Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) Dinas Kesehatan DKI Jakarta menarik perhatian pekerja swasta seperti Muhammad Kholik Khadafi, 23. Warga Jakarta itu telah menjadi perokok aktif selama 8 tahun, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kholik baru mengetahui program UBM tiga bulan lalu, ketika dampak merokok mulai ia rasakan.
“Saya perokok aktif selama 8 tahun. Saya ikut UBM karena ingin hidup jadi lebih sehat, lumayan diuji tapi pasti bisa. Karena berhenti merokok penting, apalagi ini gratis kan,” katanya pada 25 Agustus 2026.
Kholik menilai UBM penting bagi masa depannya. Ia yakin bisa menjalani hidup tanpa asap rokok. Selain berusaha berhenti, ia juga aktif mengajak rekan kerjanya untuk berhenti mengkonsumsi rokok. Ia percaya DKI Jakarta dapat menjadi kota yang bebas dari asap rokok. “Saya sadar merokok itu merugikan bagi saya dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang berhenti merokok, seperti pengalaman Kholik. Berdasarkan data terakhir sepanjang Januari hingga Juli, sebanyak 6.448 masyarakat mengakses pelayanan UBM di puskesmas di seluruh Jakarta.
Jumlah ini diyakini akan semakin terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaraan masyarakat mengenai bahaya rokok. Terlebih, layanan UBM kini memiliki payung hukum melalui Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.
Efeknya sejumlah puskesmas di Jakarta bekerja meningkatkan layanan UBM dengan mengubah bentuk layanan menjadi Poliklinik UBM. Layanan ini ditujukan membantu pasien mencapai kondisi berhenti merokok secara total. Ditambah lagi masyarakat yang mengakses layanan UBM tidak mengeluarkan biaya karena layanan ini diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah DKI Jakarta.
Berdasarkan Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Puskesmas Cengkareng menempati posisi pertama dengan 1.022 orang mengakses layanan UBM. Posisi berikutnya ditempati Puskesmas Kalideres dengan 722 orang. Kedua puskesmas tersebut berada di wilayah Jakarta Barat yang dikenal sebagai salah satu wilayah perokok terbanyak di Jakarta.
Administrator Kesehatan Ahli Madya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Intan Kusumawati, mengatakan jumlah masyarakat yang mengakses UBM merupakan hasil dari komitmen Dinas Kesehatan dalam membantu masyarakat hidup lebih sehat. Selain itu program UBM berfungsi menurunkan prevalensi perokok di Jakarta.
Intan menjelaskan Dinas Kesehatan selama ini tidak bekerja dengan pola menunggu masyarakat datang. Sebaliknya, petugas secara aktif menjemput masyarakat yang ingin berhenti merokok hingga ke kampung-kampung. Edukasi mengenai UBM juga terus digalakkan di tengah masyarakat.
Menurut Intan, banyak anak dan ibu merasa senang ketika anggota keluarga atau pasangannya memutuskan untuk berhenti merokok. Pasien UBM rata-rata didominasi laki-laki dari berbagai puskesmas. Namun, dia mengakui masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan yang menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan UBM.
“Banyak masyarakat sangka kalau mau berhenti merokok atau UBM itu bayar, keluar uang, padahal itu gratis dari kami. Tinggal datang jadi pasien ke puskesmas bilang mau berhenti merokok pasti dilayani sama petugas,” katanya.
Intan menambahkan, pasien yang mengakses layanan UBM akan menjalani pemeriksaan awal untuk menentukan tingkat kecanduan terhadap rokok. Pemeriksaan dilakukan agar petugas dapat menyesuaikan tindakan dan penanganan dengan kondisi masing-masing pasien.
Kondisi pasien akan menentukan lama atau singkatnya proses pengobatan. Bagi pasien dengan tingkat kecanduan yang parah, proses berhenti merokok membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. Meski demikian, hasilnya tetap memuaskan bagi pasien yang konsisten mengikuti arahan petugas puskesmas.
Sejak awal mengikuti program, pasien akan mendapatkan pemantauan dari petugas, baik perihal perkembangan maupun pola hidupnya. Pasien kemudian mengikuti program UBM selama tiga bulan dalam masa monitoring. Selama periode tersebut, petugas akan melihat tindakan yang telah dilakukan dan perkembangan kondisi pasien.
Selain pemantauan, sebagian pasien juga akan membutuhkan tindak lanjut berupa pemberian obat atau terapi. Penanganan tersebut dilakukan apabila pasien mengalami tingkat kecanduan yang parah.
“Kalau rokok sudah jadi adiksi segera akses layanan poliklinik UBM kami. Karena yang kami khawatirkan nanti dampaknya ke anak-anak, remaja, atau ibu yang jadi perokok pasif, lebih rentan kena sakit,” ujarnya.
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Arif Syaiful Haq, menjelaskan edukasi yang dilakukan dalam program UBM tidak hanya melalui selebaran dan seruan di media sosial. Ajakan UBM juga dilakukan di berbagai tempat, ruang publik, dan kantor. Selain UBM, edukasi mengenai bahaya rokok juga dilakukan di sekolah, jalan, ruang publik dan kantor pemerintahan.
“Kami ingin melindungi dan menjaga orang yang tidak merokok dari kebiasaan berperilaku merokok. Kalau yang sudah merokok dan ingin berhenti yah kami siap sedia,” ujarnya.
Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2026-2030, Dinas Kesehatan menetapkan target penurunan prevalensi perokok di usia 10-18 tahun. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat prevalensi perokok usia 10-18 tahun di DKI Jakarta mencapai 5,3 persen.
Sedangkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk DKI Jakarta berusia 15 tahun ke atas yang menjadi perokok mencapai 25,17 persen.
SKI Indonesia 2023 mencatat 70 juta orang menjadi perokok aktif. Mereka rata-rata mengkonsumsi 72 batang rokok per minggu atau sekitar 10 batang per hari. Angka tersebut diyakini masyarakat sipil saat ini bisa jauh lebih besar. Terlebih, harga rokok masih relatif mudah dijangkau, yakni sekitar Rp.1.500-Rp.2.000 per batang.
Arif optimistis kebijakan dalam Renstra tersebut akan membuahkan hasil berupa penurunan prevalensi perokok pada 2028. Renstra Dinas Kesehatan difokuskan untuk melindungi perokok pasif, perokok pemula, serta menurunkan beban penyakit tidak menular.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyediakan 25 Poliklinik UBM dari 44 puskesmas yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan layanan berhenti merokok.
“Harus kami gaungkan bahwa merokok itu bahaya untuk kesehatan. Kami optimistis ada penurunan prevalensi orang yang merokok di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Arif, Gubernur DKI Jakarta Pramono mendukung penuh masyarakat yang ingin berhenti merokok. Dukungan itu, kata Arif, dibuktikan melalui komitmen gubernur dalam memperkuat regulasi UBM melalui regulasi Perda KTR yang disahkan pada Desember 2025.
Arif menilai, dukungan pemerintah daerah dan penguatan program UBM menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan prevalensi perokok di Jakarta. ”Sebagai kepala daerah pak Gubernur Pramono pasti akan dukung apalagi ini untuk kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Comments are closed.