Survei menemukan mantan petani tembakau memperoleh pendapatan lebih tinggi dari tanaman non-tembakau selama musim kemarau. Hasil usaha tani yang lebih baik pada mantan petani tembakau ini didorong oleh diversifikasi pendapatan yang lebih baik dibandingkan petani tembakau saat ini.
Demikian hasil kajian dengan tema “Aspek Ekonomi Pertanian Tembakau di Indonesia: Survei Petani Tembakau Gelombang Ke-4” yang dikeluarkan pada Juli ini. Studi ini melibatkan lima akademikus dari pelbagai belahan dunia
Mereka adalah: Gumilang Aryo Sahadewo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada; Jeffrey Drope, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University; Firman Witoelar, Crawford School of Public Policy, Australian National University; Qing Li, School of Economics, University of Cape Town; dan, Raphael Lencucha, School of Physical and Occupational Therapy, McGill University.
Laporan ini menyatakan mantan petani tembakau cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan usaha, pekerjaan dengan upah, dan aktivitas ekonomi lainnya. “Mereka juga memiliki diversifikasi sumber pendapatan utama yang lebih baik.” Demikian laporan itu.
Studi juga menemukan, alasan utama para petani untuk terus menanam tembakau meliputi: familiarity atau kedekatan/kebiasaan, pengalaman dalam budi daya tembakau, dan pandangan bahwa usaha tani tembakau menguntungkan. Selain itu, ada aktor cuaca, ketersediaan lahan, adanya pasar yang siap menyerap hasil panen, dan anggapan tembakau merupakan satu-satunya tanaman komersial yang layak.
Meskipun petani tembakau tetap menikmati keuntungan dari usaha tani tembakau, sebut studi itu, laba mereka masih lebih rendah dibandingkan mantan petani tembakau. Median pendapatan per hektar petani tembakau bernilai positif pada Gelombang 4, namun sedikit lebih rendah dibandingkan pada gelombang sebelumnya.
Studi juga menyatakan volume penjualan tembakau lebih rendah pada Gelombang 4. Namun harga per kilogram untuk semua varian tembakau sedikit lebih tinggi pada Gelombang 4 dibandingkan gelombang sebelumnya.
Temuan lain adalah petani tembakau menanggung biaya usaha tani per hektare yang lebih tinggi dibandingkan mantan petani tembakau. “Estimasi kami menunjukkan rumah tangga petani tembakau menanggung biaya input per hektare yang hampir lima kali lipat lebih tinggi.”
Selain itu, rumah tangga petani tembakau menanggung biaya tenaga kerja rumah tangga per hektare yang hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan mantan petani tembakau. Statistik ini mengindikasikan usaha tani tembakau menggunakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan usaha tani yang bukan tembakau.
Hasil regresi ini sejalan dengan temuan sebelumnya (Sahadewo, Drope, Li, Nargis dkk., 2020), yang menyatakan proporsi lahan yang lebih besar untuk budi daya tembakau berkorelasi negatif dengan pendapatan petani. Hasil ini menunjukkan beralih dari usaha tani tembakau bukan hanya merupakan pilihan yang layak secara ekonomi, tetapi juga berpotensi lebih menguntungkan.
Temuan lain survei ini menyatakan estimasi tingkat kemiskinan di kalangan petani tembakau dan mantan petani tembakau tercatat lebih tinggi pada Gelombang 4 dibandingkan Gelombang 3. Yang perlu dicatat, tingkat kemiskinan petani tembakau lebih tinggi dibandingkan mantan petani tembakau.
“Petani tembakau yang masih aktif saat ini lebih mungkin menerima Kartu Kesejahteraan Keluarga, yang menjadi dasar bagi penerimaan berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah Indonesia.”
Yang juga mencemaskan, survei ini mendapati petani tembakau juga melaporkan kebutuhan akan pinjaman. Pinjaman itu terutama digunakan untuk membiayai sarana produksi, misalnya benih, pupuk, dan peralatan bagi usaha tani tembakau maupun non-tembakau.
“Hampir seperempat dari petani tembakau yang masih aktif melaporkan kebutuhan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” Demikian catatan temuan laporan kajian itu.
Laporan ini sebagian didanai oleh tim “Economics for Health” (EfH) di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health untuk melakukan penelitian ekonomi mengenai pengendalian tembakau di Indonesia. EfH merupakan mitra “Bloomberg Philanthropies Initiative to Reduce Tobacco Use”.
Dalam catatannya, laporan ini menyatakan pandangan dalam dokumen hasil survei tidak dapat dikaitkan dengan, atau pun dianggap mewakili, pandangan Bloomberg School of Public Health maupun Bloomberg Philanthropies. Sebagian besar kegiatan pengumpulan data tahap awal didukung oleh “Office of the Director, National Institutes of Health” dan “National Cancer Institute”.
Comments are closed.