Jakarta, Arina.id—Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama untuk bersinergi dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Arifa meyakini ulama perempuan merupakan agen perubahan krusial yang mampu menginspirasi lahirnya norma sosial yang inklusif, penuh kasih, dan protektif di tengah masyarakat.
Menurutnya, Ulama perempuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Selain menyampaikan ajaran agama, mereka adalah agen perubahan yang menghadirkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Kemen PPPA terus memperkuat kemitraan dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan berbagai organisasi keagamaan dalam membangun perubahan norma sosial melalui edukasi, advokasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat,” ujar Arifa dalam acara Mural Exhibition dan Talkshow bertema “Ulama Perempuan untuk Indonesia Tanpa Kekerasan” yang diinisiasi oleh AMAN Indonesia, di Jakarta, Senin (6/7).
Kolaborasi ini, menurut Arifa, merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Pasalnya, perubahan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada regulasi, melainkan harus ditopang oleh penguatan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang menghormati harkat martabat manusia.
Langkah ini mendesak untuk dilakukan mengingat angka kekerasan yang masih tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2025, tercatat ada 35.020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, dengan jumlah korban mencapai 36.920 orang.
“Menjadi temuan penting dari SIMFONI PPA bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan. Rumah tangga juga menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan. Sebagian besar pelaku merupakan orang terdekat, terutama pasangan, yaitu mencapai 52,42 persen,” tegasnya.
Melalui peran ulama perempuan, Arifa berharap norma sosial di masyarakat bergeser menjadi norma yang melindungi kelompok rentan, sehingga terwujud lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.
Menteri PPPA pun mengapresiasi pameran seni dan diskusi yang digelar oleh AMAN Indonesia. Menurut Menteri PPPA, agenda perlindungan ini merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa.
“Bangsa yang maju bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana kemampuan negara menjamin setiap perempuan dan anak hidup dengan aman, bermanfaat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Country Representative AMAN Indonesia, Dwi Rubiyanti Kholifah, mengingatkan bahwa kehadiran payung hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan hal yang esensial.
Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya, salah satunya masih terjadinya kekerasan di ruang-ruang yang seharusnya aman, seperti rumah, lembaga pendidikan umum maupun keagamaan (termasuk pesantren), tempat kerja, hingga ruang publik dan digital.
“Kita juga harus mengubah bagaimana masyarakat memahami kekuasaan, keadilan, otoritas keagamaan, dan pengalaman perempuan. Dalam hal ini, KUPI menawarkan cara khas dalam menafsirkan teks-teks keagamaan yang berdialog langsung dengan realitas kehidupan perempuan melalui trilogi pendekatan: Ma’ruf (kebajikan), Keadilan Hakiki (keadilan substantif), dan Mubadalah (kesalingan),” ujar Rubiyanti.
Rubiyanti menambahkan KUPI telah mendeklarasikan bulan Mei sebagai Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan sejak 2025. Menurut Rubiyanti, momentum pergerakan tersebut harus terus dibawa maju secara berkelanjutan. Pameran seni ini menjadi salah satu medium untuk mendekatkan pengetahuan, narasi, dan kepemimpinan ulama perempuan kepada publik luas.
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari lingkup internasional. Dutch Special Envoy for Freedom of Religion and Belief, Paul Bekker, menyatakan di tengah tantangan global yang kompleks, agama harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kedamaian melalui kepemimpinan moral yang kuat.
Menurut Paul, sinergi antara pemimpin agama, pemerintah, dan warga sipil pun menjadi kunci utama dalam mewujudkannya. Paul menilai inisiatif Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan sangat bermakna untuk memastikan terbangunnya masyarakat yang bermartabat, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
“Saya sangat percaya bahwa pemimpin agama perempuan memiliki peran yang sangat penting. Di seluruh dunia, mereka sering kali menjadi pendidik, mediator, mentor, dan suara yang tepercaya di dalam komunitasnya. Namun, kontribusi mereka tidak selalu diakui sebanyak yang layak mereka dapatkan. Pengakuan terhadap kontribusi mereka adalah salah satu pernyataan misi yang sangat penting,” pungkas Paul.
Comments are closed.