● Pemangkasan anggaran perpustakaan mempersempit akses masyarakat terhadap pengetahuan dan literasi.
● Perpustakaan menopang demokrasi, inovasi, dan pembangunan sumber daya manusia.
Browse Posts● Negara memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik ketimbang kapasitas berpikir masyarakat.
Pemerintah berulang kali mengklaim Indonesia Emas 2045 akan dibangun melalui sumber daya manusia unggul, inovasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Kenyataannya, selain anggaran pendidikan kita termasuk yang terendah di dunia, anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) juga dipangkas.
Akibat pemangkasan anggaran ini, program distribusi buku gratis pun harus dihentikan.
Bahkan ada sebuah perpustakaan sekolah di Blitar dibongkar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua peristiwa ini tampak tidak berkaitan. Namun, jika dibaca sebagai satu rangkaian, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap literasi masyarakat sebagai kebutuhan strategis.
Tak heran jika fasilitas penunjangnya malah dikorbankan karena duit negara terbatas.
Ketika pemerintah mengorbankan anggaran perpustakaan, yang dipangkas sesungguhnya bukan hanya layanan akses buku, melainkan salah satu infrastruktur terpenting bagi pembangunan generasi bangsa.
Read more: Kurangnya perpustakaan dan bacaan berkualitas sebabkan Indonesia darurat literasi
Perpustakaan adalah infrastruktur pengetahuan
Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Fungsi sesungguhnya jauh melebihi yang kita sadari.
Berbagai kajian mengenai infrastruktur pengetahuan (knowledge infrastructure) menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan institusi publik yang paling mampu menjamin akses masyarakat terhadap pengetahuan, informasi, dan kesempatan belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Manifesto Perpustakaan Publik UNESCO dan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menempatkan perpustakaan sebagai layanan publik yang harus menjamin kesetaraan akses terhadap pengetahuan tanpa diskriminasi.
Karena itu, distribusi buku gratis oleh Perpustakaan Nasional bukanlah program pelengkap, melainkan bagian dari mandat negara untuk memperluas akses pengetahuan bagi seluruh warga.
Ketika anggaran dipangkas sehingga perpustakaan harus ditutup atau dialihfungsikan—maka ini artinya negara sedang mempersempit akses masyarakat terhadap pengetahuan.
Read more: Kemampuan menulis dan berhitung pelajar Indonesia mengkhawatirkan: Apa yang salah?
Perpustakaan sebagai penunjang demokrasi
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat demokratis membutuhkan warga yang memiliki akses terhadap informasi yang memadai.
Bank Dunia dalam World Development Report 2018 menempatkan pembelajaran sebagai fondasi pembangunan.
Adapun Martha Nussbaum menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika warga memiliki kemampuan berpikir kritis—bukan sekadar keterampilan ekonomi.
Di sinilah perpustakaan memainkan fungsi politiknya. Ia merupakan public knowledge infrastructure yang memungkinkan warga membaca, membandingkan informasi, membangun argumen, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Dari perpustakaan, lahirlah masyarakat yang memiliki literasi (informed citizens), kritis, dan aktif menjalankan partisipasi warga (civic participation) dalam negara demokratis.
Literasi sedemikian pentingnya karena ini merupakan modal pembangunan yang bermuara pada produktivitas, inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi.
Penelitian Eric Klinenberg tentang social infrastructure juga menunjukkan bahwa ruang publik seperti perpustakaan memperkuat kohesi sosial, interaksi warga, dan ketahanan demokrasi.
Dengan kata lain, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi ruang yang memungkinkan demokrasi bekerja.
Read more: Ironi pernyataan Presiden: Perlukah kita belajar bahasa Prancis di tengah krisis literasi?
Negara sedang mengubah prioritas pembangunan
Pemangkasan anggaran Perpusnas hanyalah permasalahan kecil dari rangkaian permasalahan besar fakta suram ruang literasi nasional.
Anggaran yang minim juga menjadi paradoks di tengah naiknya semangat membaca kaum muda lewat berbagai komunitas buku.
Jika penyebaran perpustakaan tidak memadai dan merata, masyarakat harus membeli buku sendiri. Namun seperti yang kita ketahui, harga buku di Indonesia terbilang mahal karena pajak yang cukup tinggi.
Artinya negara sedang mengurangi infrastruktur literasi dan pengetahuan di tengah semangat pembangunan infrastruktur negara.
Padahal, pembangunan tidak hanya membutuhkan jalan, bendungan, atau koperasi, tetapi juga butuh infrastruktur pengetahuan.
Rentetan problematika ini juga tercermin dari minat baca masyarakat yang rendah sebagai dampaknya.
Ekonom Amartya Sen menyebut akses terhadap pendidikan dan pengetahuan sebagai kesempatan sosial—yang memperluas kapabilitas manusia.
Sementara Hanushek dan Woessmann menunjukkan bahwa kemampuan literasi berkorelasi dengan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Memangkas perpustakaan bukanlah kebijakan yang netral, melainkan cerminan pilihan politik mengenai jenis pembangunan yang diprioritaskan.
Ketika negara lebih mudah mengurangi anggaran perpustakaan daripada mempertahankannya, maka negara sedang mengirimkan pesan bahwa pembangunan fisik dianggap lebih penting daripada pembangunan kapasitas berpikir warganya.
Imbasnya, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan dan pengetahuan, serta melemahnya tradisi argumentasi berbasis pemikiran dan ideologi dalam politik yang dibangun dari budaya membaca yang kuat.
Melemahnya budaya baca akibat infrastruktur literasi yang melemah juga mengurangi kemampuan berpikir kritis, memperbesar kerentanan terhadap disinformasi, serta melemahkan kualitas partisipasi publik dan pembangunan sumber daya manusia.
Read more: Tak hanya akses, budaya baca di Indonesia juga berkaitan dengan norma sosial
Mengenang kejayaan budaya baca di Indonesia
Faktanya, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dibangun dari tradisi membaca. Tokoh-tokoh politik besar seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Rohana Kudus, Maria Ulfah, dan Mohammad Natsir tumbuh dalam tradisi membaca yang kuat.
Nasionalisme Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan melalui akses terhadap pengetahuan, termasuk dari buku, surat kabar, perpustakaan, dan ruang-ruang diskusi yang melahirkan gagasan kebangsaan.
Bahkan, perdebatan konstitusi di awal kemerdekaan pun juga dibangun dari tradisi intelektual yang berakar pada budaya membaca yang sangat tinggi.
Karena itu, perpustakaan tidak selayaknya menjadi salah satu fasilitas publik yang dapat dikorbankan ketika anggaran menyempit.
Pemotongan akses terhadap perpustakaan berarti mengurangi salah satu prasyarat bagi berkembangnya kapabilitas manusia, bukan sekadar mengurangi layanan publik.
Ibarat jalan dan jembatan yang menautkan satu wilayah dengan wilayah lain, perpustakaan menghubungkan sebuah bangsa dengan pengetahuan, sejarah, dan masa depannya.
Ketika negara mulai mengurangi investasi pada ruang literasi, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya jumlah buku yang dibaca, melainkan kapasitas bangsa untuk berpikir, berdebat, dan membangun masa depan secara demokratis.
Read more: Klub baca, ‘meeting point’ kaum muda yang bantu rawat budaya literasi
Comments are closed.