Kehidupan tentram masyarakat adat Marind, Awyu, dan Muyu di Papua buyar oleh hantaman Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bergerak diam-diam di tanah mereka, dari rezim ke rezim. Satu kalimat yang lebih dari cukup menggambarkan realita masyarakat Papua dalam film Pesta Babi (2026) besutan Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini juga diproduksi bersama beberapa Lembaga: Greenpeace, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, dan LBH Papua Merauke.
Saya rasa beruntung dapat ikut acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi bersama kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Acara nobar dilanjutkan diskusi bersama mahasiswa Papua dan akademisi itu berjalan lancar. Maka saya sebut ini nasib “untung”, sebab di banyak tempat lain, nobar Pesta Babi kerap diwarnai intimidasi. Edaran pers dari YLBHI per 11 Mei 2026 mencatat 21 insiden intimidasi serius berupa intimidasi, pengawasan oleh aparat intelijen, hingga pembubaran paksa. Sutradara dan orang-orang yang vokal tentang film ini pun mendapat gangguan di berbagai tempat.
Film Pesta Babi memang menampilkan begitu banyak lapisan isu yang mendera alam dan masyarakat Papua. Pembangunan, PSN, ketahanan pangan dan energi, food estate, hak ulayat, konsesi, keamanan, sagu dan beras, salib merah dan palang adat, lumbung pangan, biodiesel, deru excavator, kolonialisme modern, investor, hingga militerisasi TNI. Semua berujung pada satu sikap: Papua bukan tanah kosong! Namun, di sini saya hanya akan mengulas salah satunya, yakni soal proyek pangan.
Baca Juga: Fenomena Pembubaran Massal Nobar Film ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ Itu Bernama Fanatisme Bernegara
Bicara soal pangan di Papua tak bisa melepaskan diri dari pembicaraan mengenai sagu. Dalam film Pesta Babi, sagu—makanan pokok asli Papua—bukan hanya sekadar karbohidrat lokal yang bisa diganti begitu saja dengan sawah-sawah dengan membabat habis hutan. Bagi masyarakat Papua sagu adalah sistem pengetahuan, kekerabatan, ekonomi hingga cara merawat kesinambungan hidup. Artinya, menggusur sagu berarti juga menghilangkan cara hidup yang telah dilakukan ratusan tahun.
Saya jadi teringat gurauan teman-teman di kantor. Meski sudah makan roti dan sejenisnya di pagi hari, selalu ada celetukan, “Belum makan namanya kalau belum makan nasi.” Hal ini seolah menjadi gambaran; betapa nasi dikonstruksi menjadi makanan utama bagi masyarakat Indonesia. Artinya, kalimat tersebut bukan sebuah candaan. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan USDA untuk periode terkini, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara konsumen beras atau nasi terbanyak di dunia. Tepat di bawah Cina, India, dan Bangladesh.
Sebenarnya, pola konsumsi kita hari ini tidak lahir begitu saja. Melainkan dibentuk oleh keputusan politik, kebijakan negara, serta berbagai peristiwa sejarah di masa lalu. Begitu pula ketergantungan terhadap beras yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan ekonomi yang berkembang di Indonesia.
Sebelum beras mendominasi pola makan di Indonesia, banyak masyarakat di luar Jawa hidup dari pangan lokal seperti umbi-umbian, pisang, sukun, hingga sagu. Di Papua, sagu telah lama menjadi sumber karbohidrat utama jauh sebelum budidaya padi berkembang luas di Nusantara. Bersama pisang dan umbi-umbian, sagu bahkan termasuk salah satu sumber pangan paling tua yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Papua Berada dalam Cengkeraman Militer, Tubuh Perempuan Dikontrol
Maka kita kembali membahas film Pesta Babi. Dalam film dokumenter itu, dikisahkan bahwa hidup masyarakat Suku Marind, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan awalnya baik-baik saja. Suku dan masyarakat adat ini telah memiliki sistem hidup yang baik selama ratusan tahun. Ini selama hutan mereka terjaga.
Sampai pada akhirnya, masyarakat tersebut terusik ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan dua mega proyek yang merampas wilayah adat mereka.
Mega proyek pemerintah itu bernama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) pada 2007 dan Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE) pada 2010. Keduanya diluncurkan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan—dan gagal. Sampai kemudian muncul food estate dengan program cetak sawah seluas 1,2 juta hektare oleh rezim Joko Widodo—juga gagal. Masih belum berhenti, di rezim Prabowo Subianto, proyek berskala besar kembali merampas wilayah adat dengan jargon ketahanan pangan dan energi. Mereka merampas 2,5 juta hektar lahan atau lima kali lebih luas dari Pulau Bali. Hutan dibabat, diubah menjadi ladang tebu untuk gula dan bioetanol.
Dalam catatan sejarah, upaya negara menggusur pangan lokal sebenarnya bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, program cetak sawah dijalankan rezim Soeharto secara besar-besaran bersamaan dengan kampanye yang menempatkan beras sebagai simbol kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang masih mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, sorghum, atau sagu kerap dilekatkan dengan stigma miskin dan tertinggal.
Jika kita tumbuh besar di masa Orde Baru dan setelahnya, mungkin kita juga mengalaminya. Dalam buku pelajaran Sekolah Dasar (SD) kala itu, misalnya; narasi pelajaran selalu berbunyi, “Budi dan Ani makan nasi.” Sulit menemukan Budi yang makan jagung, Ani yang makan ubi, dan sejenisnya.
