Ibu Mengenalkan Buku, Negara Merobohkan Perpustakaannya

Mubadalah.id – Setiap bulan, seorang ibu menyisihkan sedikit uangnya untuk membelikan buku anaknya. Tidak harus mahal, cukup yang terjangkau kantongnya. Ia melakukannya perlahan, bertahun-tahun, sampai rak kecil di rumah penuh. Di sekolah, seorang guru yang sering kali honorer, dan sering kali digaji di bawah upah layak, membantu anak itu mengenal huruf, lalu kalimat, lalu dunia yang lebih besar dari halaman rumahnya sendiri.

Rantai ini panjang dan nyaris seluruhnya tertopang oleh mayarakat kecil: ayah dan ibu yang menabung, guru yang mengajar meski upahnya menyedihkan, pustakawan yang merapikan rak dengan gaji yang jarang dibicarakan. Penulis buku itu, penerbitnya, penjaja yang mendistribusikannya ke pelosok, komunitas baca yang meramaikan taman bacaan tanpa terbayar, Mereka semua sama-sama bekerja senyap, seperti akar pohon di bawah tanah, sementara yang dipuji selalu buahnya saja.

Tahun ini, satu ruas dalam rantai itu memilih berhenti menjadi penopang. Negara, yang seharusnya menjadi mata rantai paling kuat, malah merobohkannya.

Ketika Ruang Baca Anak Kalah dari Papan Nama

Di SD Negeri Tlogo 2, Kanigoro, Kabupaten Blitar, merobohkan ruang perpustakaan awal tahun ini untuk membangun gerai Koperasi Desa Merah Putih. Buku-buku sekolah, ribuan eksemplar, bertumpuk di teras bangunan yang rusak, lalu baru mereka pindahkan ke ruang kelas setelah ada yang mengingatkan bahwa hujan tidak kenal jadwal birokrasi. Ketika ada tanya ke mana buku-buku itu akan tersimpan, kepala sekolahnya hanya bisa menjawab: bingung.

Negosiasi antara pihak sekolah dan pemerintah desa berlangsung lima bulan sebelum keputusan itu mereka ambil, dan yang menang bukan ruang baca anak-anak, melainkan gerai yang menurut spesifikasi standarnya berukuran 20 x 30 meter dan menyediakan ruang untuk apotek serta klinik. Ini bukan kasus terisolasi.

Anggaran Perpustakaan Nasional pada APBN 2026 terpangkas dari Rp721,7 miliar menjadi Rp377,9 miliar—turun sekitar separuh, penurunan paling drastis dalam enam tahun terakhir. Pengiriman bantuan buku ke daerah terpencil berhenti, dan dana bantuan bacaan untuk taman baca masyarakat disetop. Pada tahun anggaran yang sama, anggaran pengadaan kipas angin untuk gerai-gerai koperasi desa mencapai Rp1,8 triliun—hampir lima kali lipat total anggaran Perpusnas untuk seluruh republik.

Kipas angin, Rp1,8 triliun. Buku untuk seluruh Indonesia, Rp377,9 miliar. Sebuah ironi nyata di depan mata kita.

Literasi Sebagai Investasi, Bukan Konsumsi

Ekonom Gary Becker, lewat teori human capital yang ia kembangkan dalam bukunya Human Capital (1964), menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan seseorang sebenarnya sebanding dengan investasi sebuah perusahaan pada mesin baru. Keduanya sama-sama menanam modal hari ini untuk memetik hasil produktivitas di masa depan.

Bedanya, hasil dari mesin bisa terlihat dalam hitungan bulan. Sedangkan hasil dari literasi baru terlihat bertahun-tahun kemudian, dalam bentuk manusia yang lebih mampu berpikir, bekerja, dan memutuskan nasibnya sendiri.

Laporan Pemantauan Pendidikan untuk Semua yang UNESCO terbitkan pada 2012 bahkan mencatat bahwa setiap dolar yang kita investasikan pada pendidikan dasar dapat menghasilkan 10 hingga 15 dolar pertumbuhan ekonomi, dan bahwa keterampilan membaca dasar saja berpotensi mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan.

Dengan kata lain, literasi bukan pengeluaran yang habis begitu kita belanjakan. Ia adalah tabungan jangka panjang bangsa. Persis seperti tabungan yang setiap bulan seorang ibu sisihkan untuk membeli satu buku bagi anaknya.

Sebagai seorang pendidik, saya menyaksikan sendiri jarak antara teori ini dan kenyataan di lapangan. Setiap tahun ajaran, saya bertemu mahasiswa dan santri yang datang dengan modal literasi yang timpang. Sebagian besar tumbuh tanpa akses memadai pada buku bacaan. Mereka mengandalkan fotokopian kitab atau catatan bergilir karena koleksi perpustakaan di lembaga mereka nyaris tidak pernah diperbarui.

Anggaran pengembangan koleksi selalu menjadi pos pertama yang terpangkas ketika lembaga pendidikan. Baik sekolah negeri, madrasah, maupun pesantren, harus memilih antara membeli buku atau menutupi kebutuhan yang lebih “mendesak”.

Yang tidak tersadari para pengambil keputusan itu, termasuk saya sendiri ketika harus menyusun prioritas anggaran di lembaga tempat saya mengabdi, adalah bahwa kekurangan hari ini akan terwariskan sebagai kekurangan berpikir satu generasi ke depan. Pola yang sama yang terjadi di Blitar, hanya dengan skala yang lebih kecil. Terjadi berulang-ulang di ribuan lembaga pendidikan lain yang jarang terliput oleh media.

