Mubadalah.id – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, pembahasan mengenai kepemimpinan organisasi tidak hanya berkutat pada siapa figur yang akan memimpin. Lebih dari itu, arah dan karakter kepemimpinan dinilai menjadi persoalan penting untuk dibicarakan, terutama di tengah perubahan global yang berlangsung cepat dan semakin kompleks.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sarasehan online bertajuk “Visi Perempuan tentang Kepemimpinan NU: Perspektif Lintas Generasi, Lintas Agama, Bangsa, dan Semesta”, Rabu, 26 Agustus 2026. Diskusi yang berlangsung melalui Zoom itu mempertemukan sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang untuk membicarakan visi kepemimpinan NU menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35.
Sarasehan tersebut menempatkan pembahasan kepemimpinan NU dalam situasi dunia yang menghadapi berbagai krisis secara bersamaan atau polycrisis. Ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial dinilai menghadirkan tantangan baru bagi organisasi keagamaan dan sosial.
Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan NU dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman organisasi. Pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan membaca perubahan, keberanian moral dalam mengambil sikap, serta kemampuan membangun organisasi yang tetap berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
Sarasehan menghadirkan Siti Sarah Muwahidah, peneliti di University of Edinburgh; Lien Iffah Naf’atu Fina, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Nidaussa’adah, pengasuh PP Alfatich Bahrul Ulum Tambakberas Jombang; Kalis Mardiasih, aktivis perempuan NU; Hijroatul Maghfiroh, aktivis perempuan NU; dan Maria Pakpahan, aktivis lintas agama.
Diskusi juga menghadirkan responder, yakni KH Abdullah Aniq Nawawi, Lc., pengurus PWNU Gorontalo dan LBM PBNU; Ilham Saenong, aktivis masyarakat sipil dan intelektual publik; serta M. Khoirul Imamil, kontributor Mubadalah.id. Diskusi dipandu Listia, pegiat pendidikan.
Kepemimpinan Tidak Ditentukan Gender
Salah satu pandangan mengenai kriteria pemimpin disampaikan KH Abdullah Aniq Nawawi. Ia mengatakan, pembahasan tentang kepemimpinan NU perlu dimulai dari persoalan kapasitas.
Menurutnya, seseorang tidak semestinya dinilai layak atau tidak layak menjadi pemimpin hanya berdasarkan jenis kelamin, nasab, maupun latar belakang sosial.
“Ukuran kepemimpinan seharusnya bukan gender, jenis kelamin, nasab, atau latar belakang seseorang, melainkan kemampuan dan kapasitasnya dalam menjalankan amanah,” ujar Aniq dalam diskusi.
Ia menjelaskan, Al-Qur’an memberikan sejumlah contoh mengenai sosok pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Dari berbagai kisah tersebut, menurut dia, dapat diambil pelajaran bahwa kualitas kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin seseorang.
Karena itu, menurut Aniq, perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk dinilai berdasarkan kemampuan dan integritasnya. Sebeb, persoalan utama bukan siapa yang berasal dari kelompok tertentu. Melainkan siapa yang memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.
Dalam konteks tersebut, Aniq menyebut prinsip al-qawiyyul amin sebagai salah satu pijakan dalam melihat kualitas seorang pemimpin. Prinsip itu memadukan dua unsur, yakni kekuatan atau kapasitas dan amanah.
Kapasitas kita butuhkan agar pemimpin mampu menjalankan tugas dan menghadapi persoalan organisasi. Sementara amanah menjadi landasan moral agar kekuasaan dan mandat yang diterima tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut Aniq, kemampuan memimpin juga tidak hanya dari kemampuan seorang pemimpin menyelesaikan berbagai pekerjaan seorang diri. Seorang pemimpin justru perlu memiliki kemampuan membangun sistem dan menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kompetensinya.
“Siapa pun orangnya, laki-laki maupun perempuan, harus dilihat berdasarkan kemampuan, integritas, dan amanah yang dimilikinya,” katanya.
Orang yang Tepat Harus Ditempatkan Sesuai Keahlian
Aniq juga menyoroti pentingnya kompetensi dalam pengelolaan organisasi. Ia mengaitkan hal tersebut dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebut salah satu tanda datangnya kiamat ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.
Menurut Aniq, pesan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi merupakan bagian penting dalam kepemimpinan. Penempatan seseorang dalam sebuah jabatan harus mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang ia miliki.
Prinsip tersebut, kata dia, semakin penting kita terapkan dalam organisasi sebesar NU. Dengan jaringan yang luas dan bidang kerja yang beragam, NU membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Karena itu, proses memilih pemimpin perlu mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya kemampuan membaca persoalan, mengambil keputusan, menjaga amanah, serta membangun sistem organisasi yang memungkinkan berbagai bidang berjalan secara efektif.
