Mubadalah.id – Krisis ekologi yang melanda Indonesia saat ini tidak terjadi di ruang hampa. Degradasi lingkungan, perampasan lahan, hingga alih fungsi ruang hidup masyarakat rentan adalah ekses langsung dari ekspansi kapitalisme dan ekstraktivisme industri yang kian masif.
Ketika instrumen regulasi negara—seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—sering kali gagal memberikan jaminan perlindungan substantif akibat kuatnya cengkeraman oligarki, masyarakat akar rumput terpaksa berjuang sendiri. Di tengah kebuntuan pendekatan hukum dan politik sekuler ini, agama muncul sebagai kekuatan alternatif.
Di kalangan akar rumput Nahdlatul Ulama (NU), kesadaran akan krisis ini melahirkan sebuah entitas perlawanan yang penggeraknya kaum muda santri progresif. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
Lahir pada 4 Juli 2013, FNKSDA hadir mengusung visi pembebasan bagi kelompok rentan (mustadh’afin), menolak kapitalisme, dan memperjuangkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Melalui integrasi antara keilmuan kritis dan tradisi keagamaan, FNKSDA menampilkan wajah kritis Nahdliyin muda yang berani mengambil posisi di garis depan advokasi lingkungan.
Menantang Oligarki dan Melakukan Kritik Internal Nahdliyin
Dalam lanskap politik ekologi Indonesia, demokrasi sering kali dibajak oleh kepentingan elite. Kolaborasi maut antara pemilik modal dan aparatur negara telah merampas ruang hidup petani, nelayan, dan masyarakat adat. Berbagai kasus mulai dari lumpur Lapindo di Sidoarjo, tambang pasir besi di Kulon Progo, konflik agraria di Urutsewu, hingga pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Kasus ini menunjukkan bagaimana atas nama “pembangunan” dan “kepentingan umum”, kekerasan dan penyingkiran masyarakat dinormalisasi.
Di sinilah FNKSDA mengambil peran yang tidak lazim. Alih-alih bergerak sebagai lembaga elite yang memberikan fatwa dari atas ke bawah (top-down), gerakan ini justru lahir dari bawah (bottom-up). Kehadiran FNKSDA sebenarnya merupakan bentuk otokritik yang tajam terhadap struktural NU itu sendiri. Para aktivis muda ini merasa kecewa dengan sikap permisif sebagian elite pengurus NU yang sering kali berkelindan dengan para kapitalis, korporat, dan penguasa yang merusak alam.
Bagi FNKSDA, NU berdiri untuk membela kesejahteraan umat, bukan untuk melanggengkan penindasan. Ketika elite struktural mereka anggap mulai berpihak pada “musuh” ekologi, kaum muda ini mengambil alih peran sejarah tersebut.
Mereka terjun langsung ke desa-desa, membaur dengan masyarakat yang tanahnya terampas, dan mengorganisasi perlawanan. FNKSDA menolak gagasan bahwa negara secara otomatis mewakili rakyat. Mereka secara konsisten berkampanye agar masyarakat mengelola sumber daya alamnya sendiri berdasarkan prinsip kedaulatan komunitas dan demokrasi ekonomi.
Ekoteologi Progresif dan Menggeser Paradigma “Sosialisme Islam”
Kekuatan intelektual FNKSDA terletak pada kemampuannya meramu analisis ekonomi-politik anti-kapitalisme dengan nilai-nilai teologi Islam. Gerakan ini didasarkan pada semangat “Sosialisme Islam.” Sebuah kerangka yang melihat bahwa cita-cita normatif Islam sangat bertentangan dengan realitas eksploitasi kapitalisme global saat ini. Pisau analisis kelas mereka gunakan secara tajam untuk mendiagnosis kerusakan lingkungan, sementara teks-teks agama memberikan landasan etis dan moral bagi perlawanan.
Salah satu terobosan teologis paling penting yang FNKSDA dorong adalah penegasan pada poros etika ketiga dalam Islam. Jika selama ini umat Islam sangat akrab dengan konsep hubungan manusia dengan manusia (hablun min an-nas) dan hubungan manusia dengan Tuhan (hablun min Allah), FNKSDA menekankan keharusan menjaga hubungan manusia dengan alam (hablun min al-‘alam).