Perempuan yang Menopang, Perempuan yang Ditinggalkan

Yang jarang tersebut dalam laporan anggaran adalah “siapa sebenarnya yang berdiri di titik-titik rantai literasi ini”. Sebagian besar guru di jenjang dasar dan madrasah adalah perempuan. Sebagian besar dari mereka berstatus honorer.

Data Kementerian Pendidikan yang terhimpun Digital Education pada Juli 2026 mencatat sekitar 56 persen dari 3,7 juta guru Indonesia masih honorer. Sekitar 700 ribu di antaranya menerima gaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Survei lain yang terlaporkan Suara.com pada akhir Juni 2026 bahkan menyebut 74 persen guru honorer bergaji di bawah upah minimum kabupaten/kota.

Perempuan-perempuan inilah yang selama ini menjadi penyangga literasi bangsa dengan ongkos yang jarang sepadan. Mereka mengajar anak membaca dengan honor yang bahkan tak cukup untuk membeli buku yang mereka ajarkan sendiri.

Sementara itu, di rumah, ibu-ibu dari keluarga yang penghasilannya juga jauh dari layak tetap menyisihkan uang belanja untuk buku anak—sebuah pekerjaan tak berbayar yang tidak pernah masuk hitungan produk domestik bruto mana pun. Tapi menopang literasi generasi berikutnya.

Badan Pusat Statistik mencatat rasio gini nasional stagnan di angka 0,375 selama lima tahun terakhir—tidak membaik, hanya berhenti memburuk. Data BPS yang saya kutip dari Neraca.co.id juga menunjukkan pendapatan 1 persen penduduk terkaya Indonesia lebih dari 73 kali lipat daripada separuh populasi termiskin.

Rantai buku ibu-guru-pustakawan ini dikerjakan justru oleh kelompok yang paling banyak berada di bagian bawah rasio itu. Mereka menabung dan mengajar dengan penghasilan yang sedang diperdebatkan apakah layak kita sebut manusiawi. Sementara satu ruas yang paling berkuasa untuk memperbesar akses justru menariknya ke arah berlawanan.

Anak Diberi Makan, Tapi Siapa yang Memastikan Ia Bisa Berpikir?

Di meja makan, ceritanya berbeda. Catatan Info Pendidikan BIC awal tahun ini menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis menyerap Rp335 triliun dari total anggaran fungsi pendidikan Rp757,8 triliun tahun ini, hampir separuh. Riset yang The Conversation paparkan pada Juli 2026, yang membandingkan kondisi ruang kelas dengan sebaran dapur gizi. Mereka menemukan gambaran yang memprihatinkan: jutaan anak duduk di ruang kelas yang rusak. Sementara dapur-dapur gizi terus terbangun dengan kecepatan yang tak pernah dikenal pembangunan gedung sekolah.

Memberi makan anak bukan hal keliru. Anak yang lapar memang perlu makan hari ini, dan itu baik. Yang jadi soal adalah negara berhenti tepat sesudah perut anak kenyang, seolah itu sudah definisi lengkap dari anak yang terurus. Padahal seorang ibu tahu benar bahwa mengasuh anak bukan cuma soal mengenyangkan perutnya.

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, pernah menulis bahwa pendidikan tidak hanya bertugas mengenyangkan tubuh, tapi juga membebaskan kesadaran. Makanan menyelamatkan anak dari lapar hari ini. Buku menyelamatkannya dari ketidaktahuan yang bisa terwariskan ke generasi berikutnya.

Inilah yang sebenarnya seorang ibu lakukan setiap hari, tanpa perlu diberi tahu oleh teori mana pun. Menyeimbangkan perut dan pikiran anaknya sekaligus. Karena ia tahu keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan. Negara, yang mengklaim diri sebagai pengasuh bangsa, justru gagal melakukan hal paling dasar yang seorang ibu lakukan dengan penghasilan pas-pasan sekalipun.

Rantai yang Tersisa

Wakil Ketua MPR, menanggapi pemangkasan anggaran Perpusnas, meminta masyarakat memperkuat “gotong royong” agar gerakan literasi tidak terhenti, seperti terlaporkan oleh Metronesia.id pada akhir Juli 2026. Lagi-lagi, rakyat—dan biasanya perempuan yang paling dulu diminta berkorban dalam rumah tangga maupun komunitas—disuruh menombok kelalaian anggaran negara dengan tenaga sendiri, terbungkus kata yang terdengar mulia.

Kita memang bisa tetap membaca dengan atau tanpa gedung. Ibu-ibu akan terus menyisihkan uang belanja untuk buku, guru honorer akan terus mengajar meski gajinya di bawah harga sekali makan di restoran kota, pustakawan akan terus merapikan rak yang nyaris tak dilirik anggaran.

Tapi sebuah bangsa tidak berdaulat atas pengetahuannya hanya karena rakyatnya bisa membaca dengan cara apa pun yang mereka upayakan sendiri. Ia berdaulat ketika negaranya juga memilih membaca sebagai prioritas. Bukan sebagai beban yang bisa kita titipkan kembali kepada perempuan yang sudah menanggung begitu banyak.

Sampai hari itu tiba, rantai ini akan terus berjalan seperti biasa. Senyap, sabar, dan nyaris seluruhnya tertopang oleh tangan-tangan yang tidak pernah benar-benar terhitung oleh negara. []