Krisis iklim sering kali diimajinasikan dalam bentuk es kutub yang mencair atau hutan yang gundul. Padahal saat ini, krisis iklim bukan lagi sekadar ancaman lingkungan, ia menjelma menjadi ancaman serius bagi para pekerja.
Dampak ini nyata dan sedang terjadi. Di pesisir utara Jawa, investigasi jurnalis Asnil Bambani dalam “Nestapa Buruh Pantura yang Terdepak Perubahan Iklim” mengungkap fakta pahit mengenai naiknya permukaan laut dan banjir rob yang memaksa pabrik-pabrik berhenti berproduksi dan memutus hubungan kerja ribuan karyawannya.
Sementara itu, di belahan dunia lain di Paraguay, investigasi jurnalis Jazmin Acuna dengan judul “Work at Risk in the Face of Unseasonable Heat” menunjukkan bagaimana kurir bekerja tanpa perlindungan di tengah gelombang panas yang semakin sering terjadi.
Berangkat dari temuan ini, The Conversation Indonesia (TCID) berkolaborasi dengan Pulitzer Center menggelar Conversation Corner bertajuk “Siapa yang melindungi pekerja ketika bumi semakin memanas?” pada Senin (8/12). Dipandu oleh Robby Maqoma (Managing Editor TCID), diskusi ini mempertemukan laporan jurnalistik lapangan dengan perspektif akademis yang mendalam bersama Asnil Bambani, Jazmin Acuna, dan akademisi Retno Susilorini.
Realita pahit pekerja Pantura yang terusir oleh air
Diskusi dibuka dengan pengalaman pahit Tri Wiguna, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), saat dirinya di-PHK secara sepihak oleh pabrik tempatnya bekerja di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Frekuensi banjir rob yang semakin sering membuat biaya operasional membengkak sehingga relokasi merupakan solusi logis yang diambil oleh perusahaan. Sayangnya, keputusan tersebut mendatangkan bencana bagi Tri dan rekan-rekannya.
Kisah Tri bukanlah anomali. Data yang dipaparkan Asnil Bambani memperlihatkan tren penurunan jumlah manufaktur di pesisir Jakarta, yang berbanding lurus dengan peningkatan angka PHK. Para pekerja ini terpaksa beralih ke sektor informal demi bertahan hidup, meski tanpa jaminan kesejahteraan.
Mengapa ini terjadi begitu cepat? Retno Susilorini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal, menyoroti bahwa masalah di Pantura bukan sekadar naiknya air laut, tetapi juga penurunan muka tanah (land subsidence) yang sangat cepat. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur kita sering kali alpa mempertimbangkan adaptasi iklim, memperburuk kerentanan yang ada.
“Tanahnya tanah aluvial, tanah pantai yang empuk. Karena ketidaktahuan sebagian orang, untuk menghindari banjir (mereka) meninggikan bangunan, meninggikan jalan, padahal tanahnya tanah pantai yang empuk. Jadinya, (tanah) makin ambles,” jelas Retno.
Bertaruh nyawa tanpa perlindungan regulasi
Di saat bahaya mengintai, perlindungan bagi pekerja justru nyaris tak ada. Dalam 40 tahun terakhir, frekuensi gelombang panas yang terjadi di Paraguay meningkat tiga kali lipat, menempatkan pekerja kurir dalam kondisi kerja yang mengancam. Investigasi Jazmin menemukan, suhu tubuh pekerja kurir yang terekspos panas ekstrem dapat melebihi 37°C, sehingga memicu gejala heat stress seperti pusing, kelelahan ekstrem, hingga pingsan.
Organisasi Buruh Internasional (ILO) pun telah membunyikan alarm bahaya. Mereka memprediksi pada tahun 2030, Paraguay akan kehilangan jam produktivitas setara dengan 33.200 pekerjaan penuh waktu akibat suhu ekstrem.
Sayangnya, regulasi seolah berjalan di tempat. Alih-alih berbenah, perusahaan sering kali melempar tanggung jawab dengan melabeli penurunan kinerja ini sebagai masalah “produktivitas individu”, bukan dampak nyata krisis iklim.
Kekosongan perlindungan ini juga terjadi di tanah air. Guruh Riyanto dari Progresip menyoroti celah hukum di Indonesia. “Tidak ada regulasi spesifik dalam UU Ketenagakerjaan kita yang mengatur perlindungan kerja terkait krisis iklim, misalnya batas suhu aman bekerja,” ujarnya.
Di tengah himpitan ekonomi, para buruh sering kali terpaksa hanya fokus pada upah hari ini, mengabaikan ancaman iklim jangka panjang yang menggerogoti kesehatan mereka.
Panggilan menulis untuk perubahan
Di tengah gambaran suram, diskusi ini juga memunculkan harapan melalui peran akademisi. Melalui riset dan pengabdian masyarakat, Retno Susilorini melakukan langkah yang taktis dan manusiawi dengan turun ke desa-desa untuk memahami masyarakat terdampak dan mendesak pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih ramah iklim.
Kami percaya, peran intelektual seperti inilah yang krusial dalam memperkuat kesiapan kita menghadapi perubahan iklim. Karena itu, kami mengundang para peneliti dan akademisi untuk turut menggemakan isu ini melalui Call for Write-ups “Uncovering the human cost of climate change”.
Tuangkan gagasan Anda dalam tulisan analitis yang menjembatani temuan jurnalistik dari diskusi Conversation Corner Pulitzer Center Episode 2 ini dengan data, bukti riset, maupun wawasan kebijakan. Kirimkan karya terbaik Anda sebelum 10 Januari 2026. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut.
Bencana iklim dan dampaknya pada pekerja telah melampaui titik kritis. Saatnya kita berhenti memandang persoalan ini sekadar sebagai deretan statistik, dan mulai bergerak nyata melindungi mereka yang paling rentan.
Comments are closed.