cabang yang akan melaksanakan konferensi dalam sisa waktu ini,” terangnya.
Comments are closed.