Masih ingat dengan kematian harimau dan gajah dalam konsesi dua perusahaan kayu di Bengkulu, belum lama ini? Tak lama, Raja Juli Anton, Menteri Kehutanan (Menhut) menyatakan, akan mencabut dua persetujuan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Bentara Arga Timber (BAT) dan PT Anugerah Pratama Inspirasi (API) gajah di Bentang Seblat, Bengkulu. Berbagai kalangan menyebut, kematian gajah dan harimau ini tak sekadar persoalan izin, tetapi kegagalan perlindungan terhadap satwa endemik, langka dan dilindungi di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah memberi sanksi pembekuan PBPH terhadap BAT dan API pada 2025. Pemerintah memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk merestorasi ekosistem, namun kewajiban itu tidak optimal. Alih-alih perbaikan, pemerintah justru menemukan indikasi pelanggaran lain, seperti pembalakan kayu ilegal hingga penanaman sawit ilegal dalam kawasan yang seharusnya terestorasi itu. Pemerintah mempertimbangkan mencabut izin mereka. Raja juga mengaku sudah memerintahkan Direktorat Penegakan Hukum Kemenhut menindaklanjuti indikasi pidana dua perusahaan itu. “Tidak hanya sampai [sanksi] administratif, pencabutan, tapi sampai ke pidana,” kata Raja dalam konferensi pers di Kemenhut, Kamis (7/5/2026). Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, menambahkan, saat ini opsi itu masih dalam proses pendalaman. Jika ditemukan pelanggaran signifikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, SK pencabutan segera keluar. Dia menegaskan, prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan berbasis fakta menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. “Dalam waktu dekat definitif keputusannya,” katanya kepada Mongabay, Kamis (14/5/26). Dua gajah Sumatera yang ditemukan mati di Bentang Alam Seblat pada 29 April 2026 di konsesi perusahaan. Minim perlindungan habitat satwa? Foto: Dok. Polsek Sungai Rumbai Aksi terlambat Egi Ade Saputra, Direktur…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.