● Dua bulan terakhir angka inflasi terus mengalami kenaikan.
● Hal ini karena dampak kenaikan harga BBM yang membuat harga-harga melonjak.
Browse Posts● Masyarakat sudah harus berhemat, begitu juga pemerintah.
Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak sejak April dan Juni lalu sudah tak terbantahkan lagi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan daya beli (inflasi) masyarakat meningkat 0,28% (bulanan/mom) dan 3,08% (tahunan/yoy) pada Mei lalu.
Tren berlanjut di bulan Juni. Inflasi naik menjadi 0,30% (mom) dan 3,34% (yoy).
Kenaikan ini sebenarnya tidak mengejutkan. Tekanan seperti yang sudah terprediksi sebelumnya memang berasal dari kenaikan harga transportasi, harga pangan, dan barang impor lainnya yang turut berimbas.
Dengan kata lain, efek kenaikan harga BBM non-subsidi berpengaruh langsung pada masyarakat, meski masih ada BBM subsidi yang tersedia.
Bahan bakar minyak adalah komponen biaya yang melekat di hampir seluruh rantai distribusi barang dan jasa.
Mayoritas kegiatan produksi dan distribusi memakai armada distribusi jarak menengah-pendek seperti mobil pick up. Moda yang biasa dipakai pedagang dan agen kecil untuk mengangkut barang dari pasar induk ke kios-kios itu sebagian besar menggunakan Pertalite, sehingga kenaikan BBM langsung berdampak kepada agen dan pada akhirnya ongkos kenaikan tersebut dibebankan ke harga jual barang di tingkat pengecer.
Belakangan ini harga gas industri juga melonjak tajam. Hal ini membuat kenaikan harga yang dirasakan masyarakat tak lagi bisa dihindari.
Read more: Mengapa mal dan cafe terlihat tetap ramai di tengah ekonomi lesu?
Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat tarif ojek online dan angkutan kota, yang sebagian besar bergantung pada Pertamax atau Pertalite, juga akan ikut menyesuaikan, sehingga ongkos berangkat kerja atau sekolah ikut terkerek naik.
Ini sudah menjadi sinyal buruk yang tak bisa diacuhkan. Pemerintah perlu bergerak cepat agar daya beli masyarakat yang menjadi motor utama ekonomi nasional tidak melambat.
Masyarakat sudah harus mengencangkan ikat pinggangnya
Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin. Namun alih-alih dapat menekan gejolak pelemahan rupiah, kebijakan ini justru bisa mendorong terjadinya cost-push inflation.
Mengapa? Sebab inflasi yang terjadi saat ini adalah inflasi yang terjadi bersumber dari sisi penawaran, yakni ketika kenaikan harga barang-barang produksi menekan kapasitas produksi dan mendorong harga naik. Jadi, bukan karena permintaan yang berlebih, melainkan karena biaya yang meningkat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Ibaratnya, pabrik terpaksa menaikkan harga barang, meskipun jumlah pembeli tidak bertambah. Inilah yang disebut cost-push inflation atau inflasi karena biaya produksi meningkat.
didukung geliat ekonomi nasional yang dalam keadaan sebaliknya.
Kalau BI menaikkan suku bunga, otomatis bunga pinjaman menjadi lebih tinggi, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik.
Tingkat pendapatan masyarakat relatif stagnan yang cenderung menurun. Dengan lonjakan harga barang maka jumlah barang yang mampu dibeli akan menurun. Kondisi inilah yang disebut sebagai pelemahan daya beli.
Read more: Pertumbuhan ekonomi Q1 2026 5,61%: Hanya besar angka tanpa penciptaan lapangan kerja
Ketika barang-barang tertentu tidak dapat dikurangi jumlah pembeliannya, sedangkan pendapatan relatif tetap. Maka setidaknya ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi.
Pertama, masyarakat mulai ‘makan tabungan’ alias mulai menggunakan uang tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan yang ada sudah tidak cukup.
Kedua, masyarakat kelompok tertentu yang memiliki aset dan akses terhadap pinjaman, akan mulai mencari pinjaman untuk konsumsi.
Ketiga, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pinjaman maka akan mulai menjual aset.
Dalam jangka menengah, jumlah tabungan akan tertekan yang pada akhirnya memperlambat investasi. Jika investasi melambat, artinya semakin sedikit penciptaan lapangan kerja.
Semakin sedikit penciptaan lapangan kerja, maka pengangguran akan meningkat. Dengan kata lain, menambah kemiskinan baru.
Tren inflasi akan terus berlanjut
Kondisi ini bakal memunculkan dinamika pergeseran konsumsi bahan bakar pada masyarakat. Konsumen Pertamax akan beralih menggunakan Pertalite untuk berhemat.
Masalahnya stok Pertalite dan anggaran subsidi pemerintah juga ada batasnya. Hal ini tentu akan berujung melanjutkan tren inflasi ke depannya.
Kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) sehari dalam sepekan pemerintah juga bisa dianggap tak efektif. Atau pun kalau efektif, target penghematan konsumsi energi sebesar 20% dari konsumsi nasional tak bisa menutupi kebutuhan masyarakat yang amat besar.
Read more: Kebijakan WFH hemat energi: Hanya untuk kaum mampu tanpa keberpihakan kepada pekerja informal
Karena itu, jika kondisi ini berlanjut, maka pedagang kaki lima dan UMKM yang mengandalkan motor atau mobil pribadi untuk berbelanja bahan baku ke pasar pun akan menanggung biaya beban harga Pertamax.
Dengan kata lain, kelompok yang sebelumnya memiliki penghasilan yang cukup secara relatif terhadap harga barang (tidak miskin) akan terperosot ke jurang kemiskinan, seiring beban harga atas kebutuhan yang meningkat.
Program mercusuar sudah harus dipangkas
Salah satu penyebab meningkatnya risiko ekonomi domestik adalah risiko fiskal yang disebabkan oleh pemborosan anggaran program-program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Danantara.
Rangkaian panjang demo di berbagai kota adalah bentuk nyata kegelisahan yang terjadi akibat proyek-proyek mercusuar ini.
Dalam kondisi krisis kepercayaan yang turut membuat dana asing minggat, penting bagi pemerintah untuk secara tegas menyatakan evaluasi total, atau bahkan mungkin menghentikan proyek-proyek ini.
Selain untuk meredam kemarahan publik, jika dana mercusuar tersebut dialihkan sebagai jaring pengaman sosial, maka daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Resiko terciptanya kemiskinan baru mungkin dapat diredam.
Program-progrom mercusuar tersebut adalah sunk cost (biaya tertanam), yang semestinya tidak lagi dijadikan alasan untuk mempertahankan proyek ke depan.
Mempertahankan proyek-proyek ini semata demi menghindari kesan kegagalan kebijakan hanya akan menambah biaya tak terlihat dan hilangnya peluang mengalihkan dana tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat yang kini sedang tertekan dari dua arah sekaligus.
Waktu yang dimiliki pemerintah makin terbatas untuk terus menunda pilihan ini, sebab proyek-proyek mercusuar dan program-program untuk melindungi daya beli rakyat bersaing memperebutkan ruang fiskal yang sama.
Pemerintah tak bisa lagi mengklaim jika program mercusuar merupakan janji politik kepada masyarakat yang harus dipertahankan. Sebab janji politik sesungguhnya yang harus ditepati adalah kehadiran negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
Read more: Di balik ambruknya rupiah: BI jadi kambing hitam pemborosan anggaran pemerintah
Comments are closed.