Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dua ketua umum partai biru bersuara dari dalam kekuasaan. Pernyataan bernuansa kritisi membangun mereka terdengar seperti alarm, tetapi mungkin justru merupakan bentuk loyalitas paling sunyi, menjaga pemerintahan tetap berjalan sebelum retakan berubah menjadi badai politik yang lebih besar.
Ada kalanya sebuah pemerintahan tidak diuji oleh suara paling keras dari luar pagar kekuasaan, melainkan oleh suara yang terdengar dari ruang dalamnya sendiri.
Beberapa hari terakhir, dua figur penting dari dua partai politik berwarna biru, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pernyataan yang mengundang perhatian.
Pada 4 September 2026, Zulhas secara terbuka menyebut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG mengalami kegagalan. Namun, ia segera memberikan konteks bahwa persoalannya bukan terletak pada kebijakan, melainkan manajemen pelaksanaannya.
“MBG kita akui gagal. Bukan kebijakan yang enggak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, AHY dalam pidatonya jelang peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat mengingatkan bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya.
Purnawirawan TNI berpangkat mayor itu juga menekankan pentingnya profesionalitas aparat negara.
Dua pernyataan tersebut tampak memiliki medan isu yang berbeda, tetapi bertemu pada satu titik: keduanya berbicara tentang bagaimana kekuasaan menjaga kualitas dirinya sendiri.
Di permukaan, pernyataan semacam ini mudah dibaca sebagai kritik atau sinyal menjaga jarak, bahkan ancang-ancang elektoral.
Bahkan, dalam logika pemberitaan dan percakapan digital, kata “gagal” atau frasa “kekuasaan tidak selamanya” jauh lebih mudah menjadi judul daripada penjelasan panjang yang menyertainya.
Di sinilah bekerja apa yang dalam komunikasi politik dikenal sebagai headline effect dan salient message.
Publik jarang membawa seluruh pidato pulang ke rumah. Mereka agaknya membawa satu atau dua kalimat yang paling menempel di kepala.
Dalam politik, sering kali bukan keseluruhan pesan yang menentukan persepsi, melainkan fragmen paling mencolok yang berhasil menembus kebisingan informasi.
Karena itu, dua pernyataan tersebut menarik dibaca lebih dalam. Apakah ini tanda keretakan? Atau justru mekanisme koreksi dari dalam pemerintahan?
Koreksi Internal?
Dalam teori komunikasi politik, salience menjelaskan bagaimana suatu unsur pesan menjadi lebih menonjol dibandingkan unsur lain dalam benak khalayak.
Media memiliki kecenderungan mengemas pernyataan melalui bagian yang paling memiliki daya tarik berita, sementara algoritma media sosial memperkuat pesan yang provokatif, ringkas, dan emosional.
Maka, ketika Zulhas mengatakan “MBG gagal”, kata tersebut berpotensi hidup sendiri setelah keluar dari konteksnya.
Penjelasan mengenai manajemen, perbaikan, dan amanat konstitusi dapat tenggelam di belakang satu kata yang jauh lebih kuat secara emosional, “gagal”.
Hal serupa berlaku pada pernyataan AHY. Kalimat mengenai kekuasaan yang tidak selamanya dapat dengan mudah dibaca sebagai sindiran politik.
Namun, hal itu selaras dengan klarifikasinya di acara puncak HUT Demokrat bahwa menjadi bagian dari pengingat internal partai.
Plus, bila ditempatkan dalam keseluruhan pesan mengenai profesionalitas aparat negara, hal itu juga dapat dipahami sebagai pengingat institusional bahwa negara tidak boleh dibangun di atas ketergantungan personal terhadap penguasa.
Di sinilah konsep inner check menjadi relevan. Dalam sebuah sistem politik, mekanisme pengawasan tidak selalu datang melalui oposisi.
Eksistensinya juga dapat muncul dari aktor yang berada di dalam pemerintahan, termasuk pejabat politik yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan pemerintahan tersebut.
