Persoalan sampah di Indonesia kembali mengemuka setelah munculnya dampak kesehatan di Rorotan, Jakarta Utara, sampai longsor di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi ini memperlihatkan persoalan besar sistem pengelolaan sampah yang bertumpu pada pola kumpul–angkut–buang, tanpa diimbangi pengurangan dari sumber. Di Rorotan, warga mulai merasakan dampak sejak beroperasinya fasilitas pengolahan sampah refuse derived fuel (RDF). Bau menyengat menjadi keluhan awal, sebelum kemudian berkembang menjadi gangguan kesehatan. “Warga mulai mengalami ISPA dan iritasi mata,” kata Annisa Putri, jurnalis deduktif, saat menjelaskan hasil investigasi dalam diskusi bertajuk Transformasi Pengelolaan Sampah Daerah Menuju Sistem Zero Waste pada Pesta Media AJI Jakarta 2026 di Taman Ismail Marzuki, pekan lalu. Dari temuannya, sedikitnya 30 warga alami gangguan kesehatan. Sangat mungkin angka itu belum merepresentasikan situasi di lapangan, tetapi, cukup menunjukkan ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Apalagi, akses terhadap data resmi juga sangat terbatas. Para narasumber yang hadir dalam diskusi bertajuk Transformasi Pengelolaan Sampah Daerah Menuju Sistem Zero Waste pada Pesta Media AJI Jakarta 2026. Foto: Christ Belseran/Mongabay Indonesia. Respons pemerintah Pemerintah mengakui besarnya persoalan sampah. Yogi Ikhwan, Kepala Seksi Humas Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, menyebut, produksi sampah Jakarta mencapai sekitar 7.500 ton per hari. Pada waktu tertentu bahkan bisa 8.000 ton. Dia telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta. Saat ini, mereka berfokus pada pengurangan sampah langsung dari sumbernya karena TPA yang saat ini sudah kritis. “Bantargebang sudah overload. Bahkan bisa dibilang sudah ‘sekarat’,” katanya. “Pada 1 Agustus 2026 , TPST Bantargebang sudah tidak boleh lagi menerima sampah selain residu. Regulasi…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.