Bulan Agustus rupanya bukan hanya musim kemarau. Ia juga musim bendera.
Di bulan-bulan lain, bendera biasanya kita ingat ketika menonton pertandingan sepak bola atau ketika hendak menghadiri upacara.
Tetapi begitu kalender menunjukkan bulan delapan, mendadak merah putih menjadi urusan yang sangat serius. Tiang harus berdiri, kain harus berkibar. Dan, kalau perlu, nasionalisme tetangga ikut diperiksa.
Belakangan, kita mendengar kabar tentang seorang tukang cukur di Bogor yang ramai dibicarakan karena persoalan bendera. Ia didatangi dalam rangka imbauan pemasangan merah putih. Percakapan kemudian memanas setelah ia mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka.
Video kejadian itu beredar. Muncul tudingan intimidasi. Pihak kecamatan membantah. Katanya, itu imbauan, bukan paksaan. Bendera juga dibagikan kepada warga.
Bagus. Kalau memang imbauan, tentu kita semua senang. Tetapi ada satu hal yang mengganjal. Mengapa perkara bendera sampai membuat seorang tukang cukur harus berurusan dengan soal nasionalisme? Apakah sekarang ada kurikulum baru bahwa selain mencukur rambut, tukang cukur juga wajib lulus ujian kewarganegaraan? Kalau begitu, tukang bakso bagaimana? Pedagang gorengan? Tukang tambal ban? Apakah mereka nanti juga harus menunjukkan bukti cinta Tanah Air sebelum membuka usaha?
Kita tentu tidak sedang menertawakan benderanya. Yang agak lucu adalah cara kita memperlakukan simbol.
Bendera itu penting. Tetapi jangan lupa: ia tetap kain. Kain yang diberi makna. Merah putih menjadi istimewa karena manusia Indonesia memasukkan sejarah ke dalamnya. Ada perjuangan, pengorbanan, kematian, harapan, dan cita-cita. Jadi, yang kita hormati sebenarnya bukan kainnya. Yang kita hormati adalah makna di balik kain itu.
Benedict Anderson pernah menjelaskan bangsa sebagai imagined community. Sebuah komunitas yang membuat jutaan orang yang tidak saling mengenal merasa bahwa mereka adalah bagian dari rumah yang sama.
Bendera membantu kita membayangkan rumah itu. Tetapi jangan sampai karena terlalu sibuk memandangi cat rumah, kita lupa bertanya apakah orang-orang di dalamnya masih betah tinggal. Sebab Indonesia bukan kain merah putih. Indonesia adalah tukang cukur itu. Indonesia adalah petani. Indonesia adalah buruh. Indonesia adalah guru. Indonesia adalah pedagang kecil. Indonesia adalah mahasiswa. Indonesia adalah ibu yang sedang menghitung uang belanja. Indonesia adalah anak muda yang mengirim lamaran pekerjaan ke dua puluh perusahaan dan mendapat dua puluh email penolakan.
Kalau mereka tidak merasa hidupnya lebih baik, kita perlu bertanya: apa sebenarnya yang sudah kita merdekakan?
**
Saya kira kita mempunyai kebiasaan aneh. Kalau seseorang mengkritik pemerintah, kita bertanya: “Nasionalismenya bagaimana?” Kalau seseorang mempertanyakan kebijakan negara, kita bertanya: “Cintakah dia kepada Indonesia?” Kalau seseorang tidak memasang bendera, kita curiga: “Jangan-jangan tidak nasionalis.”
Tetapi jarang sekali kita bertanya kepada negara: “Apakah negara sudah cukup nasionalis terhadap rakyatnya?” Ini pertanyaan yang agak kurang sopan. Tetapi bukankah demokrasi memang membutuhkan sedikit ketidaksopanan? Kalau semua pertanyaan harus sopan, pemerintah bisa-bisa hanya mendengar pertanyaan yang jawabannya sudah disiapkan. Padahal rakyat mempunyai hak untuk bertanya. Termasuk bertanya: “Benarkah saya sudah merdeka?”
