Jakarta, Arina.id— Laporan Policy Research Center (Porec) mengungkap gejala klasik dalam kebijakan publik yang kini terlihat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni pergeseran tujuan (goal displacement).
Program yang semula dirancang untuk memperbaiki gizi anak justru dinilai bergeser menjadi arena kepentingan kekuasaan dan distribusi ekonomi politik.
MBG merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo, yang menargetkan pemberian makanan bergizi setiap hari bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan anggaran yang meningkat dari Rp171 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Namun, survei nasional yang dilakukan pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden dengan 80,4 persen di antaranya mengaku merasakan langsung program tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik yang bersifat struktural.
Sebanyak 88 persen responden menilai MBG lebih banyak dinikmati oleh elite, pejabat politik, serta pemilik dapur atau mitra program.
“Empat dari lima warga merasa program ini terutama menguntungkan kelompok pejabat dan pengelola, bukan anak-anak sebagai target utama,” tulis laporan Porec dikutip Arina.id, Selasa (7/4/2026).
Selain itu, 87 persen responden menilai program ini rawan dikorupsi. Hampir sembilan dari sepuluh warga meyakini terdapat risiko tinggi penyalahgunaan anggaran.
Distribusi manfaat program juga dinilai tidak tepat sasaran. Sebanyak 88,5 persen responden menyebut manfaat MBG lebih banyak mengalir ke elite politik (44,5 persen) dan pengelola atau mitra SPPG (44 persen), bukan kepada anak-anak.
Tak hanya itu, 79 persen responden menduga adanya praktik pengurangan kualitas makanan secara sistematis demi mengambil keuntungan dari anggaran. Sementara 76 persen responden menilai makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah, yakni sekitar Rp8.000–Rp10.000 per porsi.
Laporan tersebut menilai kebijakan yang bersifat tertutup, top-down, dan dipaksakan membuat program ini cenderung menjauh dari tujuan utamanya.
Mayoritas responden bahkan tidak menginginkan program ini dilanjutkan dalam bentuk saat ini. Hanya 20 persen yang menyatakan dukungan terhadap kelanjutan MBG tanpa perubahan.
“Ketidakpercayaan warga tidak berujung pada kepasrahan, melainkan penolakan. Mayoritas menilai program ini perlu direformasi secara menyeluruh atau dihentikan sementara,” tulis laporan tersebut.
Meski demikian, penolakan bukan berarti warga menolak program MBG. Sebanyak 87 persen responden tetap menganggap program seperti MBG penting, namun mengkritik arsitektur kebijakan yang dinilai elitis, tidak transparan, dan minim akuntabilitas.
Laporan ini menegaskan bahwa persoalan MBG tidak hanya terkait aspek manajerial, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dan praktik ekonomi-politik rente yang mengakar.
Kesadaran Publik dan Dorongan Perubahan
Survei juga menunjukkan bahwa mayoritas warga tidak tinggal diam. Sebanyak 97,8 persen responden memilih mengambil tindakan, sementara hanya 2,2 persen yang bersikap pasrah.
Media sosial menjadi kanal paling banyak digunakan (29,4 persen), diikuti kanal resmi pemerintah atau sekolah (27,9 persen). Sementara itu, aksi kolektif seperti petisi, demonstrasi, advokasi masyarakat sipil, dan diskusi publik mencapai 31,1 persen menjadi kategori terbesar.
Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap MBG telah berkembang menjadi kesadaran kolektif yang terorganisir.
“Program yang kehilangan legitimasi publik justru memunculkan energi perlawanan sipil yang nyata,” tulis laporan tersebut.
Rekomendasi Porec
Berdasarkan temuan survei, Porec merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan. Pertama, menghentikan sementara program untuk evaluasi menyeluruh oleh konsorsium independen.
Kedua, mengganti model SPPG berbasis jaringan politik dengan pengelolaan komunitas atau koperasi.
Ketiga, mengubah program menjadi lebih bertarget, khususnya bagi kelompok rentan di daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi.
Keempat, melibatkan ahli gizi secara struktural dalam penentuan menu. Kelima, membuka kanal pengaduan independen yang aman dan akuntabel.
Comments are closed.