Dengarkan artikel ini:
Audio dibuat menggunakan AI.
Skor matematika Indonesia jadi yang terendah di ASEAN, dan salah satu terendah di dunia. Kalau ternyata bukan cuma soal anggaran, PR bagi pembuat kebijakan pendidikan kita sebenarnya apa?
Hasil PISA 2025 baru saja dirilis, dan skor matematika Indonesia turun ke angka 364, skor terendah di antara seluruh negara ASEAN yang ikut serta dalam tes ini.
Angka itu bukan cuma soal peringkat, karena sekitar 83 persen remaja usia 15 tahun di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum matematika.
Ekonom peraih Nobel Amartya Sen punya cara membaca kegagalan semacam ini yang berbeda dari narasi biasa kalau “kita miskin, makanya nilainya rendah,” lewat Pendekatan Kapabilitas (Capability Approach), yang membedakan tegas antara sumber daya yang tersedia dan kemampuan nyata yang benar-benar dihasilkan dari sumber daya itu.
Sen menyebut jarak antara akses dan hasil nyata ini sebagai persoalan faktor konversi, dan data PISA milik Indonesia sendiri, ironisnya, jadi salah satu contoh paling jelas dari persoalan itu.
Tapi apa benar ini murni soal desain kebijakan, bukan soal duit semata? Dan kalau negara lain dengan tantangan serupa bisa keluar dari jebakan ini, kenapa Indonesia masih tertinggal sejauh ini?
Bukan Soal Duit, Tapi Soal Konversi
Skor matematika yang rendah bukan cuma soal rapor, karena kemampuan mengubah situasi nyata jadi model matematis itu justru kemampuan yang dibutuhkan untuk mengenali kapan sebuah tawaran “untung pasti” itu mustahil.
Kemendikdasmen sendiri mengonfirmasi bahwa masalah utamanya ada di situ, bukan di kemampuan berhitung.
Celah kemampuan itulah yang membuat judi online dan pinjaman online berbunga mencekik bisa tumbuh subur, bukan karena masyarakat malas berpikir, tapi karena alat berpikir probabilistik itu sendiri tidak dibangun oleh sistem pendidikan.
Kalau dibaca lewat kacamata Sen, ini bisa disebut sebagai kebebasan kosong. Orang secara formal bebas untuk tidak ikut judol, tapi tanpa kapabilitas membaca matematika dan peluang yang dicurangi sistemnya, kebebasan itu tidak berarti apa-apa.
Ironisnya, dari sisi sumber daya, Indonesia sebenarnya sudah menang besar, karena Coverage Index atau porsi remaja 15 tahun yang benar-benar berada di dalam sistem pendidikan naik dari 0,46 pada 2003 menjadi 0,90 pada 2025.
Tapi 63,2 persen siswa Indonesia tetap masuk kategori berkemampuan rendah di sains, jauh di atas rata-rata OECD yang cuma 25,7 persen, dan itu bukti bahwa akses yang meluas tidak otomatis berubah jadi kapabilitas bernalar.
Kesenjangan ini makin tajam kalau dilihat lewat faktor konversi versi Sen, karena siswa dari keluarga mampu justru naik 17 poin dalam tiga tahun terakhir, sementara siswa dari keluarga kurang mampu cuma naik 2 poin, padahal keduanya sama-sama menerima kurikulum dan akses yang nominalnya identik.
Bagian dari desain yang salah itu jelas: Indonesia nyaris tidak pernah punya grand design pendidikan yang bertahan lama.
Sejak 1947 kurikulum nasional sudah berganti sekitar 12 kali, rata-rata setiap lima sampai sembilan tahun, dan pergantiannya nyaris selalu berbarengan dengan pergantian menteri, sampai lahir istilah “ganti menteri, ganti kurikulum”.
Pola itu masih berlanjut sampai sekarang: kementerian pendidikan baru saja dipecah jadi dua pada 2024, Kurikulum Merdeka baru resmi jadi kurikulum nasional di tahun yang sama, dan sistem penjurusan yang sempat dihapus di Kurikulum 2013 rencananya dikembalikan lagi mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kalau soal yang salah ada di desain yang tidak pernah sempat matang, pertanyaan berikutnya jadi jelas: negara-negara dengan skor yang jauh lebih stabil justru mendesain sistemnya seperti apa?