Dan jangan cepat-cepat marah. Pertanyaan itu belum tentu berarti ia tidak mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945. Bisa jadi maksudnya sederhana: kemerdekaan politik sudah enam atau delapan dekade berlalu, tetapi kemerdekaan ekonomi, sosial, hukum, dan kebudayaan belum sepenuhnya sampai ke rumahnya.
Itu bukan penghinaan. Itu keluhan. Dan keluhan rakyat seharusnya didengar, bukan dicukur.
**
Memang, pemerintah boleh mengimbau. Bahkan pemerintah perlu mengimbau. Bangsa yang tidak memiliki ritual bersama akan kehilangan ingatan bersama.
Tetapi imbauan dan pemaksaan adalah dua saudara yang wajahnya kadang mirip. Yang satu mengajak, yang lain memaksa. Yang satu berkata: “Pasanglah bendera, karena ini negeri kita.” Yang lain berkata: “Kalau tidak pasang, berarti kamu bukan bagian dari kita.”
Nah, yang kedua terakhir ini berbahaya. Sebab nasionalisme akhirnya menjadi semacam absensi sekolah. Hadir: nasionalis. Tidak hadir: dicurigai. Bendera ada: patriot. Bendera tidak ada: perlu pembinaan.
Kalau begitu, mungkin sebentar lagi akan dibuat aplikasi nasionalisme. Setiap pagi warga harus check-in. “Selamat pagi. Sudahkah Anda mencintai Indonesia hari ini?”
Lalu muncul tiga pilihan: Sudah; Belum; Sedang loading.
Saya kira yang terakhir justru paling jujur.
**
Nasionalisme tidak seharusnya dibangun dari ketakutan. Ia dibangun dari rasa memiliki. Seorang anak mencintai rumahnya bukan karena setiap malam diperiksa apakah ia sudah mengucapkan “Saya cinta rumah”. Ia mencintai karena di sana ia merasa aman. Demikian pula warga negara. Ia akan mencintai negara ketika negara membuatnya merasa dihargai.
Hannah Arendt mengingatkan bahwa kebebasan politik bukan sekadar bebas dari penindasan, tetapi kemampuan manusia untuk berbicara dan bertindak di ruang bersama.
Maka negara yang sehat mestinya tidak alergi terhadap warga yang bertanya. Bahkan pertanyaan yang membuat pejabat sedikit pusing. Bukankah pejabat memang digaji untuk menghadapi sedikit kepusingan?
Persoalannya menjadi lebih serius ketika kita melihat keadaan ekonomi. Kita boleh mengatakan ekonomi tumbuh. Dan memang tumbuh.
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen. Secara statistik, itu kabar baik. Tetapi statistik mempunyai kebiasaan buruk: ia tidak pernah pergi ke pasar. Ia tidak pernah membeli beras; tidak pernah membayar uang sekolah. Ia tidak pernah menerima tagihan Listrik; tidak pernah mencari pekerjaan. Manusia yang melakukan semua itu.
Bank Dunia mencatat persoalan kualitas pekerjaan dan tekanan terhadap pendapatan riil pekerja. Dengan kata lain, ekonomi dapat tumbuh sementara sebagian orang tetap merasa hidupnya berat.
Di sinilah kita perlu hati-hati. Jangan sampai pemerintah berkata: “Ekonomi tumbuh.”, setelah itu rakyatnya menjawab: “Tapi uang saya tidak.” Pemerintah berkata: “Investasi meningkat.”, sementara Rakyat bertanya: “Pekerjaan saya di mana?”
Tidak ada yang salah dengan angka. Yang salah adalah kalau angka dipakai untuk membatalkan pengalaman manusia.
**
Begitu pula dengan demokrasi. Kita masih mempunyai pemilu. Masih ada parlemen; masih ada media; masih ada masyarakat sipil.
