Kabarwarga.com — Suara gaduh warganet kembali membahana di lini masa. Kali ini bukan soal politik atau sepak bola, tapi tentang renovasi Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, yang sempat ambruk pada akhir September lalu. Puluhan santri menjadi korban, dan perhatian publik pun tertuju ke sana. Namun bukannya empati yang tumbuh, justru sinisme yang menyeruak setelah muncul rencana renovasi menggunakan dana APBD.
Padahal, faktanya sederhana: pesantren tidak pernah meminta bantuan.
Justru usulan datang dari pemerintah sendiri, tepatnya Menteri PUPR yang menyampaikan niat untuk membantu renovasi karena alasan kemanusiaan dan keselamatan santri.
Namun di media sosial, logika terbalik kerap jadi konsumsi harian. Warganet ramai-ramai menuding seolah pesantren “ngemis bantuan”, padahal yang terjadi justru sebaliknya.
Kalimat “renovasi dari APBD” mendadak jadi bahan bakar sinisme, seolah pesantren adalah proyek pribadi yang membebani kas daerah.
Padahal kalau menengok sejarah, pesantren adalah simbol kemandirian paling tua di Nusantara.
Sejak jauh sebelum republik ini lahir, pesantren sudah berdiri di berbagai penjuru — dari Tebu Ireng di Jombang, Tremas di Pacitan, hingga Gontor di Ponorogo.
Mereka hidup dari swadaya masyarakat, dari gotong royong, dan dari keyakinan bahwa ilmu adalah jalan menuju kemerdekaan sejati.
Bahkan saat bangsa ini belum punya bendera, santri sudah berjuang dengan kitab dan cangkul, menjaga nilai dan menyebarkan semangat kebangsaan.
“Pesantren tidak pernah hidup dari belas kasihan negara. Justru sebaliknya, negara lahir dari rahim nilai-nilai pesantren,” ujar salah satu pengamat pendidikan Islam, menegaskan ironi yang kini muncul.
Di sisi lain, sikap pemerintah yang ingin membantu renovasi pesantren sebenarnya tak bisa serta-merta dicurigai sebagai bentuk penyalahgunaan dana publik. Dalam konteks penanganan pascabencana, negara memang memiliki kewajiban memastikan fasilitas pendidikan — termasuk lembaga keagamaan — aman dan layak digunakan.
Apalagi, pesantren bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga pusat pendidikan dan sosial yang menampung ribuan anak dari berbagai daerah, seringkali dengan latar ekonomi terbatas.
Menariknya, di tengah perdebatan ini, pesantren Buduran sendiri tidak bersuara meminta bantuan. Para pengasuhnya justru memilih diam, sibuk mengurus para santri dan kegiatan belajar yang tetap berjalan di tenda-tenda darurat.
Sikap itu mempertegas satu hal: kemandirian pesantren bukan jargon, tapi budaya yang mengakar.
Sejarah mencatat, pesantren selalu jadi tiang penyangga moral dan sosial bangsa. Ketika penjajah datang, santri yang pertama kali angkat bambu runcing. Ketika kemerdekaan tiba, pesantren yang pertama kali menyiapkan guru dan tenaga pendidik untuk mencerdaskan rakyat. Tapi di era digital hari ini, jasa itu sering terlupakan, diganti komentar sinis di kolom berita.
Sementara netizen sibuk menuduh, para santri di Buduran terus belajar seperti biasa — tanpa listrik stabil, tanpa gedung kokoh, tapi dengan semangat yang tak pernah roboh.
Kalau mau jujur, mungkin bukan pesantren yang butuh renovasi besar-besaran.
Yang lebih mendesak diperbaiki adalah cara kita memandang peran pesantren dalam membangun peradaban bangsa. Karena di balik kesederhanaannya, pesantren telah lebih dulu mengajarkan arti gotong royong dan tanggung jawab sosial — bahkan sebelum istilah “negara kesejahteraan” masuk ke buku pelajaran.
Jadi, kalau kali ini negara ingin turun tangan membantu, jangan buru-buru menyebutnya “bantuan yang salah alamat.”
Bisa jadi, ini justru cara negara membayar sebagian kecil dari utang sejarahnya kepada lembaga yang sudah berabad-abad menjaga jiwa bangsa. (iM)
Comments are closed.