Di Jepang, urutan belajarnya kebalikan dari kebiasaan sekolah Indonesia. Murid mencoba memecahkan masalah dulu secara mandiri, baru gurunya menjelaskan konsepnya, lewat metode Teaching Through Problem-Solving, dan guru-gurunya rutin menjalani jugyo kenkyu atau lesson study, riset kolektif berkelanjutan atas satu jam pelajaran nyata.
Di Tiongkok, lewat model Shanghai, satu kelas dipastikan tuntas memahami satu konsep bersama sebelum lanjut ke materi berikutnya, dan gurunya adalah spesialis satu mata pelajaran sejak sekolah dasar, bukan guru kelas serba bisa seperti di Indonesia.
Yang paling menohok datang dari Vietnam, yang pada 2010 tercatat sebagai negara berpendapatan per kapita terendah di antara seluruh peserta PISA saat itu, tapi tetap mengungguli negara-negara jauh lebih kaya dalam matematika dan sains.
Andreas Schleicher, direktur yang mengkoordinasi program PISA di OECD, menyebut keberhasilan Vietnam bukan soal anggaran, melainkan kepemimpinan kebijakan yang konsisten, kurikulum yang fokus mendalam ketimbang melebar tipis, dan investasi serius pada kualitas guru.
Lembaga riset Center for Global Development bahkan secara eksplisit menyebut nama Indonesia sebagai negara berpendapatan setara yang seharusnya bertanya “kenapa bukan kita?” ketika melihat capaian Vietnam.
Tapi konsistensi Jepang, Tiongkok, dan Vietnam juga lahir dari mekanisme yang berbeda-beda: Jepang menjaga desainnya lewat proses teknokratis yang sengaja dijauhkan dari hiruk-pikuk politik harian, sementara Tiongkok dan Vietnam menjaganya lewat kontinuitas satu partai yang tidak mengenal pergantian kekuasaan lewat pemilu, jadi bukan berarti stabilitas semacam itu tinggal dicontek mentah-mentah ke sistem demokrasi Indonesia.
Tapi kalau pola gonta-ganti kurikulum ini sudah jadi keluhan turun-temurun sejak 1947, kenapa siklusnya tetap berulang dari generasi ke generasi? Dan kalau soal duit dan soal “tinggal contek negara lain” sama-sama bukan jawaban utuh, apa sebenarnya benang merah yang menjelaskan kenapa desain pendidikan kita tidak pernah sempat matang?
PR Sebenarnya: Desain, Bukan Anggaran
Kalau ditarik lurus dari premis Sen di atas, benang merahnya justru ada di titik yang jarang dibahas: setiap pergantian kurikulum di Indonesia cenderung diperlakukan sebagai produk politik yang harus segera terlihat, bukan sebagai infrastruktur konversi yang butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar mengendap.
Buku baru, nama baru, dan seremoni peluncuran bisa selesai dalam hitungan bulan, tapi pelatihan guru yang mendalam dan struktur berkelanjutan seperti lesson study di Jepang butuh waktu jauh lebih lama untuk berubah jadi kapabilitas nyata.
Bukan dana yang kurang, karena Coverage Index sudah menyentuh 0,90 dan anggaran pendidikan sendiri sudah mendapat mandat konstitusional sebagai porsi terbesar di APBN.
Yang hilang justru waktu dan konsistensi itu sendiri, karena begitu satu desain mulai menunjukkan hasil, desain berikutnya keburu datang menggantikannya sebelum faktor konversi sempat terbentuk.
Kebijakan Merdeka Belajar sendiri, kalau dibaca lewat kacamata Sen, jadi contoh paling jelas: kebebasan formal diberikan lewat otonomi kurikulum ke sekolah, tapi keburu diubah lagi sebelum sekolah dan gurunya sempat mengonversinya jadi kapabilitas.
Target RPJMN 2025-2029 mematok skor matematika di angka 419, yang sebenarnya masih di bawah capaian Vietnam hari ini yang sudah di 443, dan itu pun dengan asumsi desainnya sendiri tidak diganti lagi di tengah jalan.
PR besar pendidikan Indonesia bukan soal mengejar dana yang lebih banyak, tapi soal keberanian membiarkan satu desain: guru, kurikulum, dan jam belajar yang sama, bertahan cukup lama untuk benar-benar terkonversi jadi kemampuan bernalar, sebelum generasi berikutnya jadinya bermasalah karena ketidakmampuannya. (R100)
Comments are closed.