Mereka melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat suci, seperti Surah Ar-Rum ayat 41 menggunakan rasionalitas pembebasan. Ayat tentang kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia tidak lagi termaknai sebatas dosa individu. Namun mereka kontekstualisasikan sebagai kejahatan struktural korporasi dan oligarki.
Bagi para aktivis FNKSDA, mengorganisasi gerakan anti-kapitalis adalah upaya suci untuk menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri. Membela kehidupan beragama yang terancam oleh rakusnya ekspansi modal. Dengan membawa panji Islam rahmatan lil ‘alamin ke ranah pertarungan kelas, FNKSDA membuktikan bahwa teologi bukan sekadar wirid di ruang privat, melainkan spirit perlawanan di ruang publik.
Pesantren, Silaturahmi, dan Istigasah: Senjata Kultural Konsolidasi Massa
Sebagai gerakan yang mengakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), FNKSDA tidak menggunakan metode perlawanan sekuler yang asing bagi telinga masyarakat pedesaan. Mereka secara cerdik dan strategis memobilisasi identitas keagamaan dan praktik budaya khas Islam Nusantara untuk membangun jaringan dan menyatukan massa.
Ada tiga pilar strategi kultural utama yang mereka gunakan:
Pertama, Pesantren Agraria. FNKSDA menciptakan aktor-aktor akar rumput baru melalui pendidikan politik dan ekologi yang terbingkai dalam format “pesantren”. Ini bukan pesantren biasa, melainkan wadah rekrutmen dan pendidikan kader di mana kurikulumnya menggabungkan sejarah agraria-ekologi, ekonomi politik, kajian gender, hingga literatur Kiri Islam.
Semua kurikulum itu mereka padukan dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan tradisi Aswaja. Dengan menggunakan terminologi pesantren, FNKSDA masuk ke jantung kearifan lokal Nahdliyin, menciptakan kader yang tidak hanya militan secara politik tetapi juga tangguh secara spiritual.
Kedua, Silaturahmi. Menyadari besarnya kekuatan kapitalis, FNKSDA membangun jejaring perlawanan melalui tradisi silaturahmi. Mereka melakukan pendekatan kultural ke tokoh-tokoh lokal, komunitas masyarakat, NGO lingkungan, hingga pengurus NU di tingkat cabang yang masih berpihak pada rakyat. Strategi ini terbukti efektif dalam memenangkan konflik.
Misalnya, dalam kasus penolakan tambang emas di Silo, Jember. Melalui komunikasi dan silaturahmi yang intens, Pengurus Cabang NU (PCNU) Jember akhirnya mengeluarkan Bahtsul Masail yang mengharamkan aktivitas tambang emas di wilayah tersebut karena ancaman bencana ekologis dan konflik agraria, yang pada akhirnya membawa kemenangan bagi warga.
Ketiga, Istigasah sebagai Alat Mobilisasi. Dalam tradisi NU, istigasah adalah ritual doa bersama untuk memohon pertolongan Tuhan ketika segala ikhtiar duniawi telah dilakukan. Di tangan FNKSDA, istigasah berubah menjadi arena konsolidasi massa dan perlawanan politik. Di Kendeng, Rembang, hingga Sumenep, warga yang menolak tambang semen atau tambak udang dikumpulkan melalui ritual istigasah.
Definisi Ulang Santri di Abad ke-21
Seperti yang Forum Hijau Sumenep bersama FNKSDA lakukan di Pantai Badur pada 2019. Istigasah berhasil meruntuhkan sekat-sekat sosial, menciptakan ikatan emosional yang kuat (kohesi sosial), dan menyatukan warga dalam satu identitas kolektif untuk menolak perusakan alam berbalut doa yang sakral.
Kehadiran FNKSDA telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang santri dan Nahdliyin di abad ke-21. Mereka membuktikan bahwa tradisi keagamaan—mulai dari pesantren hingga ritual istigasah—memiliki potensi transformatif yang luar biasa jika diarahkan pada agenda keadilan ekologis. Di tangan kaum muda yang kritis ini, wajah Islam tampil bukan sekadar sebagai agama ritual. Akan tetapi sebagai teologi pembebasan yang berdiri tegak di garis depan mempertahankan ibu pertiwi dari serbuan oligarki. []
Comments are closed.