Jakarta, NU Online
Pemandangan berbeda terlihat dalam Aksi Indonesia Bangkrut yang digelar di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Massa aksi yang digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dihadang aparat keamanan saat berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Selain personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di lokasi juga terlihat kehadiran anggota Komponen Cadangan (Komcad).
Informasi mengenai pengerahan Komcad tersebut merujuk pada surat Apel Siaga Komcad yang diterima NU Online dengan nomor B/752/VI/2026/BACADNAS.
“Sehubungan dasar di atas, dimohon para pejabat terlampir berkenan memerintahkan personel Komponen Cadangan ASN (laki-laki) di kementeriannya untuk melaksanakan Apel Siaga,” demikian kutipan surat pada Jumat (12/6/2026).
Dalam surat tersebut disebutkan sejumlah dasar hukum pelaksanaan apel siaga. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kedua, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan.
Selain itu, surat tersebut juga merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/22/M.SM.00.00/2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.
Pantauan NU Online menunjukkan personel TNI turut membentuk barikade di belakang jajaran Polri. Sejumlah aparat juga terlihat terlibat aksi saling dorong dengan massa demonstran.
Hingga berita ini ditulis, massa aksi masih bertahan di sekitar lokasi blokade dan belum diizinkan memasuki kawasan Bundaran HI meski jaraknya relatif dekat dari titik penyekatan.
Massa yang bertahan terus menyampaikan orasi dan meneriakkan berbagai tuntutan, terutama terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan seruan aksi, massa menilai Indonesia memiliki sumber daya yang besar, tetapi kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara merata. Mereka juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
“Indonesia adalah negara yang besar, namun entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar,” tulis BEM UI dalam seruan aksi pada Kamis (11/6/2026).
Dalam seruan tersebut, massa aksi juga menilai kondisi perekonomian nasional tengah menghadapi berbagai tantangan. Mereka berpandangan sejumlah kebijakan pemerintah belum mampu menjawab persoalan yang ada.
“Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut, tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak,” tulis mereka.
Massa aksi juga menilai pemerintah belum memberikan respons yang memadai terhadap berbagai kritik dan aspirasi masyarakat.
“Pemerintah justru denial dengan kondisi yang ada dan mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat,” tulis mereka.
“Tak lupa, aparat negara digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara,” lanjut pernyataan tersebut.
Dalam aksi itu, BEM UI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:
- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Presiden Prabowo Subianto diminta berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Comments are closed.