Kabarwarga.com – Sidoarjo, pagi yang agak mendung tapi timeline ramai. Bukan karena banjir atau gosip artis, tapi karena sebuah pesantren di Buduran tiba-tiba jadi trending topic. Bukan karena santrinya juara hafalan Qur’an, tapi karena kabar bahwa renovasi pesantren itu dibiayai dari APBD. Langsung, keyboard warrior dari berbagai penjuru bumi Twitter menyalakan mode sinis: “Kenapa pakai duit rakyat buat pesantren?!”
Ah, netizen negeri ini memang jago debat tanpa riset. Padahal kalau mau sedikit saja menurunkan ego dan membuka sejarah, pesantren bukan cuma tempat santri mengaji, tapi juga salah satu pilar utama pembentuk bangsa. Dari rahim pesantren lahir tokoh-tokoh yang memahat sejarah kemerdekaan, dari KH. Hasyim Asy’ari sampai KH. Ahmad Dahlan—dua sosok yang bahkan tak sempat bikin konten, tapi karyanya abadi hingga kini.
Pesantren bukan lembaga eksklusif. Ia bukan milik kelompok, tapi milik peradaban. Di dalamnya, nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan kemandirian ditempa setiap hari. Santri bangun sebelum fajar, belajar kitab kuning, lalu sore harinya bantu warga sekitar tanpa menunggu “honorarium”. Mereka belajar hidup, bukan sekadar lulus.
Tapi sayangnya, di era di mana empati kalah cepat dari jempol, pembangunan pesantren dianggap seperti proyek pribadi. Ketika masjid direnovasi, sebagian netizen diam. Tapi begitu disebut “pakai APBD”, semua mendadak jadi ahli fiskal dan akuntan publik. Padahal, pesantren bukan cuma lembaga agama, tapi juga lembaga sosial dan pendidikan. Ia menampung ribuan anak dari berbagai daerah, termasuk yang tak sanggup bayar SPP sekolah formal. Kalau itu bukan urusan negara, lalu apa yang masih pantas disebut “investasi bangsa”?
Tentu saja, transparansi dan akuntabilitas itu wajib. Tak ada yang membenarkan penyalahgunaan anggaran. Tapi membabi buta menolak bantuan renovasi pesantren karena “bau agama” sama saja seperti menolak bantuan bencana karena “tak semua korban satu ideologi”. Lucu, tapi sedih.
Mungkin yang perlu direnovasi bukan cuma bangunan pesantren di Buduran, tapi juga logika publik di kolom komentar. Karena sering kali, yang rusak bukan institusi, tapi rasa adil di kepala orang-orang yang kebanyakan baca caption daripada kajian.
Pemerintah memang harus hati-hati. Jangan sampai pembangunan bernama “bantuan sosial” jadi alat politik. Tapi juga jangan takut memberi ruang bagi lembaga keagamaan yang sudah berabad-abad membentuk karakter bangsa. Sebab pesantren bukan hanya tempat menghafal ayat, tapi juga laboratorium moral yang terus melahirkan manusia jujur di tengah dunia yang makin pragmatis.
Di tengah gempuran TikTok dan wacana AI menggantikan guru, pesantren tetap jadi benteng nilai. Dan kalau sebuah bangunan pesantren roboh lalu dibangun kembali dengan dana negara, mungkin itu bukan soal uang, tapi soal penghargaan terhadap akar peradaban kita sendiri.
Jadi, sebelum marah di kolom komentar, mungkin lebih baik ambil napas, buka sejarah, dan tanya diri sendiri: kalau pesantren tak dijaga, siapa yang akan menjaga nurani bangsa ini? (BangminKW)
Comments are closed.