Baca Juga: Satgas TNI Salah Tembak dan Salah Tangkap Warga Sipil Papua, Bagaimana Batas Peran Militer?
Tapi apakah dominasi beras sepenuhnya dimulai di Orde Baru saja? Tentu tidak. Akar dominasi beras ini bisa ditarik jauh ke masa kolonial. Pada era penjajahan Belanda, lahan-lahan subur banyak dikuasai pemerintah kolonial dan tuan tanah. Masyarakat pribumi diarahkan untuk menanam padi, sementara beras perlahan diposisikan sebagai makanan utama. Dari sini, konsumsi beras mulai mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, orientasi terhadap beras tidak berhenti. Pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menjadikan swasembada pangan sebagai agenda penting negara. Beras ditempatkan sebagai komoditas strategis yang harus dipenuhi demi stabilitas nasional.
Namun perubahan terbesar terjadi pada masa Presiden Soeharto. Lewat Revolusi Hijau, negara mendorong peningkatan produksi beras melalui bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, hingga pembangunan infrastruktur pertanian. Pada saat yang sama, pemerintah memperluas sawah ke luar Jawa melalui program transmigrasi dan pembukaan lahan besar-besaran.
Salah satu proyek ambisiusnya adalah Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah yang diresmikan melalui Keppres Nomor 82 Tahun 1995. Kabupaten Kapuas menjadi salah satu lokasi pembukaan sawah baru dalam proyek tersebut.
Kebijakan Orde Baru memang berhasil meningkatkan produksi beras. Pada 1984, Indonesia bahkan sempat disebut mencapai swasembada beras dengan produksi nasional sekitar 27 juta ton, sementara kebutuhan domestik berada di angka 25 juta ton. Tetapi di balik keberhasilan itu, ada harga yang harus dibayar: pangan lokal makin tersingkir dan pola makan masyarakat semakin diseragamkan.
Baca Juga: Rahim Papua: Di Tengah Mitos, Politik dan Mandat Suami
Hal yang paling terasa dari film Pesta Babi adalah kritiknya terhadap cara negara melihat pangan. Seolah semua wilayah di Indonesia harus tunduk pada logika yang sama, yakni sawah dan beras. Padahal, tidak semua tanah cocok ditanami padi. Kalaupun dipaksakan, hasilnya belum tentu sebanding dengan tanaman yang sejak awal memang tumbuh selaras dengan karakter alam setempat. Hal ini juga disampaikan salah satu warga Suku Muyu dalam film tersebut.
Film Pesta Babi seperti mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak bisa diselesaikan lewat proyek seragam dari Jakarta. Negara terlalu lama memandang pangan sebatas soal produksi beras, sementara potensi pangan lokal di banyak daerah justru diabaikan. Padahal, jika dikelola serius dari hulu hingga hilir, pangan lokal bisa menjadi kekuatan besar sekaligus lebih relevan dengan kondisi ekologis tiap wilayah.
Keseriusan itu tentu bukan hanya soal menanam. Pemerintah perlu memperkuat seluruh rantai produksi. Mulai dari bibit, dukungan bagi petani, teknologi pengolahan pascapanen, hingga kelembagaan berbasis masyarakat untuk mengelola lumbung pangan lokal secara mandiri. Selama ini, banyak komoditas lokal hanya berhenti sebagai simbol budaya, tanpa benar-benar diberi ruang menjadi bagian penting dari sistem pangan nasional.
Indonesia sebenarnya memiliki begitu banyak lahan optimal yang lebih cocok untuk tanaman selain padi. Di Papua dan Nusa Tenggara Timur misalnya. Sagu, sorghum, atau umbi-umbian justru lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dibanding sawah yang dipaksakan. Potensi ini seharusnya dilihat sebagai kekayaan pangan, bukan dianggap sebagai tanda keterbelakangan.
Baca Juga: All Eyes On Papua, Cerita Perempuan Papua Menolak Tunduk
Diversifikasi pangan juga bukan berarti melarang orang makan nasi. Persoalannya adalah bagaimana negara berhenti memosisikan beras sebagai satu-satunya ukuran pangan yang ideal. Masyarakat perlu didorong untuk kembali mengenali pangan lokalnya sendiri, bukan malah dibuat malu karena tidak makan nasi. Kampanye soal gizi seimbang seharusnya juga dibarengi dengan pengakuan bahwa tiap daerah memiliki sumber pangan yang berbeda-beda.
Sebab ketergantungan yang terlalu besar terhadap beras pada akhirnya membuat sistem pangan kita rapuh. Ketika produksi padi terganggu, masyarakat ikut panik. Belum lagi dampak ekologis dari pembukaan sawah skala besar yang sering kali mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat adat.
Karena itu, Pesta Babi terasa penting bukan hanya sebagai film dokumenter tentang Papua Selatan. Tetapi juga sebagai kritik terhadap cara negara membayangkan pangan. Film ini tidak datang dengan dramatisasi berlebihan. Justru lewat pendekatan yang tenang dan dekat dengan keseharian warga, penonton dipaksa melihat persoalan Papua secara lebih utuh bahwa di balik proyek pangan nasional, ada hutan yang hilang, ada identitas yang dipinggirkan, dan ada cara hidup yang perlahan dipaksa lenyap.
(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)
Comments are closed.