Pemerintah Indonesia telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk solar sebesar Rp15.000 per liter. Harga tersebut berlaku untuk kapal dengan ukuran minimal 30-200 gros ton (GT). Kebijakan itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Senin (13/7/26). Insentif yang diberikan senilai Rp3.600 per liter dari harga asli BBM nonsubsidi jenis solar sebesar Rp18.600 per liter. Dana insentif tersebut disubsidi melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan enam bulan ke depan dengan kuota sebanyak 400.000 ton atau 400 juta liter. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (16/7/26), berjanji bahwa penyaluran insentif BBM nonsubsidi akan berjalan tepat sasaran. Untuk itu, pemilik kapal wajib melaporkan rencana pengisian BBM dan mengaktifkan alat sistem pemantauan kapal saat pengisian BBM. Dengan jumlah kapal mencapai 6.712 unit, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan kebutuhan jumlah BBM bisa mencapai sedikitnya 399 juta liter hingga akhir 2026. Jumlah tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Nelayan tradisional dari Pulau Batam, Kepulauan Riau, melaut di perbatasan Indonesia-Singapura. Foto: Yogi Eka Sahputra/Mongabay Indonesia. Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), menyatakan jumlah tersebut sangat besar, jika dibandingkan subsidi serupa yang diberikan kepada nelayan kecil dan tradisional. Sudah seharusnya, para pemilik kapal bisa dengan bijak memanfaatkan subsidi dengan baik dan tepat. “Para penerima insentif harus jujur dan transparan,” jelasnya, Sabtu (18/7/26). Menurut Dani, ada masalah lain yang lebih penting saat ini, yaitu berkaitan tata kelola. Khususnya,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.