● Keberhasilan karbon biru juga ditentukan oleh SDM, bukan hanya pendanaan atau kebijakan
● Karbon biru membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi multidisipliner.
Browse Posts● Karenanya, Indonesia perlu membangun standar kompetensi karbon biru yang terpadu.
Selama satu dekade terakhir, ekosistem karbon biru (blue carbon) menjadi salah satu pilar penting dalam diskusi global mengenai upaya mengatasi perubahan iklim.
Istilah “karbon biru” mengacu pada kemampuan ekosistem pesisir dan laut untuk menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer dan menyimpannya dalam waktu yang sangat lama baik di karang, lamun, maupun mangrove. Dan Indonesia, sebagai rumah bagi 17% mangrove dan padang lamun dunia, menjadi salah satu aktor kunci dalam agenda ini.
Namun perhatian global sering kali hanya berfokus pada target perbaikan ekosistem yang rusak, pasar karbon, dan pendanaan biru (blue finance). Padahal banyak hal mendasar yang kerap terabaikan. Misalnya, siapa yang sebenarnya akan menjalankan transisi ini?
Karbon biru, melansir studi terbaru bukan sekadar menghitung berapa banyak karbon yang disimpan, diserap, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir melalui proses yang dikenal sebagai akuntansi karbon ekosistem (ecosystem carbon accounting).
Ia juga mencakup penilaian terhadap berbagai manfaat ganda (co-benefits) serta pengelolaan berbagai dampak (trade-offs) dalam aspek tata kelola, pembiayaan, kebijakan, dan praktik di lapangan.
Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada kebijakan dan investasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia serta pengembangan kompetensi yang mampu menerapkan pendekatan karbon biru secara lebih holistik.
Namun demikian, kesiapan tenaga kerja justru menjadi hal yang paling sering diabaikan dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.
Sebagai salah satu pemain utama dalam transisi karbon biru global, Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk memimpin upaya ini melalui pengembangan standar kompetensi yang mencakup berbagai keterampilan, mulai dari pemantauan hingga penghitungan karbon serta pelibatan berbagi kalangan masyarakat pesisir.
Siapa penggerak transisi karbon biru?
Upaya menjaga dan memulihkan ekosistem laut membutuhkan keahlian dari berbagai bidang. Bukan hanya ilmuwan yang meneliti ekosistem pesisir, tetapi juga praktisi restorasi, pembuat kebijakan, pakar pembiayaan, serta fasilitator komunitas.
Dalam praktiknya, banyak profesional bekerja di berbagai bidang yang saling beririsan. Contohnya, seorang ahli biologi harus juga memiliki keahlian atau pemahaman pemberdayaan masyarakat untuk merancang proyek karbon biru sesuai kebutuhan lokal.
Praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas disiplin menjadi elemen penting dalam mendefinisikan penerapan karbon biru.
Namun, hingga kini hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi perspektif para praktisi mengenai inisiatif solusi berbasis alam termasuk karbon biru.
Akibatnya, ada kesenjangan besar dalam pemahaman kita mengenai kompetensi yang akan dibutuhkan di masa depan. Sebab literatur karbon biru masih didominasi oleh pembahasan mengenai proses-proses ekologis, jarang menyinggung tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks di lapangan.
Melampaui keterampilan teknis
Untuk mendefinisikan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam suatu bidang pekerjaan, kita membutuhkan standar keahlian multisektor.
Standar ini menjadi kerangka acuan mengenai apa yang perlu dipelajari dan dikuasai seseorang agar implementasi proyek karbon biru berkualitas dan memberikan manfaat nyata.
Indonesia sebenarnya mempunyai sejumlah pedoman, seperti Mangrove Blue Carbon Measurement Manual serta beberapa standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu, misalnya pemantauan mangrove dan inventarisasi karbon hutan.
Namun, pelaksanaan berbagai pedoman tersebut masih berjalan sendiri-sendiri. Sementara proyek karbon biru menuntut kompetensi yang bersifat multidisipliner.
Kita tidak hanya memerlukan keahlian teknis, seperti pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk menghasilkan data karbon yang andal, tetapi juga keterampilan interpersonal yang kuat agar mampu membangun keterlibatan masyarakat secara bermakna.
Selain itu, pembangunan ekosistem karbon biru juga amat memerlukan pemahaman tentang mata pencaharian dan nilai-nilai budaya masyarakat pesisir.
Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan, keadilan, dan inklusivitas benar-benar menjadi prioritas.
Dengan demikian, tenaga kerja karbon biru di masa depan perlu memiliki tidak hanya kompetensi ilmiah dan teknis, tetapi juga kemampuan yang kuat dalam mendorong partisipasi publik.
Kemampuan ini penting untuk menentukan keberhasilan proyek karbon biru melalui terciptanya pembagian manfaat yang adil, penerimaan sosial, serta terjaminnya keberlanjutan jangka panjang.
Read more: 5 alasan mengapa pemerintah harus memprioritaskan restorasi lamun jadi solusi perubahan iklim
Menyediakan tenaga kerja karbon biru siap pakai
Upaya Indonesia menjaga laut sekaligus mengatasi perubahan iklim bukanlah program yang berdiri sendiri dan singkat. Agenda ini tentu penuh tantangan, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia terkait.
Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk menciptakan jalur karier yang lebih terhubung, program pelatihan yang lebih terarah, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara luas.
Bagaimana pengembangan tenaga kerja bisa mengikuti perubahan prioritas dalam agenda laut dan iklim? Kompetensi apa yang akan menjadi kebutuhan utama dalam sepuluh tahun ke depan? Dan bagaimana standar kompetensi dapat tetap adaptif tanpa mengorbankan kualitas maupun kredibilitas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan diskusi penting yang sudah selayaknya dimulai sejak sekarang oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi proyek karbon biru.
Indonesia sudah memiliki jaringan praktisi yang kuat di lapangan. Langkah berikutnya adalah berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia dan kompetensi yang diperlukan untuk mengubah ambisi menjadi aksi nyata.
Pengembangan kompetensi yang inklusif dan adaptif dapat memainkan peran penting dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan yang membutuhkan dorongan rasa memiliki dan inisiatif bersama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat
Pada akhirnya, pengembangan kompetensi hanyalah salah satu bagian dari proses transformasi yang jauh lebih besar dan kompleks. Upaya ini bukan solusi tunggal, melainkan sebagai mekanisme pendukung untuk menghadapi kebutuhan ekonomi biru Indonesia di masa depan.
Comments are closed.