Kritik dari dalam justru memiliki karakter paradoksal. Dapat terdengar seperti ketidaksetiaan, padahal tujuan akhirnya adalah mempertahankan efektivitas dan legitimasi sistem.
Dalam perspektif loyal opposition, suara kritis tidak selalu bertujuan menjatuhkan. Kritik dapat menjadi instrumen untuk mencegah kesalahan kecil berubah menjadi krisis legitimasi.
Ketika seorang pejabat mengatakan sebuah program gagal dalam aspek manajemen, ia sebenarnya sedang mengirimkan alarm bahwa kebijakan ini harus diselamatkan sebelum persoalannya menjadi lebih besar dan menjalar.
Begitu pula ketika seorang pejabat mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selamanya. Ia sedang mengembalikan politik kepada hukum waktu. Kekuasaan memiliki umur, institusi harus memiliki ingatan yang lebih panjang.
Loyalitas Korektif
Menariknya, kedua figur tersebut bukan aktor yang berdiri di luar pemerintahan. Mereka adalah bagian dari kabinet sekaligus pemimpin partai politik. Posisi ganda ini membuat setiap pernyataan memiliki dua lapisan komunikasi.
Lapisan pertama kiranya adalah komunikasi kepada publik. Lapisan kedua adalah komunikasi kepada pemerintah itu sendiri.
Inilah yang membuat kritik internal berbeda dari serangan oposisi. Oposisi dapat memperoleh keuntungan politik dari kegagalan pemerintah.
Sebaliknya, pejabat internal memiliki kepentingan agar pemerintah tetap berhasil. Dengan demikian, ketika mereka menyuarakan persoalan, kritik tersebut dapat dibaca sebagai loyalitas korektif, saat kesetiaan yang bekerja melalui peringatan, bukan sekadar pembenaran.
Dalam kerangka principal-agent, pemerintah membutuhkan mekanisme untuk mengetahui ketika pelaksanaan kebijakan menyimpang dari tujuan awal. Informasi dari lapangan sering kali tidak bergerak sempurna ke pusat kekuasaan.
Aktor internal yang berani menyampaikan ketidaksempurnaan berfungsi seperti sensor pada mesin, bukan bagian yang merusak mesin, melainkan perangkat yang memberi tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Namun, terdapat risiko besar di era politik digital. Pesan korektif dapat berubah menjadi pesan delegitimatif ketika dipotong dari konteks.
Kata “gagal” dapat lebih kuat daripada lima menit penjelasan. Kalimat mengenai keterbatasan kekuasaan dapat lebih viral daripada uraian tentang profesionalitas birokrasi.
Karena itu, persoalannya bukan hanya apa yang dikatakan elite, melainkan pesan apa yang akhirnya diterima publik.
Dua partai biru itu mungkin sedang memainkan musik yang sangat halus. Tidak terdengar seperti pemberontakan.
Tidak pula seperti tepuk tangan tanpa syarat. Mereka sedang menempatkan diri di wilayah abu-abu yang justru penting dalam pemerintahan koalisi, bahwa cukup dekat untuk ikut bertanggung jawab, tetapi cukup independen untuk mengingatkan ketika sesuatu mulai melenceng.
Jika dibaca melalui perspektif tersebut, pernyataan Zulhas dan AHY bukan terutama tentang menjauh dari kekuasaan. Justru sebaliknya, keduanya dapat dibaca sebagai upaya memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa cermin.
Sebab, pemerintahan yang hanya dikelilingi suara pembenaran mungkin tampak tenang, tetapi ketenangan itu dapat menipu. Sebaliknya, suara yang sesekali mengusik dari dalam justru dapat menjadi tanda bahwa sistem masih memiliki saraf.
Pada akhirnya, loyalitas tertinggi dalam politik pemerintahan mungkin bukan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Loyalitas tertinggi adalah berani mengatakan ada yang kurang tepat, lalu tetap ikut bekerja memperbaikinya.
Sebab kekuasaan memang memiliki batas waktu. Tetapi keberhasilan sebuah pemerintahan ditentukan oleh kemampuannya memperbaiki diri sebelum waktu itu tiba. (J61)
Comments are closed.