Pada 29 September lalu, Presiden Prabowo Subianto, berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, New York, Amerika Serikat. Prabowo lantang menyampaikan komitmen Indonesia sebagai negara pusat solusi global dalam menangani krisis iklim dan pangan. Jaya Darmawan, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), paparkan fakta kebalikan dari yang presiden klaim bahwa Pemerintah Indonesia mencatat produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah, serta jadi lumbung pangan dunia. Pada kenyataan, data Badan Statistik Nasional (BPS), luasan sawah di Indonesia turum dari 10,21 juta hektar pada 2023 jadi 10,05 juta hektar pada 2024. Dampaknya, panen juga turun, dari 53,98 juta ton pada 2023 jadi 53,14 juta pada 2024. Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, akar masalah krisis iklim berawal dari ketidakadilan dan ketimpangan. Merujuk riset Celios pada 2024 yang menyebut kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Dan, sebanyak 56% dari kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia bersumber dari sektor ekstraktif. Saffanah Azzahra, peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, target bauran energi terbarukan Indonesia justru mundur. Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru menyebutkan hanya 19-23% bauran energi pada 2030 dari energi terbarukan. Pada 29 September lalu, Presiden Prabowo Subianto, berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, New York, Amerika Serikat. Prabowo lantang menyampaikan komitmen Indonesia sebagai negara pusat solusi global dalam menangani krisis iklim dan pangan. Berbagai kalangan menilai, yang dia sampaikan tak mencerminkan kondisi di Indonesia. Soal implementasi komitmen iklim dalam Perjanjian Paris tidak konsisten dan kedaulatan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.