Pemimpin yang baik, dalam pandangan tersebut, bukan hanya orang yang mampu mengerjakan banyak hal sendiri. Ia juga harus mampu mengenali potensi orang lain dan memberikan tanggung jawab kepada orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Pendekatan itu menempatkan kepemimpinan sebagai kerja kolektif. Seorang pemimpin harus memastikan struktur organisasi diisi oleh orang-orang yang mampu menjalankan tugas masing-masing.
Isu Perempuan Tidak Berhenti pada Representasi
Pandangan Aniq sekaligus memperluas pembicaraan mengenai perempuan dalam kepemimpinan NU. Isu perempuan, menurut kerangka tersebut, tidak seharusnya hanya kita tempatkan dalam perdebatan mengenai jenis kelamin atau keterwakilan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah memastikan setiap orang yang memperoleh mandat kepemimpinan memiliki kapasitas, integritas, dan amanah.
Dengan demikian, perempuan maupun laki-laki dapat berkontribusi berdasarkan kemampuan masing-masing. Identitas biologis tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan kualitas seseorang sebagai pemimpin.
Dalam organisasi keagamaan seperti NU, persoalan kepemimpinan juga memiliki dimensi yang lebih luas. Pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap moral dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta merespons berbagai perubahan sosial.
Karena itu, pembahasan kepemimpinan NU perlu kita arahkan pada pertanyaan yang lebih substantif. Bukan hanya siapa yang memiliki latar belakang tertentu atau siapa yang paling kuat secara politik organisasi, tetapi siapa yang memiliki kemampuan menjalankan amanah dan membawa organisasi menghadapi tantangan zaman.
Kepemimpinan NU Menghadapi Polycrisis
Sementara itu, tema sarasehan menempatkan persoalan kepemimpinan NU dalam konteks perubahan dunia. Istilah polycrisis menggambarkan situasi ketika berbagai krisis muncul secara bersamaan dan saling berkaitan.
Ketidakpastian geopolitik, krisis iklim, perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta persoalan kemanusiaan menjadi tantangan yang harus organisasi hadapi.
Bagi NU, tantangan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca perkembangan zaman tanpa kehilangan pijakan nilai keislaman. Organisasi dengan basis sosial yang luas membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian moral dalam merespons berbagai persoalan.
Kepemimpinan juga harus mammpu menjembatani perbedaan antargenerasi dan kelompok masyarakat. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika perubahan sosial dan teknologi berlangsung dengan cepat.
Dalam konteks itulah, visi perempuan mengenai kepemimpinan NU menjadi bagian dari percakapan tentang masa depan organisasi. Perempuan dari berbagai generasi, latar belakang keagamaan, dan pengalaman sosial untuk menyampaikan gagasan mengenai karakter pemimpin dan arah organisasi.
Keterlibatan perempuan dalam pembahasan tersebut tidak boleh lagi sebagai persoalan representasi. Kehadiran mereka juga membuka ruang bagi munculnya perspektif yang lebih beragam mengenai persoalan organisasi, masyarakat, bangsa, hingga tantangan global.
Kapasitas, Integritas, dan Amanah
Menjelang Muktamar NU ke-35, pembahasan mengenai kepemimpinan akhirnya tidak hanya soal pergantian figur. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni model kepemimpinan seperti apa yang NU butuhkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Dalam pandangan Aniq, kapasitas, integritas, dan amanah menjadi tiga aspek penting dalam menilai seorang pemimpin. Kapasitas memastikan seseorang memiliki kemampuan menjalankan tanggung jawab. Integritas memastikan kemampuan tersebut ia gunakan secara benar, sementara amanah menjadi landasan moral dalam menjalankan mandat.
Ketiga aspek itu, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam melihat siapa pun yang akan memimpin, tanpa membedakan jenis kelamin, nasab, maupun latar belakang sosial.
Pandangan tersebut menjadi salah satu perspektif yang mengemuka dalam sarasehan menjelang Muktamar NU ke-35. Perdebatan mengenai kepemimpinan tidak lagi hanya pada siapa yang akan menduduki posisi tertentu, tetapi juga bagaimana organisasi membangun kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
Kepemimpinan NU ke depan membutuhkan legitimasi organisasi sekaligus kapasitas untuk menghadapi perubahan, menjaga nilai-nilai keislaman, membangun sistem yang sehat, serta menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi sesuai kompetensinya. []
Comments are closed.