Tetapi demokrasi bukan hanya soal mencoblos setiap lima tahun. Demokrasi adalah kemampuan warga untuk mengatakan “tidak” tanpa takut. Kemampuan mengkritik tanpa dicurigai. Kemampuan berbeda tanpa dimusuhi. Kemampuan kelompok minoritas hidup tanpa harus meminta izin kepada mayoritas. Dan kemampuan seorang tukang cukur mengatakan, “Menurut saya, kita belum merdeka,” tanpa harus merasa bahwa kalimat itu bisa membuatnya dicap sebagai musuh bangsa.
Kalau demokrasi tidak menyediakan ruang untuk kalimat semacam itu, lalu demokrasi menyediakan ruang untuk apa? Untuk memasang bendera?
Maka saya kira persoalan sesungguhnya bukan bendera. Persoalannya adalah apa yang kita maksud dengan merdeka. Kalau merdeka hanya berarti bebas dari penjajahan Belanda, tentu kita sudah lama selesai. Tetapi kalau merdeka berarti rakyat dapat hidup bermartabat, pekerjaan layak tersedia, pendidikan dapat diakses, hukum berlaku adil, kritik tidak ditakuti, dan perbedaan tidak dianggap dosa, maka pekerjaan kita masih panjang.
Ernest Renan menyebut bangsa sebagai semacam plebisit setiap hari. Keputusan terus-menerus untuk hidup bersama. Artinya, kemerdekaan juga harus diperbarui setiap hari. Generasi 1945 mengusir kolonialisme; generasi kita harus mengusir kemiskinan. Mengusir korupsi; mengusir ketakutan; mengusir diskriminasi. Dan kalau perlu, mengusir kebiasaan menganggap kritik sebagai pengkhianatan.
Karena itu, saya tidak terlalu khawatir kalau suatu hari melihat rumah tanpa bendera. Yang lebih saya khawatirkan adalah melihat rumah dengan bendera besar tetapi penghuninya tidak punya makanan cukup. Saya lebih khawatir melihat bendera berkibar tinggi sementara buruh tidak tahu apakah besok masih punya pekerjaan. Lebih khawatir melihat spanduk “Indonesia Maju” sementara anak muda tidak tahu harus maju ke mana. Saya lebih khawatir melihat pejabat berpidato tentang persatuan sementara warga yang berbeda keyakinan masih kesulitan mendapatkan tempat ibadah.
Bendera tidak salah. Kita saja yang kadang terlalu banyak membebani bendera. Kita minta ia membuktikan nasionalisme, menyelesaikan kemiskinan, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menumbuhkan ekonomi, memelihara demokrasi.
Kasihan juga. Bendera hanya bisa berkibar. Yang harus bekerja adalah kita. Terutama negara. Maka pada usia 81 tahun republik ini, barangkali ada pertanyaan yang lebih penting daripada apakah semua rumah sudah memasang bendera. Pertanyaannya: Apakah semua rakyat sudah merasa merdeka? Apakah orang miskin merasa punya masa depan? Apakah anak muda merasa negeri ini memberi mereka kesempatan? Apakah buruh merasa dihargai? Apakah petani merasa tanahnya aman? Apakah minoritas merasa dilindungi? Apakah wartawan merasa bebas? Apakah warga merasa boleh mengkritik? Dan, pertanyaan yang paling sederhana: Apakah rakyat merasa aman dari negaranya sendiri?
Kalau jawabannya belum, pekerjaan kemerdekaan kita belum selesai.
Jadi, silakan pasang bendera. Kibarkan setinggi-tingginya. Tetapi jangan lupa satu hal: jangan sampai merah putih berkibar di depan rumah, sementara kemerdekaan tidak pernah masuk ke dalam rumah itu. Sebab bendera adalah tanda bahwa kita pernah berjuang untuk merdeka. Tetapi rakyat yang hidup bermartabat adalah tanda bahwa perjuangan itu tidak sia-sia.
Dan kalau pemerintah ingin rakyat mencintai Indonesia, sebenarnya caranya sederhana. Tidak usah terlalu sering menyuruh rakyat membuktikan cintanya. Buat saja Indonesia menjadi negeri yang membuat rakyat betah mencintainya.
Comments are closed.