Hari bumi jadi perayaan seremoni tiap tahun, tetapi nasib hutan Indonesia kian memprihatinkan di tengah nafsu menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menciptakan cadangan pangan, energi, serta air dengan mengikis hutan. Kondisi ini yang terjadi di lapangan, malah masyarakat makin terhimpit, dan lingkungan rusak, hanya segelintir orang rasakan ini sebagai manfaat. Pemerintah mencadangkan 20,6 juta hektar kawasan hutan untuk pangan, energi dan air pada akhir 2024. Sekitar 15,53 juta hektar berada dari kawasan hutan lindung dan produksi yang belum terbebani izin. Rinciannya, 2,29 juta hektar hutan lindung dan 13,24 juta hektare hutan produksi. Sekitar 3,17 juta hektar dari kawasan hutan yang terbebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) tidak aktif dan potensial dicabut, serta 1,9 juta hektar dari kawasan perhutanan sosial. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, menjamin program itu tidak akan menambah deforestasi. Justru, katanya, pengelolaan lahan-lahan itu akan menggabungkan pertanian dan kehutanan (agroforestri). Berbanding terbalik dengan temuan Yayasan Auriga Nusantara dalam Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025 menunjukkan, 18% dari luas deforestasi 2025, atau 79.408 hektar, terjadi di area pencadangan pangan, energi, dan air. Tertinggi di Kalimantan Tengah dengan 13.439 hektar, kemudian Sumatera Barat 8.273 hektar, Kalimantan Barat 6.281 hektar, Aceh 6.086 hektar, dan Kalimantan Timur 5.040 hektar. Walhi menilai rencana hutan untuk pangan dan energi akan menjadi proyek legalisasi deforestasi terbesar dalam sejarah. Proyek ini berbasis lahan yang tidak hanya mengancam hutan-hutan di Indonesia, melainkan ekosistem seperti satwa dan masyarakat, terutama masyarakat adat. Terlebih, paradigma yang pemerintah pakai masih berorientasi bisnis, bukan kebutuhan masyarakat. Programnya, pengembangan pangan skala besar (food estate) dan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.