Pemerintah Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akui praktik penambangan emas tanpa izin atau tambang ilegal makin meluas dan mengkhawatirkan. Bukaan tambang yang kian merebak di sejumlah daerah memicu kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga meningkatnya ancaman bencana ekologis. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, saat ini sedikitnya 200-300 titik tambang emas ilegal tersebar di wilayahnya. Aktivitas itu mengubah bentang alam dalam skala besar dan memperparah degradasi lingkungan “Kerusakan hutan terlihat semakin meluas, termasuk di sepanjang aliran sungai dan wilayah perbukitan,” kata Helmi Heriyanto, Kepala Dinas ESDM Sumbar, dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda di Padang, Selasa (19/5/26). Menurut dia, ada enam daerah yang menjadi titik utama aktivitas tambang ilegal ini. Yakni, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Aktivitas serupa juga mulai terdeteksi di Sawahlunto. Dalam dua pekan terakhir saja, katanya, tercatat dua insiden di lokasi tambang ilegal yang menyebabkan sedikitnya sembilan orang meninggal dunia di Sijunjung. Sejak 2020-2026, katanya, terdapat puluhan nyawa melayang akibat aktivitas tambang ilegal ini. Salah satu spot tambang emas tanpa izin di Geopark Silokek, Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar). Foto: Jaka Hendra Baittri/Mongabay Indonesia. Mukhlis, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, meminta seluruh pihak terbuka terkait dugaan keterlibatan oknum maupun pihak yang membekingi aktivitas itu. “Catat siapa pemodalnya, siapa bekingnya, masyarakatnya dari mana. Setelah itu baru kita ambil tindakan tegas,” katanya. Mahyeldi, Gubernur Sumbar, menyatakan, persoalan peti di Sumbar bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Dia meminta, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.